Yang paling diprioritaskan Rycko, yakni penuntasan persoalan premanisme. Berdasar laporan masuk dari masyarakat, banyak preman di Sumut. Bahkan, aksi premanisme ini sudah terorganisir.
“Salah satunya di Belawan, mungkin. Saya ingin mengubah stigma Sumut yang penuh dengan preman. Tindakan tegas akan dilakukan, itu supaya menunjukkan kita keras kepada preman. Biar mereka tidak menjadi tukang palak,” kata dia.
“Kemudian ada juga persoalan narkotika. Kita melakukan penindakan tiap bulan. Tapi kenapa bisa lolos. Kita tidak mampu melakukan pencegahan di pintu masuk Sumut yang terbuka lebar dan sulit dijaga. Dari sungai-sungai, sepanjang 575 km dari Langkat sampai dengan Madina. Sementara yang jaga ada 27 orang. Berdoa harus tapi juga ikhtiar,” kata dia.
Menyikapi peredaran narkoba ini, Pemred Sumut Pos Chairil Huda mempertanyaan persoalan penuntasan narkoba di Asahan, yang lokasi dekat dengan jalur laut. “Narkoba di Asahan ini, bisa pakai sabu dengan Rp25 ribu sekali hisap. Di sana, kegiatan seperti itu sudah tahu sama tahu. Beberapa kali digrebek, tetap saja enggak bersih. Bahkan, sampai jejaknya diikuti ke keluarga,” ujar Chairil.
Selain itu, dia juga mempertanyakan rencana penambahan Polsek hingga Polres di wilayah Sumut ini. Menyikapi ini, Rycko mengamini persoalan narkoba yang terjadi di Kabupaten Asahan. “Itu betul. Warga sepanjang sungai sampai pinggiran laut. Pekerjaan mereka bukan untuk cari kaya, tapi untuk makan. Narkoba, paling cepat untuk dijual,” kata Rycko.
Menurutnya, narkoba berdampak kepada psikis, harus bisa diselesaikan bersama dengan Pemda setempat untuk cari solusinya. “Setiap hari saya dapat laporan, dari Kapolres Tanjungbalai tentang narkoba ini yang kecik-kecik. Penindakan keras tidak menyelesaikan masalah,” ujar Rycko.
Selain narkoba, ada juga penyeluncupan barang ilegal dan pakaian bekas. Dalam mengantisipasi ini, Rycko mengaku sedang membangun program dengan pemko dan Polrestabes Medan untuk duduk bersama Wali Kota Tanjungbalai dan Kapolres Tanjungbalai. “Kalau kita ambil tindakan pasti melawan. Apa sanggup polisi periksa semua kapal? Ya enggak sanggup polisinya. Tidak akan membuat efek jara. Akibatnya, bertahan karena hidup dalam garis kemiskinan,” bebernya.
Terkait penambahan Polsek dan Polres, menurut Rycko, belum mendapat izin dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Sebenarnya, kata Rycko, pihaknya menginginkan perubahan Polres di jajaran Polda Sumut. Itu dilakukan agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Saya mau tambah Polres. Tapi, Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan, Red) yang belum mau. Bupati Paldang Lawas juga sudah menyediakan Polres, tapi masih kosong sekarang ini. Memang belum bisa menambah Polres dan Polsek,” tandas Rycko.
Di akhir pertemuan, General Manager Sumut Pos menyerahkan cover Harian Sumut Pos dengan foto Kapolda Sumut Rycko Amelza Dahniel saat dilantik. Sedangkan Kapolda Sumut menyerahkan plakat dan ditutup dengan foto bersama. (ted/adz)
