26.7 C
Medan
Sunday, June 2, 2024

Pemerintah Diminta Gandeng Akademisi

MEDAN- Ketidakjelasan arah kebijakan Pemprovsu atas upaya pengambilalihan PT Inalum, ditengarai mmperlihatkan sikap pemimpin di Pemprovsu plinplan. “Jangan menjadi pemerintahan yang  plin-plan, karena ini demi hajat hidup orang banyak,” ungkap analis ekonomi asal USU, Ami Dilham, Selasa (12/7).

Ami Dilham juga mengkritik kinerja Pansus Inalum DPRD Sumut yang belum memiliki hasil signifikan untuk membantu perjuangan Sumut dalam upaya share saham yang diinginkan. Maka dari itu, ia menyarankan Pemprovsu melibatkan akademisi. “Akademisi bisa melakukan survei kemampuan serta keinginan mendasar masyarakat Sumut,” tandasnya.

Koordinator Pansus Inalum Sigit Pramono Asri yang dikonfirmasi menegaskan, sebaiknya Pemprovsu segera melakukan koordinasi lagi dengan 10 kabupaten/kota yang mempunyai akses dengan keberadaan PT Inalum.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hidayatullah menambahkan, kemampuan pemprov dan 10 kabupaten/kota dalam kepemilikan saham PT Inalum harus terukur. “Namun, kemampuan finansial melalui konsorsium, belum jelas. Nafsu kuat tenaga kurang,” kata Hidayatullah. (ari/saz)

MEDAN- Ketidakjelasan arah kebijakan Pemprovsu atas upaya pengambilalihan PT Inalum, ditengarai mmperlihatkan sikap pemimpin di Pemprovsu plinplan. “Jangan menjadi pemerintahan yang  plin-plan, karena ini demi hajat hidup orang banyak,” ungkap analis ekonomi asal USU, Ami Dilham, Selasa (12/7).

Ami Dilham juga mengkritik kinerja Pansus Inalum DPRD Sumut yang belum memiliki hasil signifikan untuk membantu perjuangan Sumut dalam upaya share saham yang diinginkan. Maka dari itu, ia menyarankan Pemprovsu melibatkan akademisi. “Akademisi bisa melakukan survei kemampuan serta keinginan mendasar masyarakat Sumut,” tandasnya.

Koordinator Pansus Inalum Sigit Pramono Asri yang dikonfirmasi menegaskan, sebaiknya Pemprovsu segera melakukan koordinasi lagi dengan 10 kabupaten/kota yang mempunyai akses dengan keberadaan PT Inalum.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hidayatullah menambahkan, kemampuan pemprov dan 10 kabupaten/kota dalam kepemilikan saham PT Inalum harus terukur. “Namun, kemampuan finansial melalui konsorsium, belum jelas. Nafsu kuat tenaga kurang,” kata Hidayatullah. (ari/saz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/