Sementara itu, Dana Tarigan dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut juga mengharapkan hal yang sama. Pemimpin baru nantinya harus melakukan penyelamatan lingkungan khususnya untuk tiga juta hektar hutan di Sumut saat ini. Menurutnya bencana ekologis di Sumut sangat tinggi bahkan dalam satu tahun terakhir mencapai 80 kasus. Termasuk kasus banjir bandang dan longsor.
Menjawab itu, calon Cawagubsu Sihar Sitorus berjanji akan membenahi lingkungan di Sumut dengan mempertimbangkan aspek yang mempengaruhi tatanan sosial dan kehidupan masyarakat. Hal itu disampaikan Cawagub nomor urut dua tersebut dalam talk show iNews Dialog.
Sihar mengatakan bahwa persoalan lingkungan adalah persoalan yang serius dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun untuk menuntaskannya persoalan tersebut harus dilakukan secara bersama sama. Baik pemerintah termasuk lintas kepada daerah, kemudian korporasi dan masyarakat sosial. “Nantinya untuk persoalan ini sangat dibutuhkan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Serta menciptakan keterpaduan, keterikatan, dan keseimbangan antar-sektor,” paparnya.
Pada dasarnya, wakil dari H Djarot Saiful Hidayat tersebut menegaskan bahwa banyak budaya di Sumut yang sesungguhnya sudah melindungi dan mempertimbangkan keseimbangan alam serta kelestarian lingkungan hidup.
Contohnya, pengelolaan hutan kemenyan di Humbang Hasundutan. Di mana warga dapat mengelola hutan dan harus menjaganya. Serta memelihara kelestarian alam karena memiliki keterikatan dengan produksi getah yang mereka gunakan sebagai sumber kehidupan. “Artinya secara ekonomi mereka terpenuhi, secara ekologis alam dilindungi,” katanya.
Contoh lain menurut Cawagub yang maju diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu Lubuk Larangan di Mandailing Natal (Madina). Di sejumlah Lubuk Larangan sudah ditentukan kapan dapat mengambil hasil ikan serta ada juga Lubuk Larangan yang sama sekali ikan di dalamnya tidak bisa diambil. Namun secara tidak langsung memberikan dampak positif pada warga. “Dengan demikian kita tinggal mengedukasi warga, serta memberikan beberapa aspek perlindungan alam yang baik serta menguntungkan bagi warga dan lingkungan,” katanya.(rel/azw)
Sementara itu, Dana Tarigan dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut juga mengharapkan hal yang sama. Pemimpin baru nantinya harus melakukan penyelamatan lingkungan khususnya untuk tiga juta hektar hutan di Sumut saat ini. Menurutnya bencana ekologis di Sumut sangat tinggi bahkan dalam satu tahun terakhir mencapai 80 kasus. Termasuk kasus banjir bandang dan longsor.
Menjawab itu, calon Cawagubsu Sihar Sitorus berjanji akan membenahi lingkungan di Sumut dengan mempertimbangkan aspek yang mempengaruhi tatanan sosial dan kehidupan masyarakat. Hal itu disampaikan Cawagub nomor urut dua tersebut dalam talk show iNews Dialog.
Sihar mengatakan bahwa persoalan lingkungan adalah persoalan yang serius dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun untuk menuntaskannya persoalan tersebut harus dilakukan secara bersama sama. Baik pemerintah termasuk lintas kepada daerah, kemudian korporasi dan masyarakat sosial. “Nantinya untuk persoalan ini sangat dibutuhkan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Serta menciptakan keterpaduan, keterikatan, dan keseimbangan antar-sektor,” paparnya.
Pada dasarnya, wakil dari H Djarot Saiful Hidayat tersebut menegaskan bahwa banyak budaya di Sumut yang sesungguhnya sudah melindungi dan mempertimbangkan keseimbangan alam serta kelestarian lingkungan hidup.
Contohnya, pengelolaan hutan kemenyan di Humbang Hasundutan. Di mana warga dapat mengelola hutan dan harus menjaganya. Serta memelihara kelestarian alam karena memiliki keterikatan dengan produksi getah yang mereka gunakan sebagai sumber kehidupan. “Artinya secara ekonomi mereka terpenuhi, secara ekologis alam dilindungi,” katanya.
Contoh lain menurut Cawagub yang maju diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu Lubuk Larangan di Mandailing Natal (Madina). Di sejumlah Lubuk Larangan sudah ditentukan kapan dapat mengambil hasil ikan serta ada juga Lubuk Larangan yang sama sekali ikan di dalamnya tidak bisa diambil. Namun secara tidak langsung memberikan dampak positif pada warga. “Dengan demikian kita tinggal mengedukasi warga, serta memberikan beberapa aspek perlindungan alam yang baik serta menguntungkan bagi warga dan lingkungan,” katanya.(rel/azw)
