Pemko: Ada Rusunawa Bagi Masyarakat Pinggir Rel KA

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan masyarakat yang tinggal di pinggir rel kereta api Kota Medan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan, Senin (14/3). Massa yang tergabung dalam Forum Komunitas Masyarakat Pinggir Rel (FKMPR) ini menuntut komitmen Pemko Medan segera merealisasikan rencana relokasi mereka.

Tuntutan ini menyusul pembangunan proyek PT Kereta Api Indonesia, termasuk rel ganda di sepanjang stasiun kereta api Medan hingga Bandara Kualanamu.

Koordinator aksi, Joni Naibaho mengatakan, sebanyak 673 kepala keluarga yang terdata akan kehilangan tempat tinggal akibat sterilisasi pinggiran rel.

Ribuan warga pun akan kehilangan mata pencarian dan ratusan anak akan terganggu pendidikannya.

“PT KAI sewenang-wenang menggusur masyarakat tanpa adanya solusi pasti kepada masyarakat. Hanya memberikan uang sebesar Rp1,5 juta sebagai imbalan pembongkaran bangunan,” kata Joni dalam orasinya.

Joni mengatakan, pihaknya bersedia untuk digusur, namun relokasi tempat tinggal mereka setelah digusur harus jelas. “Kita yang tinggal di sana adalah warga negara. Ketika proyek itu berjalan, kami dan anak-anak kami mau ke mana? Yang kami mau, segera berikan kami relokasi,” ujarnya.

Dalam aksi itu, ratusan massa menggunakan sejumlah angkutan kota (angkot) untuk datang ke kantor Wali Kota Medan. Secara bergantian mereka berorasi di atas mobil.

Aksi unjuk rasa ini pun sempat diwarnai aksi lempar botol air mineral oleh massa. Namun, kejadian ini tidak berlangsung lama. Selain itu, ada yang tidak biasa dalam aksi unjuk rasa ini. Massa membawa serta anak-anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Puluhan anak yang masih menggunakan seragam SD hingga SMA ini bolos sekolah karena ikut orangtuanya berunjukrasa.

“Lebih bahaya tidak kami bawa anak kami ini. Generasi bangsa ini yang kami perjuangkan,” kata Joni.

Usai menyampaikan orasinya, beberapa perwakilan massa masuk ke halaman kantor Wali Kota Medan dan diterima Wakil Wali Kota Akhyar Nasution.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan masyarakat yang tinggal di pinggir rel kereta api Kota Medan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan, Senin (14/3). Massa yang tergabung dalam Forum Komunitas Masyarakat Pinggir Rel (FKMPR) ini menuntut komitmen Pemko Medan segera merealisasikan rencana relokasi mereka.

Tuntutan ini menyusul pembangunan proyek PT Kereta Api Indonesia, termasuk rel ganda di sepanjang stasiun kereta api Medan hingga Bandara Kualanamu.

Koordinator aksi, Joni Naibaho mengatakan, sebanyak 673 kepala keluarga yang terdata akan kehilangan tempat tinggal akibat sterilisasi pinggiran rel.

Ribuan warga pun akan kehilangan mata pencarian dan ratusan anak akan terganggu pendidikannya.

“PT KAI sewenang-wenang menggusur masyarakat tanpa adanya solusi pasti kepada masyarakat. Hanya memberikan uang sebesar Rp1,5 juta sebagai imbalan pembongkaran bangunan,” kata Joni dalam orasinya.

Joni mengatakan, pihaknya bersedia untuk digusur, namun relokasi tempat tinggal mereka setelah digusur harus jelas. “Kita yang tinggal di sana adalah warga negara. Ketika proyek itu berjalan, kami dan anak-anak kami mau ke mana? Yang kami mau, segera berikan kami relokasi,” ujarnya.

Dalam aksi itu, ratusan massa menggunakan sejumlah angkutan kota (angkot) untuk datang ke kantor Wali Kota Medan. Secara bergantian mereka berorasi di atas mobil.

Aksi unjuk rasa ini pun sempat diwarnai aksi lempar botol air mineral oleh massa. Namun, kejadian ini tidak berlangsung lama. Selain itu, ada yang tidak biasa dalam aksi unjuk rasa ini. Massa membawa serta anak-anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Puluhan anak yang masih menggunakan seragam SD hingga SMA ini bolos sekolah karena ikut orangtuanya berunjukrasa.

“Lebih bahaya tidak kami bawa anak kami ini. Generasi bangsa ini yang kami perjuangkan,” kata Joni.

Usai menyampaikan orasinya, beberapa perwakilan massa masuk ke halaman kantor Wali Kota Medan dan diterima Wakil Wali Kota Akhyar Nasution.