Mutasi Pejabat di Eselon III
Komisi A DPRD akan Pertemukan Plt Gubsu-Baperjakat-Kepala SKPD
MEDAN-Pencopotan sejumlah pejabat eselon tiga di beberapa SKPD jajaran Pemprovsu terus berkembang. Satu persatu mantan kepala bidang (Kabid) yang dilengserkan menyatakan keheranannya terhadap kebijakan yang dianggap blunder tersebut.
“Saya tidak tahu dicopot, tiba-tiba atasan saya bilang saya sudah dinonjobkan Pak Gatot (Plt Gubernur Gatot Pujo Nugroho, Red). Atasan saya juga kaget. Sepertinya pergeseran ini tidak melalui mekanisme yang benar, blunder,” ujar seorang pejabat eselon III yang dilengserkan, kemarin (16/6).
Pejabat tersebut minta namanya tidak dipublis dengan alasan keamanan dirinya. “Saya tidak gila jabatan, tapi kalau caranya begini, mau dibawa kemana Sumatera Utara ini? Kebijakan dibuat cuma atas dasar kepentingan pribadi dan golongan,” paparnya.
Pejabat tersebut menegaskan, mereka adalah pegawai yang siap ditempakan dimana saja. Hanya saja, ia menyayangkan sikap Gatot yang tidak melihat terlebih dahulu siapa pejabat yang akan digeser tersebut.
”Saya berani bilang, rugi Sumatera Utara tidak memakai kita. Kami punya kompetensi. Silakan cek ke pemerintah pusat bagaimana kinerja kita sebagai penghubung pemprov ke pusat. Kalau soal kinerja, ayo kita diadu. Tanya atasan kami masing-masing,” ujar pejabat tersebut. Adakah angenda terselubung menuju 2014
di balik pencopotan ini? “saya tidak tahu. Kalaupun ada, Gatot rugi besar melepas kita yang nyata-nyata sebagai ujung tombak SKPB,” tegasnya.
Sedangkan Rosmawaty Nadeak mengaku pasrah dicopot dari Kepala BLPT Disdik Sumut. “Waktu pencopoan itu saya masih menemani DPRD Sumut membentuk Pansus Pendidikan di Kabupaten Karo. Sepulangnya dari sana, saya mendapati saya telah dicopot dari jabatan,” ujarnya.
Rosmawaty menegaskan, selama menjabat pada posisi tersebut, ia tak pernah melakukan tindakan indisipliner. “Saya terus mengikuti perintah pimpinan, mengikuti rapat, apel pagi dan sebagainya. Tapi pada saat pencopotan itu juga saya tak tahu ada dilakukan pelantikan. Saya hanya bisa pasrah, biar orang saja yang menilai tindakan tersebut,” ungkapnya.
Rosmawaty mengaku tak tahu menahu tentang scenario dibalik pencopotannya dan pejabat lain. “Kalau saya mengerti, saya akan bersuara,” katanya.
Selain Roemawaty, Ilyas Sitorus juga dicopot dari Kabid Dikdas dan Pendidikan Khusus Disdik Sumut.
Kebijakan mutasi yang dianggap tidak professional ini menuai kecaman dari para anggota dewan di DPRD Sumut. Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar Mulkan Ritonga mengatakan, kebijakan ini perlu dikritisi dan dievaluasi ulang.
“Menurut informasi, ada pejabat yang baru menjabat sebulan, lantas dicopot dengan alasan yang tak diketahui. Tak hanya itu, seharusnya pencopotan tersebut didasari satu alasan yang cukup kuat seperti melakukan tindakan indisipliner. Tapi, setelah ditelusuri ternyata pejabat tersebut sedikit pun tak melakukan tindakan kesalahan mengenai pekerjaannya. Ini yang perlu dikritisi dan dipertanyakan dengan tegas,” ujarnya, kemarin.
Mulkan menjelaskan, promosi dan mutasi pejabat harus sesuai sistem dan peraturan yang berlaku dan telah melalui pertimbangan Baperjakat. Bila tidak, pasti akan mengganggu program kerja dan pembiayaan pembangunan seperti yang tertuang dalam APBD 2011. “Sangat menyayangkan kejadian ini. Kita menyangsikan Pemprovsu bisa mensosialisasikan anggaran 2011 ini tanpa memperbesar silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) pada akhir tahun anggaran,” katanya.
Ia mengingatkan agar buruknya penggunaan anggaran pada 2010 lalu tidak terulang di tahun ini. “Silpa 2010 lalu saja sudah besar. Jangan lagi ada kemerosotan penggunaan anggaran, kapan mau maju provinsi ini jika serapan anggaran terus tak digunakan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Apakah pencopotan mayoritas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKPA) di masing-masing SKPD ini bermotif penguasaan proyek anggaran 2011 oleh ‘orang-orang’ Gatot? “Jika prosesnya benar, kita tidak akan mengkritisi hal ini. Dan mengenai pengalihan proyek anggaran, saya rasa tak sejauh itu,” kata Mulkan.
Namun, saat ditanya apakah pencopotan tersebut mengarah ke penguasaan proyek anggaran 2011, oleh orang-orang tempahan PLt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, mereka hanya mengatakan tak berpikir sejauh itu.
Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, Syamsul Hilal melihat, kebijakan bongkar pasang ala Gatot tersebut melanggar dua sistem. “Yakni prosedur yang tak melewati baperjakat dan tindakan tersebut sama sekali tak diketahui kepala SKPD selaku pimpinan pejabat yang dicopot,” jelasnya.
Untuk itu, Komisi A akan membuat pertemuan bersama PLt Gubsu, Baperjakat dan Kepala-kepala SKPD untuk membahas hal tersebut. “Kita sudah mengagendakan hal ini melalui Badan Musayawarah (Banmus),” jelas Syamsul.
Sama seperti Mulkan, Syamsul juga mengatakan, tak berpikir hal ini mengenai pengalihan proyek anggaran 2011 kepada orang-orang pilihan PLt Gubsu. “Saya kira tak sejauh itu tujuannya,” jelasnya.(saz)
