MEDAN- Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 2010 berdasarkan angka BPS (badan pusat statistik) mencapai 1,385,600 jiwa dari jumlah penduduk Sumatera Utara 13,029.540 jiwa. Angka ini cukup memprihatinkan dan dibutuhkan upaya untuk mengatasinya.
Kepala Bapemmas dan Pemdes Sumut, Drs H Rusli Abdullah mengatakan, sejak keluarnya keputusan Gubsu No 412.05/4225.K/2009 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), maka arah penanggulangan kemiskinan sudah mulai terlihat.
“Kalau tingkat provinsi, Ketua TKPK Wakil Gubernur Sumut dan kalau tingkat kabupaten adalah wakil bupati/wali kota,” ungkap Rusli.
TKPK ini, lanjut Rusli beranggotakan lintas SKPD dan Bappemas dan Pemdes Sumut sebagai wakil sekretaris. Rusli berharap momentum murenbang (musyawarah rencana pembangunan) di tingkat kabupaten/kota dan bahkan kecamatan dan desa, masalah penanggulangan kemiskinan ini dibahas.
“Ini mumpung momen musrenbang tingkat kabupaten/kota. Hendaknya ketua TKPK berperan aktif dalam menjalankan tugasnya dan membahas masalah kemiskinan ini di daerah masing-masing,” kata Rusli.
Dia menuturkan, tanpa peran ketua TKPK, maka akan sulit mengkoordinasikan lintas SKPD. “Kalau kita di tingkat provinsi, lintas SKPD yang tergabung dalam TKPK ini sudah terbentuk dan bahkan menandatangani kesepakatan bersama,” ujarnya.
Lantas langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi hal ini? Ditanya begitu Rusli menjawab sebelumnya masalah warga miskin ini dibagi dalam tiga kelompok yakni masyarakat miskin sekali, miskin dan hampir miskin.
Untuk masyarakat miskin lanjut Rusli ini sudah dibuktikan dengan penyaluran raskin, PKH (program keluarga harapan), dan bea siswa miskin. Sementara masyarakat miskin sudah dilakukan dengan program PNPM Mandiri, bantuan langsung masyarakat, fasilitas KUR, dan CSR. Dan masyarakat hampir miskin dilakukan dengan pemberian kredit usaha rakyat. “Ini merupakan beberapa contoh dalam mengatasi masalah penanggulangan kemiskinan. Tapi hendaknya ada juga program terkait yang dirumuskan masing-masing TKPK di setiap kabupaten/kota melalui hasil musrenbang,” tegasnya.
Rusli menambahkan dalam program kerja TKPK tahun 2014 mendatang, angka kemiskinan ini harus selesai. Jadi setiap tahun harus dievaluasi berapa penduduk miskin yang sudah diatasi.
“Kita pun dari Bapemmas dan Pemdes terus membuat program-program dalam mengatasi masalah kemiskinan ini dan aktif berkoordinasi dengan lintas SKPD,” ungkapnya. (dra)
