Triadi Wibowo/Sumut Pos Calon penumpang bersiap menaiki Kapal feri penyebrang di ermaga Tiga Ras, beberapa waktu lalu.
SUMUTPOS.CO – Tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba menjadi pelajaran berharga bagi Kemenhub, dalam mengurusi masalah pelayaran. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, akan membentuk struktur baru untuk pengawasan penyeberangan sungai dan danau setingkat eselon dua, dalam tempo sebulan. Penanganan pelayaran di Danau Toba akan menjadi satu model dalam pengawasan yang lebih ketat untuk pelayaran perairan darat.
Menteri Budi menuturkan, sebelumnya pelayaran perairan darat itu hanya ditangani oleh pejabat eselon tiga. Tapi, setelah melihat urgensi penyeberangan di sungai dan danau itu maka diputuskan akan diangkat seorang direktur Penyeberangan Sungai dan Danau di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
”Di mana eselon dua di bawah Perhubungan Darat itu mengawasi seluruh kegiatan sungai dan danau di seluruh Indonesia. Dengan itu nanti akan ada fungsi-fungsi tertentu yang overlapping di mana Kementerian Perhubungan ditugaskan sebagai tim pegawas bagi berlangsungnya kegiatan-kegiatan pelayaran sungai dan danau di sana,” ujar Budi usai pembukaan Indonesia Development Forum (IDF) di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta, kemarin.
Proses pembentukan direktorat baru itu sudah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Budi menyebutkan surat sudah dikirim dan dalam waktu dekat direktorat tersebut akan terwujud. ”Ya Insyallah satu bulan. Tapi mendahului itu kita sudah membuat ad hoc di Danau Toba,” kata dia.
Triadi Wibowo/Sumut Pos Calon penumpang bersiap menaiki Kapal feri penyebrang di ermaga Tiga Ras, beberapa waktu lalu.
SUMUTPOS.CO – Tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba menjadi pelajaran berharga bagi Kemenhub, dalam mengurusi masalah pelayaran. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, akan membentuk struktur baru untuk pengawasan penyeberangan sungai dan danau setingkat eselon dua, dalam tempo sebulan. Penanganan pelayaran di Danau Toba akan menjadi satu model dalam pengawasan yang lebih ketat untuk pelayaran perairan darat.
Menteri Budi menuturkan, sebelumnya pelayaran perairan darat itu hanya ditangani oleh pejabat eselon tiga. Tapi, setelah melihat urgensi penyeberangan di sungai dan danau itu maka diputuskan akan diangkat seorang direktur Penyeberangan Sungai dan Danau di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
”Di mana eselon dua di bawah Perhubungan Darat itu mengawasi seluruh kegiatan sungai dan danau di seluruh Indonesia. Dengan itu nanti akan ada fungsi-fungsi tertentu yang overlapping di mana Kementerian Perhubungan ditugaskan sebagai tim pegawas bagi berlangsungnya kegiatan-kegiatan pelayaran sungai dan danau di sana,” ujar Budi usai pembukaan Indonesia Development Forum (IDF) di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta, kemarin.
Proses pembentukan direktorat baru itu sudah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Budi menyebutkan surat sudah dikirim dan dalam waktu dekat direktorat tersebut akan terwujud. ”Ya Insyallah satu bulan. Tapi mendahului itu kita sudah membuat ad hoc di Danau Toba,” kata dia.
