MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan PPKM terpaksa dilakukan pemerintah walaupun berdampak serius pada aspek perekonomian. PPKM dan faktor ekonomi menjadi dua hal serius yang harus menjadi perhatian semua pihak.
Tanpa PPKM, penyebaran Covid-19 diyakini akan semakin masif, tapi di sisi lain berdampak pada pemukulan ekonomi massal. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Utara, Ihsan Rambe SE MSi menegaskan, PPKM dipastikan sangat berdampak pada persoalan ekonomi, bahkan bila PPKM diperpanjang, bisa memicu terjadinya resesi ekonomi.
”Ini persoalan serius bagi Indonesia, termasuk warga Kota Medan yang menjadi bahagian dari PPKM Darurat,” tegas Ihsan Rambe, yang juga Ketua Harian DPW PAN Sumut menjawab wartawan, Minggu (18/7/2021).
Ihsan menjelaskan, PPKM Darurat kemungkinan besar efektif menurunkan mobilitas masyarakat. Namun, tidak ada yang bisa menjamin angka kasus positif Covid-19 akan mengalami penurunan.
Di lain pihak pembelakuan PPKM ini sudah pasti dampaknya secara nasional akan menekan pertumbuhan ekonomi. Apalagi dengan diperpanjangnya PPKM diperpanjang, dikhawatirkan menekan pertumbuhan ekonomi semakin tajam sampai pada tingkat resesi. “Pemerintah harus segera mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi ini,” harap Ihsan, lulusan Magister Ekonomi dari USU itu.
Pertumbuhan Ekonomi Melambat
Terkait dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara saat ini, Ihsan menyebutkan, kondisi ekonomi Sumut secara kumulatif, melambat dari tahun sebelumnya akibat penurunan permintaan konsumsi, seiring turunnya pendapatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. “Ketidakpastian ekonomi menyurutkan niat pelaku usaha untuk berinvestasi dan cenderung lebih bersikap menunggu,” jelas pria kelahiran Sigambal, Kabupaten Labuhan Batu ini.
Menurut Ihsan, pelambatan juga terjadi pada investasi pemerintah, dengan relokasi belanja modal ke dana penanganan Covid-19. Walaupun pandemi ini berimbas terhadap ekonomi, tetapi di Provinsi Sumut relatif masih lebih baik dibandingkan secara nasional. “Di Sumut masih kelihatan terjamin keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Pemberian Bansos
Sementara, terkait dengan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak virus corona di Sumatera Utara, Ihsan menilai masih sangat kurang jumlahnya. Akibatnya, banyak warga miskin di Provinsi Sumatera Utara, belum sepenuhnya tercover. “Lihatlah angka pembanding ini, penerima bansos di Sumut kurang lebih 643.175 orang, sementara data orang miskin di Sumatera Utara 1.250.000,” bebernya.
Ihsan berharap, segera digulirkan penanganan Covid-19 yang lebih efektif, karena hal itu akan menjadi kunci munculnya akselerasi pemulihan ekonomi ke depan. Hal yang paling mendesak saat ini adalah penyediaan vaksin bagi kelompok rentan, sekaligus mempersiapkan sarana kesehatan yang lebih baik.
“Selanjutnya, memastikan ketersediaan bahan makanan bagi masyarakat serta menjaga proses transisi pemulihan ekonomi, seperti sektor prioritas aman,” katanya.
Setelah itu, kata Ihsan, perlu diprioritaskan pengembangan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, baru kemudian tahap selanjutnya jasa keuangan dan asuransi, industri makanan dan minuman, konstruksi, perdagangan, hortikultura, kehutanan.(adz)
