Menyikapi ini, Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Zahir menyebutkan, kebijakan meliburkan anak sekolah di hari sabtu bukanlah hal baru. Bahkan, kebijakan itu sudah pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu.
Sekolah bertaraf internasional baik yang berada didalam negeri maupun di luar negeri juga sudah melakukan kebijakan meliburkan anak sekolah di hari Sabtu. Politisi PDI-P ini mengatakan meliburkan hari Sabtu maka secara otomatis membuat jam belajar pada Senin sampai Jumat ditingkatkan.
Beban atau biaya yang ditanggung oleh siswa ketika mengikuti kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentunya akan semakin meningkat. “Paling tidak orangtua siswa harus menambah biaya anaknya makan siang. Kan tidak semua kemampuan orang tua itu sama, ada berkecukupan dan tidak. Ini harus diperhatikan Mendikbud, kalau biaya makan siang anak sekolah ditanggung negara, saya pikir tidak ada masalah, kalau tidak maka ini akan menimbulkan kegaduhan,” katanya, Kamis (8/9).
Kemendikbud, lanjut dia, juga perlu melakukan pemetan ketika menerapkan aturan tersebut. Artinya, perlu dibuat daerah percontohan yang lebih dahulu menjalankan kebijakan itu. “Seperti penerapan kurikulum 2013 lalu, ada sekolah percontohan. Ini juga begitu, paling tidak kota-kota besar menjadi percontohan. Sembari pemerintah juga melakukan sosialisasi ke daerah lain,”paparnya.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Sumut ini menambahkan perlu dibuat terlebih dahulu regulasi yang mengatur penambahan biaya tersebut. “Bisa saja anggarannya dimasukkan kedalam dana BOS (bantuan operasional sekolah). Paling kecil ditambah 300 ribu persiswa untuk biaya makan siang selama satu bulan. Untuk guru juga perlu diberlajukan hal yang sama,” tukasnya.
Menyikapi ini, Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Zahir menyebutkan, kebijakan meliburkan anak sekolah di hari sabtu bukanlah hal baru. Bahkan, kebijakan itu sudah pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu.
Sekolah bertaraf internasional baik yang berada didalam negeri maupun di luar negeri juga sudah melakukan kebijakan meliburkan anak sekolah di hari Sabtu. Politisi PDI-P ini mengatakan meliburkan hari Sabtu maka secara otomatis membuat jam belajar pada Senin sampai Jumat ditingkatkan.
Beban atau biaya yang ditanggung oleh siswa ketika mengikuti kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentunya akan semakin meningkat. “Paling tidak orangtua siswa harus menambah biaya anaknya makan siang. Kan tidak semua kemampuan orang tua itu sama, ada berkecukupan dan tidak. Ini harus diperhatikan Mendikbud, kalau biaya makan siang anak sekolah ditanggung negara, saya pikir tidak ada masalah, kalau tidak maka ini akan menimbulkan kegaduhan,” katanya, Kamis (8/9).
Kemendikbud, lanjut dia, juga perlu melakukan pemetan ketika menerapkan aturan tersebut. Artinya, perlu dibuat daerah percontohan yang lebih dahulu menjalankan kebijakan itu. “Seperti penerapan kurikulum 2013 lalu, ada sekolah percontohan. Ini juga begitu, paling tidak kota-kota besar menjadi percontohan. Sembari pemerintah juga melakukan sosialisasi ke daerah lain,”paparnya.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Sumut ini menambahkan perlu dibuat terlebih dahulu regulasi yang mengatur penambahan biaya tersebut. “Bisa saja anggarannya dimasukkan kedalam dana BOS (bantuan operasional sekolah). Paling kecil ditambah 300 ribu persiswa untuk biaya makan siang selama satu bulan. Untuk guru juga perlu diberlajukan hal yang sama,” tukasnya.
