MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nasib para guru honor di Kota Medan masih jauh dari kata sejahtera. Tak hanya memiliki upah yang masih jauh dari standar pengupahan yakni Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK), kenyataannya para guru honorer juga tidak diberi bantuan jaminan kesehatan oleh pemerintah seperti jaminan kesehatan berupa BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).
Karenanya, DPRD Medan dalam hal ini Komisi II berkomitmen untuk fokus dalam kesejahteraan para guru di Kota Medan.
“Kalau dibilang gaji guru honor itu sangat kecil, ya itu betul, bukan hanya n
kecil tapi memang sangat tidak layak. Kalau bicara kesejahteraan tentu masih sangat jauh dari kata sejahtera,” ucap anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah kepada Sumut Pos, Senin (9/12).
Dikatakan Afif, pihaknya akan berupaya untuk memberikan jaminan kesehatan gratis kepada setiap guru honor di Kota Medan, baik untuk tingkat SD maupun SMP. “Setelah semua terdata, tentu akan kita usahakan juga supaya dapat BPJS PBI, mereka dan keluarganya harus mendapatkan jaminan kesehatan,” tegas Afif.
Bila para guru sudah mendapatkan upah yang mengalami kenaikan dan jaminan kesehatan, lanjutnya, secara otomatis kualitas pendidikan di Kota Medan tentu akan meningkat. Tak hanya itu, Pemko Medan juga sudah bisa menetapkan metode pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. “Tapi kalau kesejahteraan mereka belum terpenuhi, bagaimana mungkin kualitas pendidikan kita bisa maju,” katanya.
Afif menyadari, menampung jumlah para guru di Kota Medan untuk diberi BPJS PBI tidaklah mudah. Sebab, ada regulasi-regulasi dari pihak BPJS Kesehatan yang harus diikuti.
“Kalau nantinya ternyata tidak bisa, ya kita akan ajukan program yang nanti akan kita buat sendiri, program untuk jaminan kesehatan para guru misalnya, jadi lebih spesifik. Kita bisa buat Perda dan Perwalnya,” tuturnya.
Afif mengatakan, Komisi II sedang berfokus untuk bisa meningkatkan kesejahteraan para guru walaupun mungkin belum bisa memberi apa yang diinginkan oleh para guru honorer melalui upah setara UMK. Kenaikan upah itu harus diupayakan, walaupun mungkin tidak setara UMK tapi bisa mengalami kenaikan setiap tahunnya secara stabil.
“Kalau setara UMK, ya mungkin belum bisa, tapi harus kita upayakan agar terjadi kenaikan yang mungkin cukup signifikan, mungkin kenaikannya bisa di kisaran 40 persen, kita akan upayakan agar kenaikannya terjadi di tahun depan. Dan yang paling penting itu adalah kenaikan upah yang stabil setiap tahunnya, jadi tidak naik sekali dengan jumlah yang lumayan tapi tahun-tahun berikutnya malah stagnan,” ujarnya.
Pihaknya yakin kalau Pemko Medan bisa menetapkan hal tersebut dengan didorong oleh DPRD secara Budgeting.
“Tapi yang terpenting semua haru sterdaya dulu secara akurat, berapa jumlah guru honorer di Kota Medan, lengkap dengan masa baktinya. Jangan nanti ketika terjadi kenaikan honor, banyak yang mendadak mengaku sebagai guru honorer,” cetusnya.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Medan, Rajuddin Sagala mengatakan, di tahun 2020, jaminan kesehatan bagi para guru, termasuk para guru honorer aka menjadi prioritas.
“Kalau kita belum bisa membantu mereka untuk mendapatkan upah setara UMK, ya setidaknya kita bisa memberikan jaminan kesehatan. Jadi, bisa meringankan hidup mereka,” ujarnya.
Pun begitu, kata Rajuddin, bukan berarti harapan para guru honor untuk mendapatkan upah setara UMK menjadi tertutup.
“Soal upah setara UMK, itu bukan mustahil walau mungkin belum bisa dilakukan untuk saat ini. Ditahun depan kita akan upayakan supaya terjadi kenaikan upah, walau tidak setara UMK tapi akan kita upayakan untuk naik secara signifikan,” ujarnya. (map/ila)
