Sementara, Anggota DPD RI Parlindungan Purba yang kebetulan ikut meninjau mengatakan, persoalan banjir di Medan ini harus melibatkan semua pihak. Oleh sebab itu, akan meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan Balai Sungai untuk membuat master plan desain penanganan sungai yang ada di Medan termasuk juga di Sumut.
“Kebetulan saat ini yang lagi mengalami masalah adalah Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Sei Sikambing dan lainnya yang ada di Medan. Tidak menutup kemungkinan sungai di luar Medan juga demikian. Makanya, kita berharap nanti ada master plan terpadu sehingga permasalahan banjir dapat teratasi,” ujarnya.
Kata Parlindungan, dengan adanya Mou Pemko Medan dengan BWSS II maka masalah banjir di Medan bisa ditekan. Sebab, nantinya dapat melakukan pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan. Selain itu, kerja sama tersebut mencakup juga bila terjadi hal darurat, maka peralatan dimiliki Pemko Medan dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang terjadi.
“MoU Pemko Medan dengan BWSS II nantinya bisa menjadi contoh di daerah lain yang ada di Sumut bahkan wilayah di Indonesia,” ucap Parlindungan.
Ia mengaku, apabila sungai ini ditata dengan bagus, maka bukan masalah kebanjiran yang teratasi. Melainkan, bisa berdampak terhadap ekonomi. Karena, sungai bisa dijadikan tempat wisata air. Namun, tentunya harus sesuai dengan tata ruang Kota Medan.
“Tak hanya pemerintah pusat dan daerah, mengatasi banjir juga membutuhkan peran serta masyarakat. Kita berharap kepada masyarakat dapat mengaktifkan atau menggiatkan gotong royong parit-parit di daerahnya masing-masing,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala BWSS II, Roy P Pardede mengaku, pihaknya akan menyurati Pemko Medan agar dapat membantu meminjamkan alat berat untuk melakukan normalisasi. Sebagai langkah awal, dipilih dua sungai yang segera dikorek yaitu Sungai Seisikambing dan muara Sungai Deli.
“Kami berharap dalam waktu dekat bisa dibuat semacam MoU, sehingga penanganan banjir di Kota Medan bisa lebih maksimal. Di samping itu, kami juga akan melihat anggaran yang tersedia untuk melakukan normalisasi sungai,” tukasnya. (ris/azw)
