MEDAN- Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Gerakan Bersama Sumatera Utara, melakukan aksi di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Kamis (11/10) kemarin. Kedatangan massa ini meminta agar Kejatisu segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Dinas Pertanian Sumut yang hingga saat ini dinilai sengaja diredam dan dikubur.
Dalam aksi tersebut, orator aksi Kurniawan, mendesak Kejatisu segera mengusut dugaan mark up, pengadaaan alat pertanian bantuan terhadap petani untuk mendukung peningkatan produk dan produksi pertanian. Bantuan tersebut berupa traktor tangan sebanyak 25 unit dan 2 unit traktor multi guna. Diduga dalam bantuan tersebut telah terjadi perubahan unit, yang tidak sesuai spesifikasi dan terjadi penukaran alat yang diduga harga lebih murah dari yang ditentukan.
Selain itu adanya pengutipan sebesar Rp5-7 juta pada penerima bantuan, kelompok tani kabupaten/kota. Juga adanya, mark up belanja kendaraan operasional roda empat eselon III TA 2009 dan 2010, terdiri dari mobil kabid kepala UPT.
Pada pengadaan alat atomic absorption spechtphotometer (AAS) TA 2010 senilai Rp1.894.410.000 yang diduga harganya di mark up tidak sesuai spesifikasi tekhnis.
“Belum lagi beberapa kasus seperti dugaan korupsi sebesar Rp1 miliar, dalam kegiatan renovasi gedung kantor BPTPH I Medan TA 2010, mark up biaya operasional kendaraan roda 2 petugas pengamat hama penyakit (PHP) pada UPT BPTPH TA 2010 senilai 248 juta, yang diduga terjadi pengelembungan dana operasional tersebut,” ujar Kurniawan.
Beberapa kasus lainnya, yakni korupsi pada kegiatan penerapan SLPHT pada tanaman Hortikultura TA 2010 senilai Rp300 miliar yang diduga digelembungkan. Korupsi pada panjar kegiatan APBN 2011 senilai Rp36 juta yang diduga fiktif. Selain itu korupsi pengadaan benih padi non hibrida sejumlah 70 ribu per-kg TA 2009 dan 2010.
“Kami meminta ketegasan Kejatisu untuk segera menangkap dan memeriksa oknum-oknum yang terlibat dalam pemanfaatan anggaran negara di Dinas Pertanian Sumut,” ungkapnya.(far)
MEDAN- Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Gerakan Bersama Sumatera Utara, melakukan aksi di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Kamis (11/10) kemarin. Kedatangan massa ini meminta agar Kejatisu segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Dinas Pertanian Sumut yang hingga saat ini dinilai sengaja diredam dan dikubur.
Dalam aksi tersebut, orator aksi Kurniawan, mendesak Kejatisu segera mengusut dugaan mark up, pengadaaan alat pertanian bantuan terhadap petani untuk mendukung peningkatan produk dan produksi pertanian. Bantuan tersebut berupa traktor tangan sebanyak 25 unit dan 2 unit traktor multi guna. Diduga dalam bantuan tersebut telah terjadi perubahan unit, yang tidak sesuai spesifikasi dan terjadi penukaran alat yang diduga harga lebih murah dari yang ditentukan.
Selain itu adanya pengutipan sebesar Rp5-7 juta pada penerima bantuan, kelompok tani kabupaten/kota. Juga adanya, mark up belanja kendaraan operasional roda empat eselon III TA 2009 dan 2010, terdiri dari mobil kabid kepala UPT.
Pada pengadaan alat atomic absorption spechtphotometer (AAS) TA 2010 senilai Rp1.894.410.000 yang diduga harganya di mark up tidak sesuai spesifikasi tekhnis.
“Belum lagi beberapa kasus seperti dugaan korupsi sebesar Rp1 miliar, dalam kegiatan renovasi gedung kantor BPTPH I Medan TA 2010, mark up biaya operasional kendaraan roda 2 petugas pengamat hama penyakit (PHP) pada UPT BPTPH TA 2010 senilai 248 juta, yang diduga terjadi pengelembungan dana operasional tersebut,” ujar Kurniawan.
Beberapa kasus lainnya, yakni korupsi pada kegiatan penerapan SLPHT pada tanaman Hortikultura TA 2010 senilai Rp300 miliar yang diduga digelembungkan. Korupsi pada panjar kegiatan APBN 2011 senilai Rp36 juta yang diduga fiktif. Selain itu korupsi pengadaan benih padi non hibrida sejumlah 70 ribu per-kg TA 2009 dan 2010.
“Kami meminta ketegasan Kejatisu untuk segera menangkap dan memeriksa oknum-oknum yang terlibat dalam pemanfaatan anggaran negara di Dinas Pertanian Sumut,” ungkapnya.(far)
