Sumut Diyakini Siap Tangani Inalum

Niat Baik Pemerintah Pusat Masih Gelap

MEDAN- Dalam rangka pengambilalihan pusat peleburan aluminium terpadu, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), pemerintah sudah terlihat melakukan upaya pengumpulan dana. Dana yang dipersiapkan sejauh ini mencapai Rp2 triliun.

Dana sebesar Rp2 triliun tersebut, dari kebutuhan dana pembelian saham Inalum yang diperkirakan membutuhkan investasi senilai 700 juta dollar AS atau sekitar Rp6,3 triliun (dengan asumsi kurs Rp 9.000 per dollar AS). Inalum akan habis kontraknya pada 2013. Rencananya, dana Rp2 triliun itu untuk mengangsur pembelian Inalum.
Persoalannya, sejauh mana kemampuan Pemprovsu yang gencar menginginkan pembagian saham sebesar 60 persen. Apakah nantinya bila disetujui pemerintah pusat, Pemprovsu dan 10 Pemkab/Pemko yang ada sanggup menanamkan dananya untuk share saham yang diinginkan? Dari mana dananya, apakah dari APBD atau dari kerja sama dengan pihak lain semisal pinjaman dari Bank atau lainnya?

Terkait hal itu, Koordinator Panitia Khusus Inalum Chaidir Ritonga kepada Sumut Pos menyatakan keoptimisannya, bahwa Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota yang ada sanggup untuk itu. Namun yang jadi pertanyaan, tinggal adakah niat baik dari pemerintah pusat untuk mengabulkan permintaan 60 persen saham tersebut.

“Dana sebesar itu, masih perlu kita pastikan dari hasil audit yang sedang atau akan dilakukan Menteri Perindustrian. Bila memang dibutuhkan dana sebesar Rp2 triliun, dengan rekayasa keuangan (financial engineering) sangat mungkin diperoleh. Bisa melalui pinjaman sindikasi perbankan atau pinjaman pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Penerbitan obligasi atau surat utang daerah. Jaminan APBD Sumut dan 10 kabupaten/kota sudah sangat eligible. APBD Sumut tahun depan diperkirakan lebih dari Rp6 triliun. APBD gabungan 10 kabupaten/kota sekitar Rp6 triliun juga. Jadi, sangat feasible untuk jaminan pinjaman dana sebesar Rp2 triliun. Pertanyaannya, ada tidak kemauan politik pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, kemudian apakah pemerintah daerah antusias meraih atau merebut kesempatan baik itu?” tegas pria yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut, Minggu (16/10).

Sementara itu, anggota Pansus Inalum Amsal Nasution mengaku, belum bisa berkomentar terlalu jauh. Karena sejauh ini konklusi atau laporan hasil pansus belum diformulasikan. “Konklusinya akan diserahkan Oktober ini, termasuk dari Pansus Inalum. Jadi, setelah ada konklusi itu baru bisa ditentukan langkah-langkah selanjutnya,” terangnya.

Senada dengan itu, Kepala Otorita Asahan Effendi Sirait yang dikonfirmasi Sumut Pos terkait hal itu, juga mengaku tidak bisa memberi asumsi yang berlebihan. “Untuk pengambilalihan itu, Menteri Perindustrian yang bisa menjawabnya. Kalau mengenai saham, perlu pembahasan yang rinci. Tapi intinya, semua ini adalah untuk pencitraan yang lebih baik bagi kita semua,” ungkapnya. (ari)

Niat Baik Pemerintah Pusat Masih Gelap

MEDAN- Dalam rangka pengambilalihan pusat peleburan aluminium terpadu, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), pemerintah sudah terlihat melakukan upaya pengumpulan dana. Dana yang dipersiapkan sejauh ini mencapai Rp2 triliun.

Dana sebesar Rp2 triliun tersebut, dari kebutuhan dana pembelian saham Inalum yang diperkirakan membutuhkan investasi senilai 700 juta dollar AS atau sekitar Rp6,3 triliun (dengan asumsi kurs Rp 9.000 per dollar AS). Inalum akan habis kontraknya pada 2013. Rencananya, dana Rp2 triliun itu untuk mengangsur pembelian Inalum.
Persoalannya, sejauh mana kemampuan Pemprovsu yang gencar menginginkan pembagian saham sebesar 60 persen. Apakah nantinya bila disetujui pemerintah pusat, Pemprovsu dan 10 Pemkab/Pemko yang ada sanggup menanamkan dananya untuk share saham yang diinginkan? Dari mana dananya, apakah dari APBD atau dari kerja sama dengan pihak lain semisal pinjaman dari Bank atau lainnya?

Terkait hal itu, Koordinator Panitia Khusus Inalum Chaidir Ritonga kepada Sumut Pos menyatakan keoptimisannya, bahwa Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota yang ada sanggup untuk itu. Namun yang jadi pertanyaan, tinggal adakah niat baik dari pemerintah pusat untuk mengabulkan permintaan 60 persen saham tersebut.

“Dana sebesar itu, masih perlu kita pastikan dari hasil audit yang sedang atau akan dilakukan Menteri Perindustrian. Bila memang dibutuhkan dana sebesar Rp2 triliun, dengan rekayasa keuangan (financial engineering) sangat mungkin diperoleh. Bisa melalui pinjaman sindikasi perbankan atau pinjaman pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Penerbitan obligasi atau surat utang daerah. Jaminan APBD Sumut dan 10 kabupaten/kota sudah sangat eligible. APBD Sumut tahun depan diperkirakan lebih dari Rp6 triliun. APBD gabungan 10 kabupaten/kota sekitar Rp6 triliun juga. Jadi, sangat feasible untuk jaminan pinjaman dana sebesar Rp2 triliun. Pertanyaannya, ada tidak kemauan politik pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, kemudian apakah pemerintah daerah antusias meraih atau merebut kesempatan baik itu?” tegas pria yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut, Minggu (16/10).

Sementara itu, anggota Pansus Inalum Amsal Nasution mengaku, belum bisa berkomentar terlalu jauh. Karena sejauh ini konklusi atau laporan hasil pansus belum diformulasikan. “Konklusinya akan diserahkan Oktober ini, termasuk dari Pansus Inalum. Jadi, setelah ada konklusi itu baru bisa ditentukan langkah-langkah selanjutnya,” terangnya.

Senada dengan itu, Kepala Otorita Asahan Effendi Sirait yang dikonfirmasi Sumut Pos terkait hal itu, juga mengaku tidak bisa memberi asumsi yang berlebihan. “Untuk pengambilalihan itu, Menteri Perindustrian yang bisa menjawabnya. Kalau mengenai saham, perlu pembahasan yang rinci. Tapi intinya, semua ini adalah untuk pencitraan yang lebih baik bagi kita semua,” ungkapnya. (ari)