Politisi Nasdem ini pun meminta agar Kementerian Sosial menyalurkan dana program keluarga harapan (PKH) lebih banyak ke Provinsi Sumut. Begitu juga dengan program keluarga mandiri. Selain itu, dia juga meminta agar proses perizinan di Provinsi Sumut terus dipermudah agar banyak investor yang mau menginvestasikan uangnya ke Sumut.
“Akan ada lapangan kerja baru. Tapi jangan sampai tenaga kerja yang dipergunakan berasal dari luar negeri. Apalagi hanya untuk buruh kasar. Ini juga harus menjadi perhatian serius,” pungkasnya.
Sementara pengamat Sosial Politik dari UISI Alfi Syahri mengatakan, masih tingginya tingkat pengangguran di Sumut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi. Perlu ada upaya membuka lapangan kerja lebih banyak. “Karena kelesuan ekonomi di kalangan menengah ke bawah, tentu berdampak sangat negatif bagi perekonomian Sumut, tidak bisa dipugkiri,” ujarnya.
Kurang berjalannya sektor ril di masyarakat, menyebabkan lambatnya perekonomian di masyarakat. Sehingga lanjut Alfi, sektor informal harus diperhatikan. Pemerintah harus mendorog UMKM, usaha kreatif yang mengambil peran aktif masyarakat. “Besarnya serapab dari sektor informal menjadi jalan keluar masalah perekonomian masyarakat. Dengan usaha kreatif, akan menunjukkan bahwa ternyata banyak potensi yang harus digali oleh pemerintah daerah,” sebut Alfi yang juga Ketua ICMI Muda Medan Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah.
Karena itu kata Alfi, pemerintah harus bergiat menggelontorkan uang untuk kemajuan usaha kecil masyarakat, membela ekonomi menengah ke bawah, mempermudah akses permodalan, termasuk pemasaran agar harga tidak bisa dengan mudah di dikte para pelaku usaha kelas atas.
“Selain mengejar penigkatan lapangan kerja, pemerintah sudah saatnya lebih berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah,” katanya. (bal/dik/adz)
Politisi Nasdem ini pun meminta agar Kementerian Sosial menyalurkan dana program keluarga harapan (PKH) lebih banyak ke Provinsi Sumut. Begitu juga dengan program keluarga mandiri. Selain itu, dia juga meminta agar proses perizinan di Provinsi Sumut terus dipermudah agar banyak investor yang mau menginvestasikan uangnya ke Sumut.
“Akan ada lapangan kerja baru. Tapi jangan sampai tenaga kerja yang dipergunakan berasal dari luar negeri. Apalagi hanya untuk buruh kasar. Ini juga harus menjadi perhatian serius,” pungkasnya.
Sementara pengamat Sosial Politik dari UISI Alfi Syahri mengatakan, masih tingginya tingkat pengangguran di Sumut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi. Perlu ada upaya membuka lapangan kerja lebih banyak. “Karena kelesuan ekonomi di kalangan menengah ke bawah, tentu berdampak sangat negatif bagi perekonomian Sumut, tidak bisa dipugkiri,” ujarnya.
Kurang berjalannya sektor ril di masyarakat, menyebabkan lambatnya perekonomian di masyarakat. Sehingga lanjut Alfi, sektor informal harus diperhatikan. Pemerintah harus mendorog UMKM, usaha kreatif yang mengambil peran aktif masyarakat. “Besarnya serapab dari sektor informal menjadi jalan keluar masalah perekonomian masyarakat. Dengan usaha kreatif, akan menunjukkan bahwa ternyata banyak potensi yang harus digali oleh pemerintah daerah,” sebut Alfi yang juga Ketua ICMI Muda Medan Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah.
Karena itu kata Alfi, pemerintah harus bergiat menggelontorkan uang untuk kemajuan usaha kecil masyarakat, membela ekonomi menengah ke bawah, mempermudah akses permodalan, termasuk pemasaran agar harga tidak bisa dengan mudah di dikte para pelaku usaha kelas atas.
“Selain mengejar penigkatan lapangan kerja, pemerintah sudah saatnya lebih berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah,” katanya. (bal/dik/adz)
