MEDAN, SUMUTPOS.CO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menggelar acara Journalist Class Angkatan IV, bagi wartawan di Medan, yang berlangsung selama dua hari, yakni Kamis-Jumat, 9-10 Maret 2023, di Hotel Four Points, Jalan Gatot Subroto Medan.
Sebanyak 40 an orang wartawan diberikan pemahaman, terkait literasi dan inklusi keuangan, pemahaman industri jasa keuangan (IJK), Pasar Modal hingga perkembangan inovasi keuangan digital dan Fintech P2P Lending di Indonesia.
Kepala OJK Regional 5 Sumbagut, Bambang Mukti Riyadi mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, terdapat peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat dibandingkan dengan hasil SNLIK yang dilakukan sebelumnya.
“Gap indeks literasi dan inklusi keuangan pun semakin kecil. Tingkat literasi masyarakat sesuai SNLIK tahun 2022 sebesar 49,68 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 38,03 persen dan tahun 2016 sebesar 29,7 persen,” ujarnya, Jumat (10/3/2023).
Sementara, khusus di Sumut, tingkat literasi pada tahun 2022 sebesar 51,69 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 37,96 persen, dan tahun 2016 sebesar 31,30 persen. “Tingkat inklusi masyarakat sesuai SNLIK tahun 2022 sebesar 85,10 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 76,19 persen dan tahun 2016 sebesar 67,8 persen. Khusus di Sumatera Utara, tingkat inklusi pada tahun 2022 sebesar 95,58 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 93,98 persen, dan tahun 2016 sebesar 75,60 persen,” ujarnya.
Dijelaskannya, literasi dan inklusi keuangan penting untuk terus didorong, agar ketika masyarakat mengakses dan menggunakan produk atau layanan jasa keuangan, masyarakat memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang manfaat, risiko dan informasi lain yang dibutuhkan tentang produk atau layanan keuangan yang dimiliki.
“Masyarakat juga akan menggunakan produk/layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko yang dimiliki. Keputusan keuangan yang diambil pun akan lebih tepat,” imbuhnya.
Dijelaskannya, literasi, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen merupakan 3 pilar dalam trilogi pemberdayaan konsumen keuangan yang memiliki korelasi erat satu sama lain. Peningkatan pemahaman dan kemampuan seseorang dalam menentukan produk atau layanan jasa keuangan yang dibutuhkan akan meningkatkan penggunaan produk atau layanan jasa keuangan oleh masyarakat.
“Peningkatan literasi keuangan merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen yang efektif. Pasar keuangan yang kompleks namun literasi keuangan yang rendah menyebabkan masyarakat rentan terhadap asimetri informasi dan masalah perlindungan konsumen lainnya. Peran perlindungan konsumen dalam menjaga kepercayaan masyarakat sangat penting karena kepercayaan merupakan prasyarat bagi pengembangan industri jasa keuangan (IJK),” jelasnya.
Dalam hal ini, sambungnya, OJK telah menetapkan strategi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, antara lain melalui penguatan kebijakan atau regulasi, pengembangan infrastruktur, edukasi secara online maupun offline, memperkuat sinergi dan aliansi strategis dan peningkatan program literasi keuangan syariah dan pasar modal.
Pada tahun 2023, tambahnya, sasaran prioritas peningkatan literasi keuangan oleh OJK adalah pelaku UMKM, masyarakat di daerah 3T, penyandang disabilitas dan pelajar/santri.
Menurutnya, OJK telah menyusun rencana kegiatan literasi dan inklusi keuangan tahun 2023. Dari segi literasi, antara lain kampanye nasional edukasi keuangan, Desa Cakap Keuangan, mini survei literasi dan inklusi keuangan, intensifitas Learning Management System (LMS) dan pengembangan infrastruktur literasi keuangan.
“Program inklusi OJK antara lain pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Keuangan Inklusif di wilayah pedesanaan dan kegiatan inklusi keuangan yang masif,” urainya.
Bambang memaparkan, dalam memperkuat fungsi perlindungan konsumen, OJK juga telah mengeluarkan POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang merupakan pembaruan dari POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang merupakan POJK pertama di OJK.
“Pembaruan POJK ini dilatar belakangi tumbuhnya Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) baru, perkembangan teknologi informasi yang dinamis dan implementasi serta tantangan perlindungan konsumen,” tandasnya.
Dia mengungkapkan, pada 12 Januari 2023, Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK). Di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK diamanatkan untuk melakukan pengawasan perilaku pasar (market conduct) serta penguatan fungsi peningkatan literasi, inklusi dan perlindungan konsumen.
Ruang lingkup pengawasan market conduct, terangnya, merupakan product life cycle yang terdiri dari proses desain produk, penyediaan informasi produk, penyampaian informasi produk, penawaran produk, penyusunan perjanjian produk, pemberian layanan produk, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa produk (proses kembali berulang).
“Pengawasan market conduct dapat dilakukan dengan metode pengawasan onsite dan pengawasan offsite dengan berbagai instrumen yang dapat digunakan salah satunya melalui iklan. Iklan produk/layanan jasa keuangan harus akurat, jujur, jelas, tidak menyesatkan dan mudah diakses,” pungkasnya. (dwi/ila)
