Dimana target itu ungkap dia seperti yang telah diputuskan di masa Ngogesa Sitepu menjabat ketua. Yakni target untuk tingkat DPRD provinsi, dari 17 kursi menjadi 21 kursi. Kemudian ditingkat DPR RI, dari empat kursi menjadi enam kursi. Masing-masing dapil minimal dapat dua kursi. Jadi apapun suasana ini jangan memengaruhi target Partai Golkar yang telah dicanangkan saat pleno Mei lalu,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPD Golkar Binjai, Zainuddin Purba memilih bungkam ketika dimintai tanggapannya melalui telepon selularnya. “Jangan saya lah, saya enggak berwenang,” ujar politisi yang akrab disapa Pak Uda ini, Senin (16/7).
Dia menyarankan agar Sumut Pos untuk konfirmasi kepada Humas DPD Partai Golkar Sumut. “Bukan wewenang kami,” tandasnya.
Pengamat Politik asal Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suriadi menilai, apa yang terjadi dalam tubuh DPD Golkar Sumut tentu saja secara politis sudah dipertimbangkan aspek internal dan eksternalnya. “Dalam konteks ini tentu saja kita melihat sebuah organisasi politik sebagai satu sistem kesatuan politik,” katanya.
Aspek internal, kata Agus, tentu saja bagian dari self evaluation dari titik kelemahan kepemimpinan ketuanya. “Sedangkan secara eksternal Golkar kan melihat kepentingan Pemilu 2019,” ujarnya.
Kalau terlambat menyikapi fenomena ini, sambung dia tentu saja kerugian besar bagi Golkar sendiri. “Jadi keputusan DPP sudah tepat dan untuk melihat ini ke depannya,” katanya. (adz/prn/ted)
Dimana target itu ungkap dia seperti yang telah diputuskan di masa Ngogesa Sitepu menjabat ketua. Yakni target untuk tingkat DPRD provinsi, dari 17 kursi menjadi 21 kursi. Kemudian ditingkat DPR RI, dari empat kursi menjadi enam kursi. Masing-masing dapil minimal dapat dua kursi. Jadi apapun suasana ini jangan memengaruhi target Partai Golkar yang telah dicanangkan saat pleno Mei lalu,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPD Golkar Binjai, Zainuddin Purba memilih bungkam ketika dimintai tanggapannya melalui telepon selularnya. “Jangan saya lah, saya enggak berwenang,” ujar politisi yang akrab disapa Pak Uda ini, Senin (16/7).
Dia menyarankan agar Sumut Pos untuk konfirmasi kepada Humas DPD Partai Golkar Sumut. “Bukan wewenang kami,” tandasnya.
Pengamat Politik asal Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suriadi menilai, apa yang terjadi dalam tubuh DPD Golkar Sumut tentu saja secara politis sudah dipertimbangkan aspek internal dan eksternalnya. “Dalam konteks ini tentu saja kita melihat sebuah organisasi politik sebagai satu sistem kesatuan politik,” katanya.
Aspek internal, kata Agus, tentu saja bagian dari self evaluation dari titik kelemahan kepemimpinan ketuanya. “Sedangkan secara eksternal Golkar kan melihat kepentingan Pemilu 2019,” ujarnya.
Kalau terlambat menyikapi fenomena ini, sambung dia tentu saja kerugian besar bagi Golkar sendiri. “Jadi keputusan DPP sudah tepat dan untuk melihat ini ke depannya,” katanya. (adz/prn/ted)
