Perlu Kerjasama Lintas Pemerintah
Terpisah, anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kota Medan, Brilian Moktar meminta agar penanganan kondisi banjir di Kota Medan bisa diselesaikan dengan serius. Pasalnya dalam beberapa tahun belakangan, setiap musim hujan datang, kawasan ibukota Provinsi Sumatera Utara itu kerap terancam tergenang.
Menurut Brilian, selama ini seolah tidak ada penanganan secara menyeluruh untuk menghindari volume air dalam jumlah besar menggenangi sejumlah titik rawan banjir di Kota Medan. “Ini karena tidak ada tata kota yang baik dan jelas untuk mengatasi banjir di Kota Medan. Karena sebelumnya, ini tidak separah sekarang ini,” ujar Brilian, Senin (17/9).
Menurutnya, banjir di Kota Medan adalah karena faktor tidak adanya daerah resapan air yang sempat disebut-sebut berada di Kecamatan Medan Tuntunan. Parahnya, pembangunan terus berjalan tanpa melihat peruntukan, apakah lahan dimaksud diperuntukkan bagi pemukiman atau resapan air. “Yang dulunya tempat dipakai sebagai resapan air, sekarang sudah banyak berdiri bangunan. Jadinya tidak ada lagi penahan air,” katanya.
Begitu juga terkait adanya kanal yang dibangun belasan tahun lalu di wilayah hulu sungai yang menghubungkan antara Sungai Deli dan Sungai Denai. Fasilitas tersebut pun kata politisi PDIP itu, dapat dikatakan tidak berfungsi efektif untuk mengendalikan banjir, khususnya pada saat musim hujan datang.
“Itu (kanal) kalau bisa diusut, kenapa tidak ada manfaatnya untuk menangani banjir,” sebutnya lagi.
Untuk itu, kata Brilian, dirinya meminta agar penanganan banjir di Kota Medan bisa dibahas dan diatasi bersama.
Kerjasama antara pemko, pemprov dan pemerintahan pusat. Sehingga dapat dicarikan solusi bersama dari semua tingkatan pemerintahan. Apalagi anggaran untuk mengelola drainase dan lainnya, cukup besar. “Harus kerjasama lintas tingkatan. Pemko, Pemprov dan Pusat harus duduk bersama untuk ini. Karena ini Maslaah tata kota yang perlu penanganan menyeluruh,” sebutnya. (ain/prn/ris/bal)
