JAKARTA-Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA/MA/SMK tahun 2013 sungguh kacau. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bersama organisasi guru lainnya seperti Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) mencatat kekacauan terjadi di 20 provinsi. Dan, pelaksanaa UN di Sumatera Utara (Sumut) dinilai paling parah.
Seperti diketahui ada 11 provinsi di wilayah Indonesia tengah yang secara resmi ditunda pelaksanaannya. Tapi, UN di tiga provinsi yakni Banten, Sumutn
dan Sumbar juga masuk kategori ditunda. Di Banten kekacauan terjadi di Serang dan Tangerang. Di Sumbar kacau di Agam dan Bukittinggi. Sedangkan di Sumut, kacau di 30 kabupaten/kota.
“Penundaan itu mulai dari penundaan hingga 5 jam dan ada yang siswanya di pulangkan,” ujar Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti, dalam keterangannya di Jakarta, kemarin (16/4).
Sementara, di delapan provinsi lain tergolong ‘diwarnai kekacauan’, yakni DKI Jakarta yang menyebar di Jakarta Utara, Pusat, Timur, Selatan dan Barat. Khusus di wilayah ibukota, kasusnya adalah temuan jual beli kunci jawaban.
Kemudian Jawa Tengah meliputi Semarang, Demak, dan Kudus. Jawa Barat meliputi Bandung, Garut, Tasikmalaya dan Kerawang. Untuk wilayah Riau terjadi di Rokan Hilir. Provinsi Kepulauan Riau terjadi Batam.
Dari sejumlah daerah itu, Sumut tergolong paling kacau. Jika untuk 11 provinsi di wilayah Indonesia tengah sudah jelas ditunda. Untuk Sumut, kekacauan pada hari pertama, siswa sudah siap, tapi naskah soal tidak ada. “Khusus untuk Sumatera Utara ada tiga sekolah yang siswanya dipulangkan.” ujar Retno Listyarti.
Dikatakan, kekurangan naskah soal adalah kasus terbesar di Sumut. Berikutnya, keterlambatan naskah soal yang ada mencapai lima jam. “Bahkan ada yang mulai ujian baru jam 14.00 siang. Hal ini jelas mengganggu konsentrasi siswa peserta UN,” imbuhnya. Dia menilai, kebijakan memfotokopi naskah soal merupakan kesalahan fatal lain yang dilakukan panitia UN dan Kemdikbud yang menyetujui langkah itu.
Karena UN tahun ini kacau-balau, forum guru mendesak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencopot Mohammad Nuh sebagai Mendikbud. Alasannya, sebelum kasus UN ini, Nuh juga membuat kebijakan yang mengundang polemik, yakni menyangkut keberadaan Rintisan Sekolah Berstardar Internasional (RSBI), yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Kontitusi (MK).
Mereka juga menuntut pemerintah untuk menghapuskan UN, mulai 2014 mendatang. “Jadi, sudahlah UN ini ilegal, gagal pula dalam pelaksanaan,” tegas Retno.
Forum guru juga mendesak KPK melakukan investigasi terhadap kasus kegagalan PT Ghalia Indonesia Printing, yang mengakibatkan gagalnya 11 provinsi ditunda. Lembaga anti korupsi itu juga diminta menginvestigasi 5 percetakan lain karena mereka juga dinilai tidak beres menyiapkan naskah UN.
Mereka juga menduga, para perusahaan rekanan kemendikbud merupakan perusahaan-perusahaan titipan. Mereka mendesak para petinggi Kemendibud yang mengurusi tender percetakan naskah UN juga diperiksa.
Nuh Dipanggil SBY
Soal penundaan dan karut marutnya pelaksanaan UN, tampaknya membuat SBY geram juga. Kemarin (16/4), begitu tiba dari Kunjungan Kerja di Karawang, SBY langsung memanggil Mohammad Nuh beserta Kapolri dan Panglima TNI ke Istana.
“Jadi baru saja kami menghadap Bapak Presiden, bersama Panglima TNI, Kapolri, Kasau, dan Kasep TNI AU untuk membahas bagaimana percepatan pengiriman naskah-naskah yang rencananya akan dilakukan Kamis di 11 Provinsi,” jelas Nuh ditemui usai menghadap SBY di Kantor Presiden, kemarin (16/4).
Nuh memaparkan, secara garis besar ada tiga instruksi yang disampaikan Presiden. Salahsatunya, SBY memerintahkan jangan sampai ada insiden serupa terjadi pada jadwal UN SMP. Nuh pun berjanji akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan hal tersebut.
“Beliau ingin memastikan naskah-naskah yang rencananya Kamis itu bisa sampai ke sekolah-sekolah. Oleh karena itu beliau memerintahkan Polri untuk all out memastikan naskah-naskah itu bisa terkirim,”lanjutnya.
Karena itu, Mantan Rektor ITS tersebut bersyukur karena pihak TNI dan Polri bersedia membantu untuk mendistribusikan naskah. Dia memaparkan, pihak TNI AU telah menyiapkan beberapa pesawat, yakni empat pesawat herkules, satu pesawat foker dan satu pesawat boeing 737.
Mantan Menkominfo tersebut tidak memungkiri jika dirinya sempat was-was dengan panggilan Presiden ini. Dia mengaku sudah siap jika nantinya bakal dimarahi oleh yang bersangkutan. Namun, hal tersebut tidak terjadi. “Terus terang saya khawatir begitu diundang (Presiden), jangan-jangan dimarahi. Tapi beliau tidak menyampaikan itu tapi beliau itu mencari cara bagaimana agar ujian ini dapat dilakukan dengan baik. Oleh karena itu juga mengundang jajaran tertinggi TNI dan Polri,”ujarnya.
Dari Medan, pelaksanaa UN hari kedua cenderung lebih ‘aman’ dibanding hari pertama. Namun, tetap saja ada kekurangan soal. Misalnya di Tebingtinggi, tercatat 26 pelajar asal sekolah SMA Negeri 2 Tebingtinggi jurusan program bahasa gagal mengikuti UN dan dimasukan progran ujian susulan tanggal 22 hingga 25 April mendatang. Di binjai ada tiga sekolah yang tidak mendapat soal. “Sudah kita fotokopi soalnya, sehingga siswa tidak lagi menunggu seperti kemarin (Senin 15/4, Red), itu semua demi kebaikkan siswa dan kelancaran UN,” ucap Kadis Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Binjai Dwi Anang Wibowo tanpa menjelaskan sekolah mana saja yang tak kebagian soal itu.
Unimed Ultimatum Percetakan
Di sisi lain, Universitas Negeri Medan yang diberikan tanggung jawab sebagai pengawas pelaksana UN memberi ancaman kepada PT Balebat Dedikasi Prima. Percetakan ini meminta soal ujian susulan dan UN SMP harus tiba pada Kamis (18/4) mendatang. Jika tidak, Unimed akan meminta Kemendikbud menunda UN.
“Karena peserta SMP lebih besar dari SMA, ditambah dengan yang susulan, “ aku Prof Dr Ibnu Hajar Damanik, Penanggungjawab Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan.
Hal ini dilakukan karena pada pendistribusian naskah UN SMA mengalami keterlambatan. Sehingga Unimed mengalami kesulitan untuk pendistribusian ke seluruh kabupaten/kota. “Untuk Medan saja baru kita didistribusikan pada Minggu sore,” aku pria yang menjabat sebagai Rektor Unimed itu.
“Untuk itu, kita berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara sudah mengultimatum keras pencetakan agar tidak main-main,” pungkasnya. (sam/ken/jpnn/ian/ndi/jie/mag-8)
