MEDAN,SUMUTPOS.CO – Ribuan masyarakat antusias mengikuti seminar Prakongres Boemipoetra Nusantara Indonesia Bagian Barat, yang digelar di Garuda Plaza Hotel Medan, Selasa (11/9). Seminar yang dihadiri tokoh-tokoh nasional, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan berbagai organisasi kepemudaan serta organisasi masyarakat di Kota Medan ini, juga menampilkan pembicara dari akademisi dan para praktisi, termasuk Jenderal TNI (Purn) Joko Santoso, Ichsanudin Noorsy, Marzuki Ali, dan Ratna Sarumpaet.
Dalam kesempatan itu, Jenderal TNI (Purn) Joko Santoso mengatakan, dengan masuknya liberalisasi memicu munculnya kapitalisme yang sekarang ini sedang dihadapi bersama. Menurutnya, zaman dulu menjajah menggunakan peluru, sekarang pakai uang.
“Indonesia terancam. Ribuan pulaunya bisa saja hilang, karena banyak orang yang ingin menjarahnya. Maka dari itu, jadilah tuan di negeri sendiri,” tegas Joko.
Lebih lanjut Ketua Tim Sukses Prabowo-Sandi ini, mengatakan, dalam memperjuangkan agar negara tidak terjarah, harus bisa membangun pemahaman serta melakukan konsolidasi nasional. ”Sekarang ini rakyat makin susah. Makanya, agar kesejahteraan dan keadilan bisa dirasakan, haruslah kembali ke UUD 1945 Pasal 33. Seandainya yang berkuasa tidak terima, tapi kita harus terus berteriak,” kata mantan Panglima TNI ini.
Ia juga mengingatkan dan mengajak para peserta seminar, agar memilih pemimpin yang Pancasilais dan harus kritis serta berpikir cerdas, sebab jika salah pilih pemimpin, negara ini akan punah.
Sementara itu, Ketua Majelis Syuro DPP Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban, yang juga hadir dalam acara tersebut, saat ditanya soal Pilpres 2019, ia dengan tegas mengatakan, PBB akan memilih pemimpin yang berpihak kepada umat, sesuai dengan ijtima ulama.
Bahkan ia juga mengaku, perintah Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, kepada seluruh kader PBB sudah jelas, tidak akan memilih Jokowi di ajang Pilpres 2019 mendatang. “Ucapan Pak Yusril itu kan sudah jelas. Seandainya yang bertarung di Pilpres Jokowi melawan kotak kosong, maka kader PBB akan menyoblos kotak kosong,” tegasnya Kaban.
Pemerintah sekarang ini, menurut Kaban, hanyalah melanjutkan komitmen-komitmen yang dirancang oleh blok-blok kapitalis, dan jika harus bekerja sama dengan pihak lain, hendaknya memikirkan juga siapa yang harus diuntungkan terlebih dulu dalam hal tersebut. ”Sumber daya alam semua berpihak ke perusahaan. Makanya bagi siapa yang bakal jadi presiden nantinya, harus berpikir untuk menaikan derajat pribumi demi kepentingan Indonesia,” harapnya, yang juga merupakan inisiator acara tersebut.
Sebelumnya, Ketua Panitia Wilayah Sumut Masri Sitanggang, didampingi Ketua Panitia Nasional Prakongres Boemipoetra Nusantara Muhardi Zainudin, menjelaskan latar belakang dilaksanakannya seminar tersebut. “Di usia 73 tahun kemerdekaan RI, ternyata negara kita masih banyak persoalan-persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari semua elemen masyarakat, terutama persoalan keadilan dan kesejahteraan, yang justru kian jauh dari cita-cita founding father,” jelasnya.
Hal ini tercermin dari penguasaan sumber daya alam yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sebanyak satu persen orang kaya di Indonesia menguasai 46 persen kekayaan Indonesia. Selain itu, sumber-sumber penghidupan yang strategis, seperti energi, pangan, air, tanah, dan finance telah dikuasai asing.
Melalui seminar Prakongres Boemipoetra Nusantara Indonesia yang bertajuk ‘Boemipoetra Pendiri NKRI, Boemipoetra Pemilik NKRI, dan Boemipoetra Penguasa NKRI’ ini, lanjut Masri, ingin mengungkapkan dan menegaskan kembali, peran, hak, dan kewajiban Boemipoetra dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk menyikapi secara kritis dan komperhensif permasalahan yang terjadi saat ini, khususnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin tajam.
”Selain itu, tujuannya juga menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat luas, boemipoetra merupakan pendiri, pemilik, penguasa NKRI, dan mewujudkan kekuasaan boemipoetra Nusantara Indonesia pada setiap dimensi astra gatra nasional,” pungkasnya. (adz/saz)
