Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (16/4/2026). Massa yang berasal dari wilayah Toba, Tapanuli Utara, Samosir, dan Simalungun itu menyuarakan tuntutan agar operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) segera dibuka kembali.
Aksi tersebut menjadi bentuk kegelisahan masyarakat atas dampak ekonomi yang dirasakan sejak dihentikannya aktivitas perusahaan yang selama ini menjadi salah satu penopang utama kehidupan warga di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
Sejak pagi hari, massa mulai memadati lokasi aksi dengan membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan. Mereka menyuarakan aspirasi secara tertib dan damai, sembari berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat segera memberikan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Koordinator Aksi, Maju Butarbutar, menyampaikan bahwa kondisi masyarakat saat ini berada dalam situasi yang memprihatinkan. Banyak warga kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan penghasilan secara drastis.
“Kami datang dengan harapan besar, tetapi dalam kondisi yang sulit. Banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian. Dampaknya sudah meluas ke berbagai sektor kehidupan,” ujarnya di sela-sela aksi.
Maju menegaskan bahwa pembukaan kembali PT TPL dinilai menjadi salah satu solusi untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat. Tanpa langkah cepat dari pemerintah, kata dia, situasi sosial dikhawatirkan akan semakin memburuk.
Selain itu, massa juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar segera mengambil langkah strategis, cepat, dan terukur dalam merespons persoalan tersebut. Mereka menilai, hingga saat ini belum ada kebijakan konkret yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
Forum Masyarakat Berjuang turut meminta keterlibatan berbagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mulai dari kepolisian, kejaksaan, DPRD Sumut hingga dinas terkait, untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan secara transparan dan akuntabel.
Ketua Forum Masyarakat Berjuang, Saut Ternama Sitorus, menambahkan bahwa dampak kebijakan penghentian aktivitas perusahaan tidak hanya dirasakan di sektor ekonomi, tetapi juga telah merambah ke dunia pendidikan.
“Banyak anak-anak terancam putus sekolah karena orangtua mereka kehilangan penghasilan. Bahkan ada mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan,” ungkapnya.
Dalam tuntutannya, massa juga meminta pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, termasuk dugaan pembakaran lahan, perusakan lingkungan, serta aktivitas ilegal lainnya. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Selain persoalan ekonomi, massa turut menyoroti potensi konflik sosial yang dapat muncul apabila kondisi ini terus dibiarkan. Meningkatnya angka pengangguran dinilai berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Oleh karena itu, selain mendesak solusi jangka pendek, Forum Masyarakat Berjuang juga meminta pemerintah menghadirkan program pemulihan ekonomi yang nyata. Di antaranya melalui penyediaan lapangan kerja alternatif serta jaminan keberlangsungan hidup bagi masyarakat terdampak.
Dalam pernyataan sikapnya, massa juga meminta Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan langsung kondisi tersebut kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Prabowo Subianto, agar kebijakan yang diambil ke depan benar-benar mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di daerah.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait tuntutan yang disampaikan massa.
Forum Masyarakat Berjuang berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret yang berpihak kepada masyarakat, serta menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terdampak. (san/ila)
