Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengungkapkan, persiapan pelaksanaan UNBK di tingkat SMA sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Meski masih terdapat sekolah meminjam laptop dari orangtua siswa dan memungut uang untuk pengadaan komputer.
“Kita harapkan semuanya tidak ada masalah dan berjalan sesuai dengan prosedur UNBK yang ada. Kita harapkan ada kendala menggangu siswa seperti UNBK SMK ada soal yang salah yang kita temukan. Kalau ada kesalahan jangan sampai merugikan siswa,” kata Abyadi kepada Sumut Pos, kemarin siang.
Abyadi mengharapkan juga pihak sekolah menekan kesalahan dan memperbaiki kesalahan pelaksanaan UNBK ditingkat SMA. Dengan itu, pelaksanaan UNBK bisa berjalan dengan sukses dan para siswa meraih kebaikan dalam pelaksanaan UNBK ini.
“Kita meminta prosedur opersional dilakukan dengan baik. Misalnya, temua-temuan kita selama ini temuan kita. Jangan ada pengawas dan peserta didik membawa handpone didalam ruangan ujian,” ujar Abyadi.
Kemudian, Abyadi mengingatkan kepada para pejabata daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota saat melakukan peninjauan pelaksanaan UNBK untuk mengikuti peraturan dan prosedur diterapkan pada pelaksanaan UNBK tersebut.
Kata dia, pihak Ombudsman RI Perwakilan Sumut akan tetap melakukan pengawasan di seluruh Kabupaten/Kota di Sumut selama pelaksanaan UNBK SMA berlangsung. Pihaknya akan melakukan pengawasan di Kota Medan, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir.
“Baik Gubernur dan pejabat mana pun, saat melakukan peninjauan ketika ujian berlangsung, tidak diperbolehkan karena itu peraturan UNBK. Yang diperbolehkan itu, adalah peserta ujian, pengawas dan dokter. Ombudsman tidak boleh masuk,” pungkasnya.(gus/ila)
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengungkapkan, persiapan pelaksanaan UNBK di tingkat SMA sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Meski masih terdapat sekolah meminjam laptop dari orangtua siswa dan memungut uang untuk pengadaan komputer.
“Kita harapkan semuanya tidak ada masalah dan berjalan sesuai dengan prosedur UNBK yang ada. Kita harapkan ada kendala menggangu siswa seperti UNBK SMK ada soal yang salah yang kita temukan. Kalau ada kesalahan jangan sampai merugikan siswa,” kata Abyadi kepada Sumut Pos, kemarin siang.
Abyadi mengharapkan juga pihak sekolah menekan kesalahan dan memperbaiki kesalahan pelaksanaan UNBK ditingkat SMA. Dengan itu, pelaksanaan UNBK bisa berjalan dengan sukses dan para siswa meraih kebaikan dalam pelaksanaan UNBK ini.
“Kita meminta prosedur opersional dilakukan dengan baik. Misalnya, temua-temuan kita selama ini temuan kita. Jangan ada pengawas dan peserta didik membawa handpone didalam ruangan ujian,” ujar Abyadi.
Kemudian, Abyadi mengingatkan kepada para pejabata daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota saat melakukan peninjauan pelaksanaan UNBK untuk mengikuti peraturan dan prosedur diterapkan pada pelaksanaan UNBK tersebut.
Kata dia, pihak Ombudsman RI Perwakilan Sumut akan tetap melakukan pengawasan di seluruh Kabupaten/Kota di Sumut selama pelaksanaan UNBK SMA berlangsung. Pihaknya akan melakukan pengawasan di Kota Medan, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir.
“Baik Gubernur dan pejabat mana pun, saat melakukan peninjauan ketika ujian berlangsung, tidak diperbolehkan karena itu peraturan UNBK. Yang diperbolehkan itu, adalah peserta ujian, pengawas dan dokter. Ombudsman tidak boleh masuk,” pungkasnya.(gus/ila)
