Kepada massa, Akhyar menegaskan penggusuran masyarakat yang tinggal di pinggir rel akibat proyek tersebut telah bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan tempat penampungan sementara yang bisa dihuni oleh masyarakat yang terkena penggusuran.
“Pemko sudah menyiapkan tempat penampungan sementara di rumah susun sewa (rusunawa) milik pemko yang ada di kawasan Medan Utara. Warga yang ingin menggunakan rusunawa diminta berkoordinasi dengan PD Pembangunan,” kata Akhyar.
Terpisah, anggota DPRD Medan Kuat Surbakti mengakui kondisi tersebut sangatlah dilematis. Untuk itu ia minta kepada Pemko Medan ikut membantu uang tali asih warga yang terimbas penggusuran, yang sebelumnya sudah diberikan PT KAI senilai Rp1,5 juta per keluarga sebagai bentuk empati.
“Kita sudah bertemu dengan wali kota kemarin. Beliau (Eldin, Red) mengatakan tidak mungkin bisa direlokasi karena keterbatasan lahan. Namun kita dorong Pemko Medan memberi tambahan tali asih agar bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mencari rumah kontrakan,” sebut anggota Komisi C itu.
Tentunya, lanjut Kuat, tali asih tersebut disesuaikan kemampuan APBD Pemko Medan. “Seberapa pun itu jumlahnya terserah pemko, termasuk bagaimana teknisnya. Kalaupun bisa ditampung di PAPBD ya harus dipercepat pengajuannya,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini.
Kepada masyarakat pinggir rel, Kuat berpesan untuk tidak arogan atau memaksakan bertahan karena itu hak PT KAI. “Kepada PT KAI juga kami harap jangan pilih kasih membebaskan lahannya. Kalau memang 6 meter atau 12 meter semua dilepaskan dengan jumlah yang sama,” ungkapnya seraya menghimbau agar PT KAI sejak dini memberitahu ke publik semua jalur yang akan dibebaskan, agar tidak membuat gejolak luar biasa sehingga kondusifitas Kota Medan terganggu.
Unjukrasa massa FKMPR berbuntut panjang. Pasalnya tuntutan agar Pemko Medan mau merelokasi dan menambah uang tali asih menemukan jalan buntu. Massa yang kesal menutup akses Jalan Kapten Maulana Lubis. Akibatnya masyarakat pengguna jalan harus memutar arah menuju Jalan Imam Bonjol. (prn/ije)
Kepada massa, Akhyar menegaskan penggusuran masyarakat yang tinggal di pinggir rel akibat proyek tersebut telah bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan tempat penampungan sementara yang bisa dihuni oleh masyarakat yang terkena penggusuran.
“Pemko sudah menyiapkan tempat penampungan sementara di rumah susun sewa (rusunawa) milik pemko yang ada di kawasan Medan Utara. Warga yang ingin menggunakan rusunawa diminta berkoordinasi dengan PD Pembangunan,” kata Akhyar.
Terpisah, anggota DPRD Medan Kuat Surbakti mengakui kondisi tersebut sangatlah dilematis. Untuk itu ia minta kepada Pemko Medan ikut membantu uang tali asih warga yang terimbas penggusuran, yang sebelumnya sudah diberikan PT KAI senilai Rp1,5 juta per keluarga sebagai bentuk empati.
“Kita sudah bertemu dengan wali kota kemarin. Beliau (Eldin, Red) mengatakan tidak mungkin bisa direlokasi karena keterbatasan lahan. Namun kita dorong Pemko Medan memberi tambahan tali asih agar bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mencari rumah kontrakan,” sebut anggota Komisi C itu.
Tentunya, lanjut Kuat, tali asih tersebut disesuaikan kemampuan APBD Pemko Medan. “Seberapa pun itu jumlahnya terserah pemko, termasuk bagaimana teknisnya. Kalaupun bisa ditampung di PAPBD ya harus dipercepat pengajuannya,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini.
Kepada masyarakat pinggir rel, Kuat berpesan untuk tidak arogan atau memaksakan bertahan karena itu hak PT KAI. “Kepada PT KAI juga kami harap jangan pilih kasih membebaskan lahannya. Kalau memang 6 meter atau 12 meter semua dilepaskan dengan jumlah yang sama,” ungkapnya seraya menghimbau agar PT KAI sejak dini memberitahu ke publik semua jalur yang akan dibebaskan, agar tidak membuat gejolak luar biasa sehingga kondusifitas Kota Medan terganggu.
Unjukrasa massa FKMPR berbuntut panjang. Pasalnya tuntutan agar Pemko Medan mau merelokasi dan menambah uang tali asih menemukan jalan buntu. Massa yang kesal menutup akses Jalan Kapten Maulana Lubis. Akibatnya masyarakat pengguna jalan harus memutar arah menuju Jalan Imam Bonjol. (prn/ije)
