Oleh : Anwar Saragih
Salah satu kemajuan Indonesia di bidang politik pascareformasi 1998 adalah rakyat diberikan mandat langsung untuk memilih pemimpinnya di daerah, baik provinsi, kota dan kabupaten. Khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada yang pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.
Lebih lanjut, debat kandidat merupakan momentum para calon untuk bertemu dan beradu gagasan dalam satu forum resmi untuk menyampaikan solusi atas persoalan di daerah. Tidak hanya itu, debat kandidat calon kepala daerah juga menjadi ajang yang tepat para calon untuk menguatkan pilihan masyarakat dan merebut pemilih rasional yang selama ini belum menentukan pilihan sama sekali.
Pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2018 yang lalu Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) memasuki tahapan debat jilid kedua (II). Debat yang diselenggarakan oleh KPU Sumut di Hotel Adimulia Medan ini mengambil thema besar: “Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkesetaraan” sebagai urgensi utama persoalan yang harus diselesaikan oleh pemimpin Sumatera Utara 5 tahun mendatang. Terutama soal ketimpangan ekonomi yang menyangkut pengangguran dan kemiskinan di Sumatera Utara.
Hal ini terlihat dari angka kemiskinan yang masih tinggi di Sumut tahun 2017 yang mencapai 9,28 % dari jumlah penduduk Sumut yaitu 1.326.000 orang. Meski angka kemiskinan turun dari tahun sebelumnya yaitu 1.453.000 orang, namun angka Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Sumut yang secara tidak langsung menunjukkan kecenderungan menurun.
Angka Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,714 menjadi 1,499 dan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,445 menjadi 0,366 pada tahun 2017. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun.
Dampaknya angka Indeks Kebahagiaan Masyarakat Sumatera Utara tahun 2017 hanya sebesar 68,41 Pada Skala 0-100. Angka tersebut termasuk rendah karena posisinya hanya diatas Provinsi Papua Barat jika diurutkan dan diperbandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dimana indikator yang digunakan dalam mengukur indeks kebahagiaan menggunakan refensi tiga aspek yaitu kepuasan hidup (Life Satisfaction) 34,80%, perasaan (Affect) 31,18%, dan makna hidup (Eudaimonia) 34,02%.
Hal inilah yang disoroti oleh pasangan calon Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus dalam rangkaian debat melawan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah di debat kandidat calon kepala daerah Sumatera Utara kemarin. Pada debat kemarin Sihar Sitorus layak menjadi perhatian khusus karena terlihat jelas lebih menguasai statistik, materi dan data terkait angka pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di wilayah Pantai Timur, Tengah dan Pantai Barat yang menjadi permasalahan utama provinsi Sumatera Utara.
