Menurutnya, dikucurkannya anggaran untuk pembenahan infrastruktur di Medan tidak lepas dari upaya serta kerja keras yang dilakukan Pemko Medan dalam beberapa tahun terakhir.
“Kalau mengharapkan APBD untuk pembenahan kota memang agak sulit, makanya kita perlu dukungan dari pemerintah pusat,“ kata ayah tiga anak itu.
Foto: Andika/Sumut Pos Gambar Pembangunan Fly Over Pinang Baris dipajang dalam acara musrembang di Hotel Emerald Garden, Rabu (18/3). Pembangunan mega proyek tersebut diharapkan dapat mengatasi kemacetan di Kota Medan.
Syaiful mengaku Pemko Medan tidak mengeluarkan anggaran sedikitpun untuk membangun underpass Katamso dan fly over Pinang Baris serta pelebaran Jalan Sumarsono, karena ditanggung APBN.
“Jadi kita hanya bawa badan saja, tapi tetap untuk tim pembebasan lahan dikomandoi pemerintah daerah,“ urainya.
Berdasarkan gambar atau DED, lanjut Syaiful, kedua sisi jalan dan ratusan masyarakat akan terkena dampak pembangunan serta harus direlokasi. “Secara keseluruhan total lahan yang akan dibebaskan seluas 3.951,10 M2,“ jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mendukung percepatan pembangunan yang dilakukan Pemko Medan. “Ini buah kerja keras dari lobi-lobi yang dilakukan Pemko Medan, dan perlu diberikan apresiasi,“katanya.
Politisi Golkar itu mengaku rencana pembangunan fasilitas umum selalu terkendala pembebasan lahan. Maka dari itu, Sabar mengaku perlu bantuan serta sosialisasi dari media massa. “Rekan-rekan wartawan juga harus bantu sosialisasikan kepada masyarakat, mengenai pentingnya pembangunan fasilitas umum,“ jelasnya.(dik/adz)
Menurutnya, dikucurkannya anggaran untuk pembenahan infrastruktur di Medan tidak lepas dari upaya serta kerja keras yang dilakukan Pemko Medan dalam beberapa tahun terakhir.
“Kalau mengharapkan APBD untuk pembenahan kota memang agak sulit, makanya kita perlu dukungan dari pemerintah pusat,“ kata ayah tiga anak itu.
Foto: Andika/Sumut Pos Gambar Pembangunan Fly Over Pinang Baris dipajang dalam acara musrembang di Hotel Emerald Garden, Rabu (18/3). Pembangunan mega proyek tersebut diharapkan dapat mengatasi kemacetan di Kota Medan.
Syaiful mengaku Pemko Medan tidak mengeluarkan anggaran sedikitpun untuk membangun underpass Katamso dan fly over Pinang Baris serta pelebaran Jalan Sumarsono, karena ditanggung APBN.
“Jadi kita hanya bawa badan saja, tapi tetap untuk tim pembebasan lahan dikomandoi pemerintah daerah,“ urainya.
Berdasarkan gambar atau DED, lanjut Syaiful, kedua sisi jalan dan ratusan masyarakat akan terkena dampak pembangunan serta harus direlokasi. “Secara keseluruhan total lahan yang akan dibebaskan seluas 3.951,10 M2,“ jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mendukung percepatan pembangunan yang dilakukan Pemko Medan. “Ini buah kerja keras dari lobi-lobi yang dilakukan Pemko Medan, dan perlu diberikan apresiasi,“katanya.
Politisi Golkar itu mengaku rencana pembangunan fasilitas umum selalu terkendala pembebasan lahan. Maka dari itu, Sabar mengaku perlu bantuan serta sosialisasi dari media massa. “Rekan-rekan wartawan juga harus bantu sosialisasikan kepada masyarakat, mengenai pentingnya pembangunan fasilitas umum,“ jelasnya.(dik/adz)
