31.7 C
Medan
Saturday, May 18, 2024

Semua Daerah di Sumut Zona Kuning Covid-19

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hingga saat ini masih terus mempertahankan tren positif perkembangan penanganan Covid-19. Berdasarkan data yang disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 melalui website resminya https://covid19.go.id/peta-risiko, seluruh kabupaten/kota di Sumut masih tetap berada dalam status zona kuning (risiko rendah) penyebaran Covid-19.

Meski begitu, dari hasil peta zonasi Covid-19 tersebut, belum terdapat daerah di Sumut masuk dalam zona hijau (tidak ada kasus). Peta zonasi Covid-19 itu, dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Indikator yang digunakan adalah epidemiologi, yaitu penurunan jumlah kasus positif suspek dan sebagainya.

Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat, seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir. Selanjutnya, indikator pelayanan kesehatan, yakni jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20 persen jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat.

Sementara itu, berdasarkan data Kemenkes RI yang disampaikan pada Kamis (21/10), Sumut masih memperoleh penambahan kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 yaitu sebanyak 13 orang, sehingga totalnya naik menjadi 105.639 orang dari 105.652 orang. Kemudian, untuk kasus sembuh, penambahannya didapatkan lebih besar yaitu 29 orang, sehingga totalnya menjadi 102.192 orang. Sedangkan untuk kasus kematian, tidak penambahan kasus baru sehingga tetap jumlahnya 2.875 orang. Dengan demikian, melalui data-data tersebut maka dapat diketahui jumlah penderita atau kasus aktif Covid-19 di Sumut kini tinggal 585 orang.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, walau angka kasus aktif Covid-19 di Sumut telah jauh menurun, diimbau agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes) dan mengikuti vaksinasi. “Kita jangan lengah terhadap prokes, kalau kita lengah bisa saja kasus aktif Covid-19 akan kembali meningkat,” ujarnya.

Menurut Aris, penurunan kasus aktif sejauh ini didapatkan tak terlepas dari kerja keras semua pihak termasuk para tenaga kesehatan. Tindakan tracing, testing dan treatment juga telah berjalan dengan baik. “Semoga pandemi Covid-19 yang masih berlangsung ini bisa segera berakhir,” harapnya.

Genjot Herd Immunity

Guna mencapai herd immunity (kekebalan tubuh kelompok), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus menguatkan koordinasi ke pemerintah pusat untuk pemenuhan kebutuhan vaksin. Apalagi saat ini berbagai aktivitas masyarakat mulai masif seperti di pusat perbelanjaan, sekolah, dan perkantoran, seiring menurunnya status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Kita selalu berkoordinasi dengan Kemenkes. Insya Allah alokasi vaksin mencukupi. Kita imbau masyarakat yang telah mendapat dosis pertama, supaya kembali melaksanakan penyuntikan dosis kedua,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Ismail Lubis menjawab Sumut Pos, Kamis (21/10).

Protokol kesehatan atau prokes, kata dia, syarat utama agar penularan virus Corona di Sumut terus melandai, bahkan diharap dapat musnah, di samping upaya percepatan vaksinasi yang terus dijalankan bersama para stakeholder dan elemen masyarakat. “Kalau kita mempercepat vaksinasi, itu yang kita lakukan. Habis itu kita berharap kedisiplinan masyarakat untuk melaksanakan prokes. Jangan pernah jenuh terapkan prokes. Lalu check point kedatangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dari luar negeri di Bandara Kualanamu kan belum dibuka. Jadi fokus divaksinasi dan prokes,” ungkapnya.

Mantan Kadinkes Mandailing Natal ini juga mengaku, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumut terus mengupayakan percepatan vaksinasi bagi masyarakat yang ada di kabupaten dan kota. Apalagi hingga kini, sebut dia, capaian vaksinasi dosis pertama di Sumut baru mencapai 41,31 persen. Sedangkan untuk vaksin dosis kedua mencapai 23,77 persen. “Bagi masyarakat yang belum vaksin, segera vaksin. Jangan pilih-pilih jenis vaksin tertentu baru mau vaksin. Karena semua varian vaksin baik untuk meningkatkan herd immunity,” pungkasnya.

Perketat Pengawasan Prokes

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Muhammad Husni mengatakan, untuk mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19 di Kota Medan, pihaknya berkomitmen untuk tetap mengawasi jalannya protokol kesehatan secara ketat.

Menurut Husni, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai OPD di Pemko Medan dalam mengawasi jalannya prokes. Hal itu dilakukan, sebagai bentuk kewaspadaan Pemko Medan dalam mencegah terjadinya gelombang ketiga Covid-19.

“Seperti di Bioskop. Kita terus berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Medan agar setiap pekerja dan pengunjung yang masuk bioskop tetap wajib sudah divaksin dan wajib membuktikannya lewat aplikasi peduli lindungi. Tidak ada kelonggaran untuk itu. Kita harus waspada, jangan sampai kita kebobolan dan terjadi gelombang ketiga Covid-19 di Medan,” kata Husni kepada Sumut Pos, Kamis (21/10).

Dikatakan Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Medan itu, berdasarkan SE yang ditandatangani Wali Kota Medan Bobby Nasution pada 19 Oktober 2021 yang berlaku hingga 08 November 2021 sebagai tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No.54/2021 Tentang dan Instruksi Gubernur Sumut No.188.54/44/INST/2021 itu, Kota Medan juga masih melakukan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa seperti perhelatan resepsi pernikahan. “Kami juga terus meminta pihak Kecamatan dan Kelurahan agar menguatkan fungsi pengawasannya, terutama kecamatan yang merupakan perbatasan Kota Medan dengan Kabupaten/Kota di sekitar Kota Medan,” ujarnya.

Terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di Kota Medan, mantan Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan itu mengatakan, jika pihaknya juga ikut melakukan pengawasan bersama dengan Dinas Pendidikan. “Apalagi soal rencana PTMT untuk siswa SD kelas 4, 5, dan 6, itu harus dipersiapkan dengan matang. Kami sudah berkoordinasi dengan Disdik, supaya setiap sekolah wajib sudah menyiapkan prokes yang matang di sekolahnya masing-masing,” katanya.

Selain pengawasan, Husni juga menyebutkan, jika Pemko Medan terus menggenjot vaksinasi Covid-19 kepada setiap warga Kota Medan yang telah masuk dalam kategori penerima vaksin. “Vaksinasi juga merupakan kunci pencegahan, Pak Wali terus memperkuat vaksinasi ini, vaksinasi terus digenjot. Intinya kami terus berfokus dalam hal pengawasan, mencegah terjadinya gelombang ketiga adalah salah satu prioritas kita saat ini. Harapannya, masyarakat bisa terus bekerjasama dengan disiplin dalam menerapkan prokes,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Rajuddin Sagala meminta agar Pemko Medan tidak lengah terhadap fungsi pengawasannya. Sebab ketika pengawasan lemah, maka akan terjadi banyak pelanggaran prokes yang bisa dengan sekejap membuat Kota Medan kembali ke status PPKM Level 4.

“Lengah sedikit saja, ini bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saat ini ekonomi perlahan bangkit, apalagi kita sudah di Level 2. Tapi jangan lupa bahwa pandemi belum berakhir, kalau kita lengah, sebentar saja kita bisa naik lagi ke Level 4. Kita tidak mau lagi ada korban lebih banyak lagi dan kita mau lagi ekonomi kembali terpuruk,” kata Rajuddin.

Dijelaskan Rajuddin, seyogiyanya setiap OPD yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan fungsi pengawasannya kepada Satgas Covid-19 Kota Medan, misalnya seperti Mal dan pusat-pusat perbelanjaan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata. “Mal dan Pusat Perbelanjaan itu fungsi pengawasannya merupakan tanggungjawab Dinas Pariwisata, ini kan tidak bisa dilepas. Semua pihak harus sama-sama bekerja kalau kita mau angka penyebaran Covid-19 terus menurun dan tidak terjadi peningkatan lagi,” pungkasnya. (ris/prn/map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hingga saat ini masih terus mempertahankan tren positif perkembangan penanganan Covid-19. Berdasarkan data yang disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 melalui website resminya https://covid19.go.id/peta-risiko, seluruh kabupaten/kota di Sumut masih tetap berada dalam status zona kuning (risiko rendah) penyebaran Covid-19.

Meski begitu, dari hasil peta zonasi Covid-19 tersebut, belum terdapat daerah di Sumut masuk dalam zona hijau (tidak ada kasus). Peta zonasi Covid-19 itu, dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Indikator yang digunakan adalah epidemiologi, yaitu penurunan jumlah kasus positif suspek dan sebagainya.

Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat, seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir. Selanjutnya, indikator pelayanan kesehatan, yakni jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20 persen jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat.

Sementara itu, berdasarkan data Kemenkes RI yang disampaikan pada Kamis (21/10), Sumut masih memperoleh penambahan kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 yaitu sebanyak 13 orang, sehingga totalnya naik menjadi 105.639 orang dari 105.652 orang. Kemudian, untuk kasus sembuh, penambahannya didapatkan lebih besar yaitu 29 orang, sehingga totalnya menjadi 102.192 orang. Sedangkan untuk kasus kematian, tidak penambahan kasus baru sehingga tetap jumlahnya 2.875 orang. Dengan demikian, melalui data-data tersebut maka dapat diketahui jumlah penderita atau kasus aktif Covid-19 di Sumut kini tinggal 585 orang.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, walau angka kasus aktif Covid-19 di Sumut telah jauh menurun, diimbau agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes) dan mengikuti vaksinasi. “Kita jangan lengah terhadap prokes, kalau kita lengah bisa saja kasus aktif Covid-19 akan kembali meningkat,” ujarnya.

Menurut Aris, penurunan kasus aktif sejauh ini didapatkan tak terlepas dari kerja keras semua pihak termasuk para tenaga kesehatan. Tindakan tracing, testing dan treatment juga telah berjalan dengan baik. “Semoga pandemi Covid-19 yang masih berlangsung ini bisa segera berakhir,” harapnya.

Genjot Herd Immunity

Guna mencapai herd immunity (kekebalan tubuh kelompok), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus menguatkan koordinasi ke pemerintah pusat untuk pemenuhan kebutuhan vaksin. Apalagi saat ini berbagai aktivitas masyarakat mulai masif seperti di pusat perbelanjaan, sekolah, dan perkantoran, seiring menurunnya status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Kita selalu berkoordinasi dengan Kemenkes. Insya Allah alokasi vaksin mencukupi. Kita imbau masyarakat yang telah mendapat dosis pertama, supaya kembali melaksanakan penyuntikan dosis kedua,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Ismail Lubis menjawab Sumut Pos, Kamis (21/10).

Protokol kesehatan atau prokes, kata dia, syarat utama agar penularan virus Corona di Sumut terus melandai, bahkan diharap dapat musnah, di samping upaya percepatan vaksinasi yang terus dijalankan bersama para stakeholder dan elemen masyarakat. “Kalau kita mempercepat vaksinasi, itu yang kita lakukan. Habis itu kita berharap kedisiplinan masyarakat untuk melaksanakan prokes. Jangan pernah jenuh terapkan prokes. Lalu check point kedatangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dari luar negeri di Bandara Kualanamu kan belum dibuka. Jadi fokus divaksinasi dan prokes,” ungkapnya.

Mantan Kadinkes Mandailing Natal ini juga mengaku, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumut terus mengupayakan percepatan vaksinasi bagi masyarakat yang ada di kabupaten dan kota. Apalagi hingga kini, sebut dia, capaian vaksinasi dosis pertama di Sumut baru mencapai 41,31 persen. Sedangkan untuk vaksin dosis kedua mencapai 23,77 persen. “Bagi masyarakat yang belum vaksin, segera vaksin. Jangan pilih-pilih jenis vaksin tertentu baru mau vaksin. Karena semua varian vaksin baik untuk meningkatkan herd immunity,” pungkasnya.

Perketat Pengawasan Prokes

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Muhammad Husni mengatakan, untuk mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19 di Kota Medan, pihaknya berkomitmen untuk tetap mengawasi jalannya protokol kesehatan secara ketat.

Menurut Husni, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai OPD di Pemko Medan dalam mengawasi jalannya prokes. Hal itu dilakukan, sebagai bentuk kewaspadaan Pemko Medan dalam mencegah terjadinya gelombang ketiga Covid-19.

“Seperti di Bioskop. Kita terus berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Medan agar setiap pekerja dan pengunjung yang masuk bioskop tetap wajib sudah divaksin dan wajib membuktikannya lewat aplikasi peduli lindungi. Tidak ada kelonggaran untuk itu. Kita harus waspada, jangan sampai kita kebobolan dan terjadi gelombang ketiga Covid-19 di Medan,” kata Husni kepada Sumut Pos, Kamis (21/10).

Dikatakan Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Medan itu, berdasarkan SE yang ditandatangani Wali Kota Medan Bobby Nasution pada 19 Oktober 2021 yang berlaku hingga 08 November 2021 sebagai tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No.54/2021 Tentang dan Instruksi Gubernur Sumut No.188.54/44/INST/2021 itu, Kota Medan juga masih melakukan pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa seperti perhelatan resepsi pernikahan. “Kami juga terus meminta pihak Kecamatan dan Kelurahan agar menguatkan fungsi pengawasannya, terutama kecamatan yang merupakan perbatasan Kota Medan dengan Kabupaten/Kota di sekitar Kota Medan,” ujarnya.

Terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di Kota Medan, mantan Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan itu mengatakan, jika pihaknya juga ikut melakukan pengawasan bersama dengan Dinas Pendidikan. “Apalagi soal rencana PTMT untuk siswa SD kelas 4, 5, dan 6, itu harus dipersiapkan dengan matang. Kami sudah berkoordinasi dengan Disdik, supaya setiap sekolah wajib sudah menyiapkan prokes yang matang di sekolahnya masing-masing,” katanya.

Selain pengawasan, Husni juga menyebutkan, jika Pemko Medan terus menggenjot vaksinasi Covid-19 kepada setiap warga Kota Medan yang telah masuk dalam kategori penerima vaksin. “Vaksinasi juga merupakan kunci pencegahan, Pak Wali terus memperkuat vaksinasi ini, vaksinasi terus digenjot. Intinya kami terus berfokus dalam hal pengawasan, mencegah terjadinya gelombang ketiga adalah salah satu prioritas kita saat ini. Harapannya, masyarakat bisa terus bekerjasama dengan disiplin dalam menerapkan prokes,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Rajuddin Sagala meminta agar Pemko Medan tidak lengah terhadap fungsi pengawasannya. Sebab ketika pengawasan lemah, maka akan terjadi banyak pelanggaran prokes yang bisa dengan sekejap membuat Kota Medan kembali ke status PPKM Level 4.

“Lengah sedikit saja, ini bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saat ini ekonomi perlahan bangkit, apalagi kita sudah di Level 2. Tapi jangan lupa bahwa pandemi belum berakhir, kalau kita lengah, sebentar saja kita bisa naik lagi ke Level 4. Kita tidak mau lagi ada korban lebih banyak lagi dan kita mau lagi ekonomi kembali terpuruk,” kata Rajuddin.

Dijelaskan Rajuddin, seyogiyanya setiap OPD yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan fungsi pengawasannya kepada Satgas Covid-19 Kota Medan, misalnya seperti Mal dan pusat-pusat perbelanjaan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata. “Mal dan Pusat Perbelanjaan itu fungsi pengawasannya merupakan tanggungjawab Dinas Pariwisata, ini kan tidak bisa dilepas. Semua pihak harus sama-sama bekerja kalau kita mau angka penyebaran Covid-19 terus menurun dan tidak terjadi peningkatan lagi,” pungkasnya. (ris/prn/map)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/