Selain dua yang fenomenal itu, juga diusulkan dana di RAPBN 2016 dana untuk peningkatan sejumlah ruas jalan nasional di wilayah Sumut. “Juga beberapa untuk irigasi di Tapanuli, seperti Taput. Juga beberapa pelabuhan/dermaga di Danau Toba,” terangnya.
Selain itu, juga diusahakan akan ada dana alokasi khusus sebesar Rp 100 miiar untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayah Sumut.
Terpisah, anggota Komisi V DPR Moh Nizar Zahro pesimistis pemerintah mampu mengejar target pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, karena terjadi pemangkasan anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) yang cukup fantastis pada usulan kebutuhan dalam RAPBN 2016, yakni Rp 24 triliun.
Menurut Nizar, dalam Rapat Kerja dengan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono diketahui anggaran Kementerian PU Pera berkurang 24 trilun, dari usulan Rp126,170 Trilun menjadi Rp102,554 triliun sesuai surat bersama menteri PPN/kepala bappenas dan menteri keuangan tanggal 15 april 2015 no s-228/mk.02/2015 dan no 0082/M.PPN/04/2015 tentang pagu indikatif dan rancangan awal RKP tahun 2016.
“Dengan turunnya anggaran Kementerian PU-Pera saya pesimis karena alokasi anggaran dari pagu indikatif tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur sesuai RKP tahun 2016 dan RPJMN 2015-2019,” kata politikus Gerindra itu, Selasa (15/9). (sam)
Selain dua yang fenomenal itu, juga diusulkan dana di RAPBN 2016 dana untuk peningkatan sejumlah ruas jalan nasional di wilayah Sumut. “Juga beberapa untuk irigasi di Tapanuli, seperti Taput. Juga beberapa pelabuhan/dermaga di Danau Toba,” terangnya.
Selain itu, juga diusahakan akan ada dana alokasi khusus sebesar Rp 100 miiar untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayah Sumut.
Terpisah, anggota Komisi V DPR Moh Nizar Zahro pesimistis pemerintah mampu mengejar target pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, karena terjadi pemangkasan anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) yang cukup fantastis pada usulan kebutuhan dalam RAPBN 2016, yakni Rp 24 triliun.
Menurut Nizar, dalam Rapat Kerja dengan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono diketahui anggaran Kementerian PU Pera berkurang 24 trilun, dari usulan Rp126,170 Trilun menjadi Rp102,554 triliun sesuai surat bersama menteri PPN/kepala bappenas dan menteri keuangan tanggal 15 april 2015 no s-228/mk.02/2015 dan no 0082/M.PPN/04/2015 tentang pagu indikatif dan rancangan awal RKP tahun 2016.
“Dengan turunnya anggaran Kementerian PU-Pera saya pesimis karena alokasi anggaran dari pagu indikatif tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur sesuai RKP tahun 2016 dan RPJMN 2015-2019,” kata politikus Gerindra itu, Selasa (15/9). (sam)
