Diakuinya, sejauh ini setiap anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas keluar kota maupun keluar provinsi masih mempergunakan dana pribadi. “Uang belum bisa dipergunakan karena APBD masih dievaluasi Mendagri, tapi kini sudah bisa karena evaluasinya telah selesai. Hari Selasa lalu uang baru tersedia, jadi pekan depan setiap anggota dewan sudah diperoleh kan menagih uang surat perintah perjalanan dinas (SPPD),” bebernya.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan menyebut kunjungan kerja keluar negeri dibenarkan secara aturan. Bahkan Kemendagri tidak melarang. “Untuk anggota dewan tingkat provinsi boleh keluar negeri, makanya ada kegiatan untuk itu ditampung oleh pihak Sekretariat,” bilangnya.
Politisi PDI-P itu menambahkan, bahwa kunjugan kerja keluar negeri belum tentu direalisasikan. “Semua tergantung kebutuhan. Setiap alat kelengkapan dewan (AKD) boleh mengusulkan. Untuk tingkat pimpinan belum ada pembahasan,” ujarnya. (dik/ila)
Diakuinya, sejauh ini setiap anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas keluar kota maupun keluar provinsi masih mempergunakan dana pribadi. “Uang belum bisa dipergunakan karena APBD masih dievaluasi Mendagri, tapi kini sudah bisa karena evaluasinya telah selesai. Hari Selasa lalu uang baru tersedia, jadi pekan depan setiap anggota dewan sudah diperoleh kan menagih uang surat perintah perjalanan dinas (SPPD),” bebernya.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan menyebut kunjungan kerja keluar negeri dibenarkan secara aturan. Bahkan Kemendagri tidak melarang. “Untuk anggota dewan tingkat provinsi boleh keluar negeri, makanya ada kegiatan untuk itu ditampung oleh pihak Sekretariat,” bilangnya.
Politisi PDI-P itu menambahkan, bahwa kunjugan kerja keluar negeri belum tentu direalisasikan. “Semua tergantung kebutuhan. Setiap alat kelengkapan dewan (AKD) boleh mengusulkan. Untuk tingkat pimpinan belum ada pembahasan,” ujarnya. (dik/ila)
