JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Merespons gubernur, pimpinan, dan bekas pimpinan DPRD Sumut yang tersangkut di KPK, anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat, amat menyesalkan petaka hukum yang secara beruntun terjadi di Sumut.
“Sumut lagi dikutuk, perlu pertobatan massal,” begitu kalimatlewat layanan pesan singkat (SMS), Rabu (11/11).
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sumut itu mengaku malu sekaligus jengkel. Dulu, dia berharap setelah Syamsul Arifin, kondisi pemerintahan di Sumut berubah menjadi bersih, jauh dari aksi-aksi korupsi. Tapi, harapan itu musnah, bahkan lebih parah.
“Penggantinya (Gatot, Red) dan beberapa mantan anggota DPRD, juga mantan ketua dan ketua sekarang, masuk penjara. Tidak ada provinsi lain di Indonesia mengalami kutukan seperti ini,” ujar Martin, vokalis di Komisi Hukum DPR itu.
Sebagai warga Sumut, pria kelahiran Pematang Siantar itu merasa malu. Dia juga yakin, banyak warga Sumut lainnya merasakan hal yang sama dengan dirinya.
“Kenyataan ini memalukan kita sebagai warga Sumut. Malu kita di hadapan warga provinsi lain yang tidak pernah merasakan kegetiran sepahit ini. Akhirnya benarlah sebutan satir terhadap Sumut selama ini yaitu semua urusan mesti uang tunai,” kata Martin, politisi senior yang pernah berkiprah di Partai Golkar itu.
Dia menyarankan agar para pemuka agama di wilayah Sumut mengambil peran penyadaran, dengan menggelar acara pertobatan.
“Menyikapi ini semua, saatnya pemuka-pemuka agama mengajak semua warga Sumut untuk mengadakan acara ritual pertobatan massal agar peristiwa memalukan ini cukup sampai di sini saja. Karena Sumut segera harus kita proklamirkan sebagai provinsi antikorupsi,” imbau anggota DPR dari dapil 3 Sumut tersebut. (sam)
