25.6 C
Medan
Tuesday, May 21, 2024

Tinjau Ulang Rencana Kenaikan BBM

MEDAN-Rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik terus mendapat reaksi. Pemerintah diminta tegas dalam mengambil sikap agar tidak mengorbankan masyarakat banyak.

Pemerhati perkembangan perekonomian dan pembangunan Indonesia, DR Putra Kaban SH MH mengatakan, banyak sekali aspek merugikan akan terjadi akibat rencana kenaikan itu.

Oleh karenanya, advokad senior ini berharap agar para konsumen BBM dan gas khususnya, termasuk para pengusaha tidak melakukan spekulasi atau melakukan penimbunan minyak dan gas pasca rencana kenaikannya. Sebab, selain merupakan tindakan pidana, hal tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak terpuji dan tidak manusiawi.

“Mari kiga hilangkan rasa ego mementingkan diri sendiri. Mulailah berpikir menjaga kepentingan bersama, terutama masyarakat  miskin,” katanya.
Menurut Kaban, walaupun pemerintah telah merencanakan kenaikan TDL dan BBM, namun sampai sekarang DPR atau partai politik belum merestuinya. Sehingga dalam hal ini masih terjadi tarik menarik antara pemerintah dan DPR. Itulah sebabnya, rencana kenaikan itu masih terkatung-katung. Meskipun demikian, para pengusaha di Indonesia khususnya Sumut, diharapkan tidak mencari kesempatan terkait rencana kenaikan itu.

Putra Kaban mengajak para pengusaha untuk merobah cara berpikir. Artinya lebih menggunakan hati nurani dan melihat kesulitan masyarakat, sehingga tidak melakukan hal-hal merugikan orang banyak, seperti berspekulasi atau melakukan penimbunan.

Sedangkan pemerintah dan DPR diharapkan bisa bersinergi menyatukan persepsi dengan memandang aspek-aspek tingkat kesulitan perekonomian masyarakat. Pasalnya, dengan rencana kenaikan TDL dan BBM saja, harga kebutuhan bahan pokok sekarang sudah beranjak naik.

Dosen di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jakarta tersebut menambahkan, bila memang kanaikan TDL dan BBM bisa merugikan masyarakat banyak, sebaiknya pemerintah dan DPR meninjau kembali rencana kenaikan itu. Sebab masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian negara tanpa harus mengorbankan rakyat.(ton/smg)

MEDAN-Rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik terus mendapat reaksi. Pemerintah diminta tegas dalam mengambil sikap agar tidak mengorbankan masyarakat banyak.

Pemerhati perkembangan perekonomian dan pembangunan Indonesia, DR Putra Kaban SH MH mengatakan, banyak sekali aspek merugikan akan terjadi akibat rencana kenaikan itu.

Oleh karenanya, advokad senior ini berharap agar para konsumen BBM dan gas khususnya, termasuk para pengusaha tidak melakukan spekulasi atau melakukan penimbunan minyak dan gas pasca rencana kenaikannya. Sebab, selain merupakan tindakan pidana, hal tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak terpuji dan tidak manusiawi.

“Mari kiga hilangkan rasa ego mementingkan diri sendiri. Mulailah berpikir menjaga kepentingan bersama, terutama masyarakat  miskin,” katanya.
Menurut Kaban, walaupun pemerintah telah merencanakan kenaikan TDL dan BBM, namun sampai sekarang DPR atau partai politik belum merestuinya. Sehingga dalam hal ini masih terjadi tarik menarik antara pemerintah dan DPR. Itulah sebabnya, rencana kenaikan itu masih terkatung-katung. Meskipun demikian, para pengusaha di Indonesia khususnya Sumut, diharapkan tidak mencari kesempatan terkait rencana kenaikan itu.

Putra Kaban mengajak para pengusaha untuk merobah cara berpikir. Artinya lebih menggunakan hati nurani dan melihat kesulitan masyarakat, sehingga tidak melakukan hal-hal merugikan orang banyak, seperti berspekulasi atau melakukan penimbunan.

Sedangkan pemerintah dan DPR diharapkan bisa bersinergi menyatukan persepsi dengan memandang aspek-aspek tingkat kesulitan perekonomian masyarakat. Pasalnya, dengan rencana kenaikan TDL dan BBM saja, harga kebutuhan bahan pokok sekarang sudah beranjak naik.

Dosen di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jakarta tersebut menambahkan, bila memang kanaikan TDL dan BBM bisa merugikan masyarakat banyak, sebaiknya pemerintah dan DPR meninjau kembali rencana kenaikan itu. Sebab masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian negara tanpa harus mengorbankan rakyat.(ton/smg)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/