PPP Tolak LPj Bupati Labuhanbatu
MEDAN- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatera Utara (Sumut), secara tegas menolak laporan pertanggungjawaban (LPj) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2011.
Fraksi PAN menilai, LPj yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho, pada rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (13/8) tidak terdapat cela untuk menerima LPj tersebut.
Itu dikemukakan Parluhutan Siregar, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut selaku juru bicara (jubir) Fraksi PAN DPRD Sumut.
Padahal, menurut Fraksi PAN, LPj tersebut semestinya membuat Sumut tidak hanya mendapatkan gambaran konkret tentang progres daerah secara menyeluruh, tapi harus sudah membangun konstruksi program yang berkesinambungan.
Dikatakannya, ada 11 program prioritas nasional yang tidak dijalankan Pemprovsu di 2011, antara lain reformasi birokrasi yang belum terwujud, indikator keberhasilan pendidikan buruk, penanggulangan kemiskinan tidak terpola, daerah tertinggal tidak masuk agenda serius, dan tidak ada upaya mendorong kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi sebagai satu basis pembangunan masyarakat.
Kemudian, sambung pria yang juga Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Sumut ini, visi-misi pemerintahan Sumut yang dikenal dengan program kerja Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) dengan jargon rakyat tidak sakit, tidak bodoh, tidak lapar dan rakyat punya masa depan, belum terwujud sama sekali. Terlebih melihat kondisi dan capaian yang ada.
Ditambahkannya, pemerintahan yang ada dan berjalan selama ini diisi oleh kalangan orang yang tidak paham visi-misi pemerintahan. Sehingga, terjadi kelumpuhan pemerintahan.
“Maka, dengan asumsi yang ada, kami menyatakan belum dapat menerima LPj APBD 2011 yang disampaikan Plt Gubsu,” tukas Parluhutan.
Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan Budiman Nadapdap, yang membacakan pendapat akhir fraksinya, menegaskan menerima LPj APBD 2011 dengan sejumlah catatan.
Langkah ini juga diikuti delapan fraksi lainnya. Sehingga, LPj APBD 2011 disahkan oleh DPRD Sumut, dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun.
Sementara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selaku pendukung Bupati Labuhanbatu, H Tigor Panusunan Siregar ‘merajuk’. Hal itu dikarenakan Tigor tak merespon rekomendasi DPRD Labuhanbatu terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2011.
Aksi ‘marajuk’ PPP melalui fraksinya di gedung DPRD Labuhanbatu itu terjadi saat paripurna nota pengantar LKPj, Senin (13/8). Fraksi PPP DPRD Kabupaten Labuhanbatu walk out (keluar ruangan. RED), pasalnya Tigor tidak merespon rekomendasi DPRD terkait LKPj tahun anggaran 2011, salah satunya mencopot Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik).
“Setelah dibuka rapat paripurna dengan agenda membacakan Tatib (Tata Tertib) nota keuangan saya langsung instruksi kepada pimpinan tentang apa sikap Pemkab Labuhanbatu terhadap rekomendasi waktu lalu. Karena tidak ada jawaban, kami memilih walk out tadi (Senin 13/8),” terang Ketua Fraksi PPP Ponimin menjawab Sumut Pos, Senin (13/8).
Hal itu dilakukan tambah politisi partai berlambangkan ka’bah itu, dirinya tidak ingin lembaga wakil rakyat disepelekan oleh Bupati Tigor yang hingga kini tidak melaksanakan rekomendasi sebelumnya. Apalagi, keputusan pencopotan adalah hasil rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPj yang disetujui sebanyak 7 fraksi di DPRD. (ari/mag-16)
