Ia menekankan kepada anggota DPRD Medan lainnya, tidak perlu bernada ancaman melainkan tindakan dalam hal menyikapi temuan BPK ini. “Ya kalau memang kawan-kawan menolak itu, langsung saja pulangkan mobil dinasnya. Gak perlulah pakai bahasa-bahasa ancaman lagi,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Anton Panggabean yang diminta pendapatnya menganggap, BPK tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Bahkan dirinya berencana ingin mengembalikan mobil dinas tersebut jika dilakukannya penghapusan. Dengan penghapusan tersebut, menurutnya juga dapat memicu korupsi dari setiap anggota dewan.“Kami terima sedikit setiap bulannya. Balikkan saja mobil dinas ini. Ini kan bisa menimbulkan korupsi anggota dewan. Mobil ini juga boros kali,” ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra Godfried Effendi Lubis, juga menilai BPK telah melanggar peraturan. Pasalnya dalam rapat APBD 2016 telah disepakati bahwa minyak dan perawatan mobil dinas masuk dalam anggaran. Menurutnya jika memang harus dilakukan penghapusan maka pada APBD 2017 mendatang.
“Kami ini anggota dewan yang paling sedikit menerima gaji. Anggota dewan DPRD Medan masih kalah dengan DPRD Bandung yang APBD-nya lebih kecil dari Medan. Kalau memang pemborosan kenapa gak dari rapat APBD kemarin dicoret,” katanya. (prn/ije)
Ia menekankan kepada anggota DPRD Medan lainnya, tidak perlu bernada ancaman melainkan tindakan dalam hal menyikapi temuan BPK ini. “Ya kalau memang kawan-kawan menolak itu, langsung saja pulangkan mobil dinasnya. Gak perlulah pakai bahasa-bahasa ancaman lagi,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Anton Panggabean yang diminta pendapatnya menganggap, BPK tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Bahkan dirinya berencana ingin mengembalikan mobil dinas tersebut jika dilakukannya penghapusan. Dengan penghapusan tersebut, menurutnya juga dapat memicu korupsi dari setiap anggota dewan.“Kami terima sedikit setiap bulannya. Balikkan saja mobil dinas ini. Ini kan bisa menimbulkan korupsi anggota dewan. Mobil ini juga boros kali,” ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra Godfried Effendi Lubis, juga menilai BPK telah melanggar peraturan. Pasalnya dalam rapat APBD 2016 telah disepakati bahwa minyak dan perawatan mobil dinas masuk dalam anggaran. Menurutnya jika memang harus dilakukan penghapusan maka pada APBD 2017 mendatang.
“Kami ini anggota dewan yang paling sedikit menerima gaji. Anggota dewan DPRD Medan masih kalah dengan DPRD Bandung yang APBD-nya lebih kecil dari Medan. Kalau memang pemborosan kenapa gak dari rapat APBD kemarin dicoret,” katanya. (prn/ije)
