Akademisi dan Aktivis Harap Sihar Benahi Lingkungan
Calon wakil gubernur Sumut, Sihar Sitorus bersama sejumlah narasumber lingkungan hidup dalam bincang bertajuk Dialog Lingkungan "Komitmen Cagubsu/Cawagubsu dalam penyelamatan Lingkungan" di Medan, Kamis malam (7/6/18)
Calon wakil gubernur Sumut, Sihar Sitorus bersama sejumlah narasumber lingkungan hidup dalam bincang bertajuk Dialog Lingkungan “Komitmen Cagubsu/Cawagubsu dalam penyelamatan Lingkungan” di Medan, Kamis malam (7/6/18)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Akademisi dan aktivis lingkungan berharap Sihar Sitorus membenahi lingkungan apabila terpilih di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) nanti. Tugas tersebut harus dilakukan, karena kondisi lingkungan di Sumatera Utara (Sumut) sangat memprihatikan.
Di sela sela acara talk show Inews Dialog, Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Jaya Arjuna mengatakan, bahwa tugas penyelamatan lingkungan harus dilakukan pemerintah secepatnya. Karena itu, apabila Calon Wakil Gubernur Cawagub Sumut (Cawagubsu) nomor urut dua tersebut terpilih maka hari pertama harus fokus pada program penyelenggara penyelamatan lingkungan.
Khususnya, untuk membuat program penanaman pohon buah seperti yang dilakukan USU saat ini.
“Dampaknya kan banyak, baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Jadi kita berharap pemerintah ke depan harus lebih fokus pada perbaikan lingkungan,” jelasnya, Kamis (7/6) di Medan.
Jaya Arjuna mengatakan bahwa kerusakan lingkungan saat ini sangat banyak. Salah satu contohnya pengerukan pasir laut di Sumut yang berdampak pada gangguan ekologi dan terancamnya kehidupan warga di sekitar laut. Karena itu harus ada formula dalam penuntasan persoalan lingkungan.
Sementara aktivis lingkungan dari Jakarta, Frans Siahaan juga mengatakan hal yang sama. Saat ini menurut lulusan University of Massachusetts Amerika serikat tersebut, izin yang dikeluarkan pemerintah belum difungsikan sebagai instrumen untuk pengendalian dan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang. Karena itu pasangan Djoss yang saat ini maju di Pemilihan Gubernur Pilgub Sumut memiliki tugas untuk menegakkan hukum atas sejumlah tindakan pelanggaran. Baik pelanggaran administrasi maupun pidana. “Serta memfungsikan ijin sebagai instrumen pengendalian dan penindakan. Karena ini belum terjadi,” paparnya.
Tugas lain menurut Frans adalah meninjau kembali seluruh izin yang ada. Sehingga penerima izin tidak lagi sesuka hati karena adanya tindakan dan pengawasan. “Jangan sembarangan lagi mengeluarkan izin, penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan sektor kehutanan harus dilakukan,” paparnya.
Calon wakil gubernur Sumut, Sihar Sitorus bersama sejumlah narasumber lingkungan hidup dalam bincang bertajuk Dialog Lingkungan “Komitmen Cagubsu/Cawagubsu dalam penyelamatan Lingkungan” di Medan, Kamis malam (7/6/18)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Akademisi dan aktivis lingkungan berharap Sihar Sitorus membenahi lingkungan apabila terpilih di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) nanti. Tugas tersebut harus dilakukan, karena kondisi lingkungan di Sumatera Utara (Sumut) sangat memprihatikan.
Di sela sela acara talk show Inews Dialog, Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Jaya Arjuna mengatakan, bahwa tugas penyelamatan lingkungan harus dilakukan pemerintah secepatnya. Karena itu, apabila Calon Wakil Gubernur Cawagub Sumut (Cawagubsu) nomor urut dua tersebut terpilih maka hari pertama harus fokus pada program penyelenggara penyelamatan lingkungan.
Khususnya, untuk membuat program penanaman pohon buah seperti yang dilakukan USU saat ini.
“Dampaknya kan banyak, baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Jadi kita berharap pemerintah ke depan harus lebih fokus pada perbaikan lingkungan,” jelasnya, Kamis (7/6) di Medan.
Jaya Arjuna mengatakan bahwa kerusakan lingkungan saat ini sangat banyak. Salah satu contohnya pengerukan pasir laut di Sumut yang berdampak pada gangguan ekologi dan terancamnya kehidupan warga di sekitar laut. Karena itu harus ada formula dalam penuntasan persoalan lingkungan.
Sementara aktivis lingkungan dari Jakarta, Frans Siahaan juga mengatakan hal yang sama. Saat ini menurut lulusan University of Massachusetts Amerika serikat tersebut, izin yang dikeluarkan pemerintah belum difungsikan sebagai instrumen untuk pengendalian dan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang. Karena itu pasangan Djoss yang saat ini maju di Pemilihan Gubernur Pilgub Sumut memiliki tugas untuk menegakkan hukum atas sejumlah tindakan pelanggaran. Baik pelanggaran administrasi maupun pidana. “Serta memfungsikan ijin sebagai instrumen pengendalian dan penindakan. Karena ini belum terjadi,” paparnya.
Tugas lain menurut Frans adalah meninjau kembali seluruh izin yang ada. Sehingga penerima izin tidak lagi sesuka hati karena adanya tindakan dan pengawasan. “Jangan sembarangan lagi mengeluarkan izin, penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan sektor kehutanan harus dilakukan,” paparnya.
