MEDAN- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Irham Buana Nasution yakin Poldasu maupun Polresta Medan mampu menelusuri siapa dalang pengirim short message Service (SMS) teror bom yang sempat diterimanya pada Jumat (8/3) malam. Meski begitu, Irham mengatakan tahapan perhitungan suara rawan terganggu jika teror terus berlangsung.
“Jika ini berlanjut (teror), saya takut tahapan perhitungan suara terganggu. Dari 2003 semenjak saya jadi Ketua KPU, ini pertama kalinya ada ancaman teror bom seperti ini. Kalau ancaman dibunuh sudah sering saya terima,” kata Irham, Minggu (9/3).
Itulah sebab Irham berharap kepolisian terus menyelidiki kasus ini, untuk memastikan apakah SMS itu memang murni teror atau kejahatan politik semata. “Sampai sekarang gak ada lagi ancaman serupa. Pada saat itu saya dua kali menerima sms ancaman teror bom dari nomor yang sama. Tapi walaupun ada ancaman itu, aktivitas kita tidak terganggu,” ujarnya.
Irham menuturkan, hingga saat ini dirinya tidak ada membuat laporan resmi ke polisi. “Saya ‘gak ada buat laporan ke polisi. Saya cuma memberitahukan kepada pihak kepolisian kalau saya menerima sms teror,” kata Irham.
Pantauan di Kantor KPU Sumut Jl Perintis Kemerdekaan, Minggu (10/3) petang, sejumlah personel Brimob bersenjata lengkap masih melakukan penjagaan. Selain personel, polisi juga menyiagakan satu unit mobil barakuda yang diparkirkan di sisi samping gedung KPU Sumut.
“Sesuai dengan instruksi Bapak Kapoldasu untuk tetap menjaga stabilitas keamanan pascapemungutan suara Pilgubsu yang digelar Kamis (7/3) lalu.
antor KPU Sumatera Utara terus kita sterilkan, apalagi sebelumnya mendapat ancaman teror bom dari orang yang tak bertanggung jawab, Jumat (8/3) sekitar pukul 23.30 WIB. Selain menyiagakan personel, kita juga telah bekerjasama dengan pihak TNI dan pemerintahan,” terang kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmoran, kemarin siang.
Monang juga mengimbau kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di kota Medan sekitarnya. “Kita paham perasaan teman-teman sekalian pada hasil Pemilukada kemarin. Tapi kan belum final, kita minta agar sama-sama jaga stabilitas keamanan kota medan dan sekitarnya, semua untuk kita dan dari kita,” tambah Monang.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Heru Prakoso mengatakan pihak kepolisian masih melakukan penyeledikkan atas pelaku aksi teror bom yang disampaikan melalui pesan singkat atau SMS kepada Pihak KPU Sumut. Saat ditanya berapa orang saksi dimintai keterangan terkait aksi teror bom tersebut, Heru mengaku belum tahu.
Informasi berkembang di KPU Sumut menyebutkan seluruh anggota KPU Sumut juga mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian secara pribadi dan penjaga di kantor KPU dilakukan secara 24 jam sampai usai penghitungan manual dilakukan dan ada keputusan resmi KPU Sumut siapa calon yang terpilih sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada Sumut 2013.
Sebagaimana diketahui, sehari setelah pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018, tiga lokasi vital di Kota Medan diteror bom. Ketiganya adalah Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut di Jalan, Hotel JW Marriot di Jalan Putri Hijau dan Kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Jalan MT Haryono. Gedung-gedung itu diancam akan diledakkan oleh oknum yang mengaku anggota jaringan Al Qaeda.
Teror disebarkan oknum tak bertanggung jawab melalui pesan singkat yang dikirimkan kepada Irham Buana Nasution, dalam dua pesan terpisah, Jumat (8/3) sekira pukul 23.30 WIB. Si pengirim sms menamakan dirinya Pasukan Bersenjata Mujahidin (PMB) yang merupakan jaringan dari Al Qaeda.
KPU Diminta Arif Sikapi Teror Bom
Terkait dengan itu, Bangkit Sitepu, tokoh masyarakat dan juga pimpinan nasional organisasi kemasyarakat DPP PHP (Perjuangan Hukum dan Politik) meminta agar KPU Sumut lebih arif menyikapi teror bom yang muncul belakangan.
Dia menyatakan teror bom terhadap KPU dalam proses perhitungan suara membuat opini negatif berkembang di masyarakat terutama pada perhitungan cepat yang sudah memutuskan kemenangan pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
“Ini sebenarnya tidak diperlukan terutama melihat kondisi geografis di Sumut yang banyak desa dan tidak ada transportasi juga jaringan selular . Kesimpulan itu menjadi premature,” jelasnya.
Tentu hasil perhitungan cepat yang telah dipublikasikan mengundang sentimen politik. “Seharusnya untuk mengindari itu KPU Sumut membuat ketegasan dalam agar masyarakat bersabar karena hasil yang sah masih dalam proses perhitungan menunggu rapat pleno,” kata Bangkit Sitepu.
Karena KPU, belum memberikan statemen resmi terkait perhitungan membuat sebagian masyarakat merasa tidak percaya, ujarnya. “Saya melihat sistem hitung cepat itu memang telah melampaui wewenang KPU. Sebab yang menentukan pemenang Pilkada Sumut itu ya mereka bukan lembaga survei,” kata Bangkit.
“Kalau saya cenderung menunggu hasil. Cuma agar jangan sampai masyarakat makin tak puas harusnya KPU bersuara memberikan ketenangan pada masyarakat. Meminta masyarakat lebih tenang dan bersikap lebih bijak,” kata Bangkit.
Di sisi lain, pascakonferensi pers yang dilakukan oleh Effendi Simbolon-Jumiran Abdi (ESJA) yang menyatakan kalau hasil quick count keliru, pengamat politik dari FISIP USU, Ridwan Rangkuti, menyatakan hal itu adalah wajar.
Pasalnya, semua pasangan yang bertarung bisa saja mengeluarkan data dan kalkulasi yang mereka miliki. Hanya saja yang penting dilakukan adalah dengan tetap mengawal dan menunggu hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumut.
“Nah, kalau nantinya sesudah hasil dari KPU Sumut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan calon kan tinggal menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait perbedaan suara yang diperoleh”, ujar Ridwan, Minggu (10/3).
Ia menyampaikan bahwa belajar dari pengalaman pilkada-pilkada yang lalu tentu saja hasilnya tidak berbeda dengan ‘real count’ nantinya. Kalaupun terjadi selisih hanya berkisar 1 atau 0,5 persen saja. Tidak mungkin berbeda hingga 5-6 persen.
Apa yang dilakukan PDI-Perjuangan tersebut sepertinya diambil berdasarkan real count di seluruh TPS yang ada di Sumut. Namun kan hal tersebut bukan yang menjadi dasar penetapan suara di KPUD Sumut.
“Saya kan juga pesurvei juga,” ujar Ridwan.
Senada dengan Ridwan Rangkuti, pengamat Politik Agus Suriadi menyampaikan bahwa angka yang berbeda yang dimunculkan dari lembaga survei dan dari PDI-P Sumut tidak bisa dijadikan acuan dalam menetapkan pemenang dari Pilgubsu 2013. Terkhusus dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh tim ESJA haruslah dilakukan dengan pendekatan metodologi yang utuh.
Sehingga bisa menjadikan dasar buat menyatakan kemenangan dari ESJA sendiri.
“Bagi saya terlalu dini untuk menyatakan bahwa rekapitulasi yang dilakukan tim ESJA sebagai data yang valid,” ujar Agus.
Gugat ke MK
Ia juga menyampaikan bahwa siapa pun pemenang dari Pilgubsu 2013 ini akan diputuskan oleh KPUD Sumut melalui Rapat Pleno Komisoner. “Yang pasti quick count tidak lah berbeda jauh dengan real count jika melihat tren dari survei Pilkada selama ini. Kalaupun ada perbedaan tidak lebih dari 2 persen,” katanya.
Sementara itu, ketua tim kampanye pasangan Ganteng, Ikrimah Hamidy meyakini bahwa pasangan yang diusungnya menang. Keyakinan ini berdasarkan data C2 Pleno, yaitu Lembar Rekapitulasi perhitungan suara, yang ada di setiap Tempat Penghitungan Suara (TPS).
Data C2 Pleno ini, menyatakan pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Teugku Erry Nuradi mendapat suara sebanyak 1.560.666 atau 33,84 persen. Diikuti oleh pasangan Esja sebanyak 1.065.692 suara atau 23,11 persen. Kemudian pasangan Gusman sebesar 993.249 suara atau 21,54 persen.
Pasangan Amri-RE sebanyak 551.193 suara atau 11,95 persen, dan pasangan Charly sebanyak 440.556 suara atau 9,55 persen. “Kita menang untuk 1 putaran, dari seluruh total suara sah sebesar 4.611.356 suara, dan suara tidak sah sebesar 121.233 suara,” ujarnya dalam konfresensi pers di Ruangan Tim Kampanye Pasangan Ganteng di Jalan Karim MS kemarin (10/3).
Dijelaskannya, data yang masuk ke tim kampanye ini belum 100 persen, masih berkisar 95,76 persen. Hal ini dikarena ada beberapa daerah yang masih belum memberikan data. Seperti di Kabupaten Nias Utara, Nias Selatan (58), Humbang Hasudutan, Dairi, Karo, Samosir, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah. “Semua data didaerah itu sudah 80 persen kita terima. Kecuali Nias Selatan dan Taput yang dibawah 70 persen,” tambahnya.
Saat ditanya seandainya data yang mereka miliki tidak sama dengan data yang di KPU pada penghitungan suara mendatang, dengan tegas Ikrimah menyatakan akan menguggat ke Mahkamah Konstitusi. “Kalau hasilnya tidak satu putaran, kita sudah siapkan gugatan ke MK. Karena, data yang kita dapatkan C2 Pleno. Dari saksi di TPS, dikumpulkan atau di input tingkat Kabupaten Kota. Setelah itu, di email. Makanya, kita yakin,” tambahnya. (ial/gus/mag-5/ram)
