MEDAN- Hanya tinggal 11 hari pelaksanaan Pesta Danau Toba (PDT) 2011, terhitung sejak hari ini (16/12) sampai tanggal 27 Desember mendatang. Sejauh ini pihak Panitia PDT 2011 masih kelimpungan mencari dana penyelenggaraan perhelatan tahunan tersebut.
Dari Rp4,2 miliar yang dibutuhkan, panitia masih mengalami defisit anggaran sebesar Rp800 juta lagi. Hal itu diakui Bendahara Panitia PDT 2011 Marasal Hutasoit, yang dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (15/12).
“Masih kurang Rp800 juta lagi dan saat ini panitia serta pemerintah daerah terus melakukan penjajakan dan kerja sama dengan pihak ketiga dan sponsor,” akunya.
Apakah panitia optimis mampu mendapatkan kekurangan dana tersebut? Marasal mengatakan, panitia terus mencari kekurangan dana dan dengan kekurangan dana itu, even tetap akan jalan. “Di pikiran kita jalan terus. Karena tidak mungkin ditunda. Namun, panitia masih terus berusaha menutupi kekurangan dana itu,” jawabnya.
Apa tidak terkesan dipaksakan bila akhirnya panitia tidak mampu menutupi kekurangan dana tersebut? Terkait hal itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Sumut tersebut menyatakan, lebih baik digelar daripada tidak dilakukan sama sekali. Dengan kata lain, pesta yang seharusnya menjadi daya tarik Sumatera Utara itu dikerjakan dengan tidak maksimal.
“Kita waktu itu merespon keinginan masyarakat yang sudah mulai mempertanyakan kenapa tidak dilaksanakan PDT. Lalu, kita berpikir biar terlambat daripada tidak dilakukan,” katanya.
Sementara itu, pengamat ekonomi asal Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Aryo Pratomo ketika dimintai tanggapannya mengenai pelaksanaan PDT dengan semua serba-serbinya menilai, kekurangan anggaran dalam pelaksanaan PDT 2011 ini sebenarnya tidak perlu terjadi.
Bila ada koordinasi dan kerjasama yang terjalin antara Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dengan Pemkab/Pemko di sekitaran Danau Toba. Dalam arti kata, dari tahun ke tahun penyelenggaraan PDT hingga tahun ini, menunjukkan tidak pernah terlihat adanya kerja sama yang baik antara Pemprovsu dan Pemkab/Pemko setempat.
Dan yang terpenting adalah hal yang tidak perlu terjadi ini, merupakan bentuk kelemahan dari Pemprovsu yang tidak mampu menggalang kerjasama dengan Pemkab/Pemko setempat. Bukan hanya itu saja, itu juga menunjukkan Pemprovsu serta pihak panitia dan termasuk pula pemerintah daerah setempat tidak mampu menggandeng pihak ketiga, guna memobilisasi pengunjung dan sponsor untuk semakin memarakkan PDT.
“Panitia terkesan bekerja sendiri. Ini adalah aset, bukan hanya Sumut tapi juga dunia. Kenapa kita tidak bisa? Kita lihat, Malaysia dan Singapura bisa lebih mampu mengembangkan daerahnya serta acara-acara yang digelar. Ini kelemahan dari Pemprovsu yang tidak bisa menggandeng pemerintah daerah dan sponsor. Lihat saja, kesannya kalau sudah penyelenggaraan ya terserah pengunjung mau datang atau tidak. Harusnya, panitia mampu bekerjasama dengan travel agent atau pihak hotel di sekitaran Danau Toba. Dengan itu, bisa dimaksimalkan jumlah pengunjung,” jelasnya.
Selain itu, bekerja sama dengan hotel akan membuat pengunjung merasa nyaman. “Jadi waktu penyelenggaraan para pengunjung sudah merasa nyaman. Tapi kita lihat nanti, waktu pelaksanaan harga sewa hotel akan semakin tinggi dari biasanya,” terangnya.(ari)
