Area landasan bandara KNIA, beberapa waktu lalu.
Pengembangan tahap dua ini berupa perluasan terminal, penambahan rapid exit taxiway F, perluasan apron cargo dan pengembangan parkir kendaraan dan bus serta area komersil di Landside. Pengembangan tahap tiga, yakni pembuatan runway 2, taxiway 2, apron2, perluasan apron cargo, dan pembuatan taxiway cross runway 1 ke runway 2.
Sementara, beberapa anggota DPRD Sumut berbeda pendapat menanggapi swastanisasi pengembangan Bandara Internasional Kualanamu ini. Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengaku setuju memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengembangkan bandara Kualanamu. Menurutnya, itu merupakan langkah tepat, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. “Jika diswastanisasi, APBN kita bisa dialihkan ke sektor lain, seperti membangun infrastuktur untuk kepentingan masyarakat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara, Anggota Komisi D DPRD Sumut, Burhanudin Siregar tidak setuju pengelolaan dan pengembangan bandara diserahkan ke swasta. Sebab menurutnya, sektor swasta hanya berorientasi pada keuntungan. “Swasta ini profit oriented. Masyarakat akan dipersulit dan biaya-biaya pasti akan tinggi. Kami berharap di Sumut menjaga ini,” ujar politisi dari Fraksi PKS ini.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura (AP) II Daan Achmad pernah mengungkapkan, untuk merealisasikan rencana pengembangan Bandara Kualanamu tersebut, AP II memiliki sejumlah skema pembiayaan, di antaranya seperti pembentukan perusahaan patungan (joint venture) dengan porsi saham maksimal bagi mitra 49 persen.
Daan mengklaim, sedikitnya sudah ada 11 perusahaan dari Eropa berminat menanamkan modal di Bandara Kualanamu. Menurutnya, jumlah itu berpeluang bertambah mengingat AP II juga akan road show ke negara-negara lainnya. “Rencananya akhir bulan ini, kami akan NDR (Non-Deal Road Show) ke empat negara yakni Tiongkok, Turki, India dan Korea Selatan. Kami harap bisa mendapatkan partner yang benar-benar kompeten terkait bandara,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi langkah AP II menjadikan Kualanamu sebagai bandara hub internasional. Menurutnya, terkadang kehadiran bandara hub disebabkan faktor lokasi. “Saya pikir AP II punya kapasitas untuk menganalisa suatu tempat untuk menjadi bandara hub internasional. Dilihat dari ukurannya, Kualanamu memang bandara hub yang paling baik di Sumatra,” katanya. (bal/bbs/adz)
