MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun Jalan Lingkar Utara Medan. Jalan lingkar (ringroad) ini mulai dari Jalan Cemara hingga Simpang Jalan Batangkuis menuju Bandara Kualanamu sepanjang 17 Km dan lebar 50 meter, dengan biaya Rp500 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2019.
HAL itu dikatakan Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Rabu (12/12), usai melakukan pertemuan tertutup dengan utusan Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Medan, membahas rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara Medan tersebut. “Saat ini sedang dalam tahap sosialisasi di lapangan dan dalam rencana desain. Sudah dinventarisasi, ada 19 fasilitas umum berupa sekolah swasta maupun panti asuhan, BKM musala/masjid dan perumahan di Kecamatan Batangkuis dan Percut Seituan yang bakal terkena proyek pembangunan jalan tersebut,” ujarnya.
Menurut Wagirin, lahan yang terkena rencana pembangunan jalan tersebut, khususnya yang berada di Desa Tanjungsari, Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, baik yang dikuasai yayasan/sekolah swasta, BKM Masjid dan masyarakat, surat kepemilikannya sebagian besar masih surat kepala desa dan masih berkaitan dengan PTPN 2, namun telah dikuasai lembaga/badan/masyarakat selama 30 tahun.
Pada umumnya, lanjut Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut itu, lembaga/badan/masyarakat yang terkena proyek, sangat mendukung rencana pembangunan jalan yang akan dimulai 2019 tersebut. Namun dia berharap proses pembangunannya bisa menghindarkan dampak negatif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau jangan sampai masyarakat dirugikan.
Wagirin memberi contoh, dalam hal ganti rugi, masyarakat sangat berharap prosesnya diserahkan secara langsung kepada masyarakat, agar mereka dapat membangun kembali bangunan atau gedung-gedung sekolah/yayasan yang terkena proyek, sesuai dengan desain pengembangan bangunan yang mereka kelola. “Kita tahu kepemilikan atas lahan yang terkena proyek, statusnya masih surat keterangan kepala desa serta masih terkait dengan PTPN 2. Walaupun demikian, kita sangat berharap proses ganti ruginya, sebaiknya langsung kepada masyarakat, agar tidak lagi menimbulkan perselisihan di kemudian hari,” tutur anggota dewan Dapil Kabupaten Deli Serdang tersebut.
Berkaitan dengan itu, Wagirin pun mengigatkan, seluruh masyarakat yang bakal terkena proyek pembangunan Jalan Lingkar Utara Medan itu untuk secepatnya mempersiapkan surat-surat kepemilikannya tanahnya, agar dalam proses ganti rugi tidak lagi menimbulkan persoalan baru. “Dari penjelasan Kemen PUPR, secara fisik pembangunan jalan ini akan dimulai pada 2019. Semua pihak hendaknya harus mendukung. Sebab pembangunan ini sejalan dengan Perpres No 62/2011 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo,” tegasnya.
DPRD Sumut Ngotot Jumpa Presiden
Sementara terkait pembangunan jalan bebas hambatan (tol) Medan-Berastagi, Komisi D DPRD Sumut bersama enam kepala daerah di Sumut, ngotot ingin bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mereka ingin menyampaikan secara langsung kajian-kajian yang dilakukan Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) terkait pembangunan ruas jalan tol Medan-Berastagi kepada Jokowi. Bahkan, untuk meyakinkan Presiden, Komisi D akan ‘menjual’ pariwisata Danau Toba sebagai alasan terpenting pembangunan jalur tol Medan-Berastagi ini. Untuk itu, segala upaya akan dilakukan termasuk menggunakan jaringan partai dan lainnya untuk bisa bertemu Presiden.
Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengaku, upaya mereka tidak akan berhenti pada dukungan Komisi V DPR RI yang akan memperjuangkan anggaran di Perubahan APBN 2019. Namun menurutnya, ada banyak alasan agar aspirasi ini didengar langsung oleh Presiden Jokowi. Karena itu pula, berbagai cara termasuk jaringan partai digunakan untuk dapat diterima RI 1 di Istana Negara.
“Untuk bisa bertemu langsung dengan Presiden RI, kita akan gunakan jaringan partai. Saya juga kan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut. Selain itu, kita juga bisa pakai jaringan Tim Kampanye Nasional, saya sebagai Jubir untuk Sumut. Termasuk para relawan Jokowi yang ada, kita akan manfaatkan itu,” ujar Sutrisno kepada Sumut Pos, Rabu (12/12).
Dengan banyaknya jalan atau jaringan yang digunakan untuk bisa menghadap Presiden, menurutnya akan semakin memperkuat kemungkinan usulan ini bisa disampaikan langsung dan disetujui. Untuk selanjutnya bisa direalisasikan di 2019, tanpa harus menunggu dialokasikan di Perubahan APBN 2019 sebagaimana dukungan Komisi V DPR RI sebelumnya.
“Makanya kita kemarin libatkan banyak kepala daerah, seperti Medan, Deliserdang, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir dan Humbahas. Ini yang bisa mendapat manfaat jika pembangunan itu berjalan. Meskipun kita sadari, kemarin proses surat-menyurat yang cukup lama, makanya kita awali beberapa kabupaten saja,” sebutnya.
Dijelaskan Sutrisno, Kota Medan dan Deliserdang merupakan daerah yang menerima manfaat dari keberadaan sarana ini nantinya. Sebab, selain untuk jalur distribusi, juga mendukung pariwisata yang ada. Termasuk juga kabupaten lain, yang untuk mengakses ke sana, menggunakan jalur lintasan tersebut. “Ini juga bukan sekadar jalur distribusi yang lebih mudah, juga dari segi estetika (keindahan), karena jalan itu akan berada di antara hutan lindung. Sementara jalur bawah (biasa) kan tetap berfungsi, akan menambah nilai lebih bagi keindahan di daerah sekitar,” jelasnya.
Namun yang terpenting menjadi alasan untuk disampaikan ke Presiden, kata Sutrisno, adalah Danau Toba. Bukan hanya soal sekadar akses, juga bermanfaat bagi penambahan jenis paket perjalanan wisata yang selama ini seringkali monoton menggunakan jalur yang sama saat pergi maupun pulang. Dicontohkannya, seperti rute keberangkatan dari Kota Medan melewati Tebingtinggi-Pematangsiantar-Parapat, bisa pulang melalui rute berbeda. “Jadi mungkin kenapa pariwisata Danau Toba kurang maksimal, karena memang selama ini paket perjalanan itu, jalur pergi dan pulang, sama, monoton dari Pematangsiantar. Tetapi dengan adanya jalur (layang/tol) ini, bisa dimasukkan ke dalam paket wisata oleh pihak travel,” tambahnya.
Sedangkan target untuk bisa bertemu Presiden RI tahun ini juga, Sutrisno mengaku sudah menghubungi beberapa jaringan relawan dan kepartaian. Sebab dengan menyampaikannya melalui banyak jalur, maka kemungkinannya semakin besar. “Makanya kita tetap berusaha kejar tahun ini juga bisa ketemu Presiden. Apalagi kan pembangunan ini melibatkan beberapa Kementerian, jadi kalau sudah Presiden menginstruksikan, maka semua akan membahas. Paling tidak, jika 2019 bisa dijalankan, tahun 2020 sudah bisa digunakan efektif,” pungkasnya sembari berharap, pembangunan ini bisa dimulai di APBN murni tahun anggaran 2019. (bbs/bal)
