JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) kurang sebulan lagi. Banyak sekolah yang sudah siap. Persoalannya, belum seluruh guru menjalani vaksinasi. Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Sutanto menjelaskan, pemerintah sedang berusaha melakukan vaksinasi kepada semua guru dan tenaga pendidik. Sebelum pelaksanaan PTM pada Juli, diharapkan semua sudah menerima suntikan vaksin.
Lantas, bagaimana jika sampai Juli belum semua guru dan tenaga pendidik divaksin? Sutanto mengatakan, pelaksanaan PTM menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda). “Jadi, pemerintah daerah yang akan mengaturnya,” katanya dalam diskusi di Media Center DPR RI.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyatakan, pihaknya mendukung rencana PTM pada Juli mendatang. Menurut data Kemendikbudristek, sekitar 30 persen sekolah sudah melaksanakan PTM, terutama di zona hijau. Artinya, masih ada 70 persen yang didorong untuk melaksanakan PTM. “Jadi, bagi sekolah yang 30 persen sudah ikut PTM, berarti simulasinya sudah bagus. Adaptasi baru sudah berjalan di sekolah itu,” urainya.
Menurut politikus PKB tersebut, ada dua syarat pelaksanaan PTM, yaitu vaksinasi guru dan kesiapan sekolah dalam melaksanakan protokol kesehatan (prokes). Hasil survei KPAI menyebutkan bahwa 71 persen sekolah siap melaksanakan PTM dan menjalankan prokes.
Nah, terkait vaksinasi, dari 5,6 juta guru dan tenaga pendidik, baru 1,5 juta orang yang sudah divaksin. Kemendikbudristek dan satgas Covid-19 harus bekerja keras dan cepat dalam melakukan vaksin sebelum Juli. “PR terberatnya adalah vaksinasi guru dan tenaga pendidik,” tandasnya.
Secara terpisah, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengungkapkan, masih banyak celah yang berisiko memunculkan klaster baru di sekolah. Misalnya urusan yang paling krusial seperti penggunaan masker. Pantauan FSGI di sejumlah sekolah yang sudah melakukan PTM, banyak guru yang menggunakan masker tidak menutup hidung dan mulut. Belum lagi, sebagian besar sekolah di sejumlah daerah tidak memiliki SOP terkait prokes.
Karena itu, FSGI mendorong pemda tidak gegabah membuka sekolah. Misalnya hanya dengan pertimbangan gurunya sudah divaksin. Pemda juga harus mau melibatkan epidemiolog dan IDAI di daerahnya saat hendak memutuskan untuk membuka sekolah. Dengan begitu, pemda bisa mendapat masukan mengenai risiko yang dapat muncul dari PTM terbatas sesuai dengan kondisi Covid-19 di daerah tersebut. “FSGI juga mendorong pemerintah daerah tidak membuka sekolah atau madrasah jika positivity rate Covid-19 di daerahnya lebih dari 5 persen,” ujarnya. (jpc)
