MEDAN- Prevalensi gizi kurang pada balita se-Indonesia di tahun 2010 lalu berada di angka 17.9 persen. Jumlah tersebut masih terbilang tinggi, dan diharapkan bisa turun menjadi 15 persen pada tahun 2015 mendatang.
Hal itu dikemukakan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Nafsiah Mboi, pada pidato tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Nurdin Lubis, pada Acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-48, di Aula Martabe, Lantai II, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (12/11).
Selain itu, Menkes RI juga mengemukakan, dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan telah meningkat secara bermakna dari 61,4 persen tahun 2007 menjadi 87,4 persen tahun 2011.
Kemudian, dalam periode yang sama cakupan immunisasi campak meningkat dari 67 persen menjadi 93,3 persen. Dikatakannya, sejak tahun 2011 pemerintah menyediakan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) berkisar antara Rp75 juta sampai Rp250 juta per puskesmas per tahun, guna dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional puskesmas termasuk pembinaan posyandu. (ari)
MEDAN- Prevalensi gizi kurang pada balita se-Indonesia di tahun 2010 lalu berada di angka 17.9 persen. Jumlah tersebut masih terbilang tinggi, dan diharapkan bisa turun menjadi 15 persen pada tahun 2015 mendatang.
Hal itu dikemukakan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Nafsiah Mboi, pada pidato tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Nurdin Lubis, pada Acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-48, di Aula Martabe, Lantai II, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (12/11).
Selain itu, Menkes RI juga mengemukakan, dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan telah meningkat secara bermakna dari 61,4 persen tahun 2007 menjadi 87,4 persen tahun 2011.
Kemudian, dalam periode yang sama cakupan immunisasi campak meningkat dari 67 persen menjadi 93,3 persen. Dikatakannya, sejak tahun 2011 pemerintah menyediakan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) berkisar antara Rp75 juta sampai Rp250 juta per puskesmas per tahun, guna dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional puskesmas termasuk pembinaan posyandu. (ari)
