MEDAN-Kehebatan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) membongkar rekening gendut oknum aparat penegak hukum sepertinya tidak diragukan lagi. Ini terbukti dengan terbongkar transaksi mencurigakan dari Aipda Labosa Sitorus, oknum anggota Polres Papua, yang terlibat bisnis BBM dan perkayuan mencapai triliunan rupiah.
Namun, PPATK tidak lantas harus berpuas diri, praktisi hukum di Medan justru menantang PPATK untuk membongkar rekening gendut personel TNI di Sumatera Utara.
“Rekening gendut PNS dan anggota Polri sudah dibongkar, cuma untuk institusi militer apakah PPATK punya nyali. Karena kalau rekening anggota polisi dibongkar, tapi TNI tidak, inikan menggambarkan sebuah ketidakadilan, sebab bukan tidak mungkin anggota TNI di Indonesia khususnya di Medan terlibat bisnis yang sama,” kata Johan Arifin SH, seorang praktisi di Medan, Sabtu (18/5) kemarin.
Johan menyebutkan, berdasarkan pengamatannya, praktik bisnis dilakukan Aipda Labora Sitorus, tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Medan. Para oknum aparat keamanan di daerah ini, kata dia, juga berperan sebagai pebisnis ilegal di bidang perminyakan, pupuk dan lainnya.
“Seperti di kawasan Medan Utara bisa ditemukan praktik ilegal oil, para pemilik usaha tak resmi itu umumnya adalah oknum aparat keamanan. Bahkan ada istilah kalangan masyarakat di sana, pangkat kopral tapi gaji jenderal, dan hal seperti ini yang harus diselidiki PPATK,” ungkapnya.
Banyaknya bisnis ilegal oil terjadi di Medan bahkan hingga berlangsung bertahun-tahun dikarenakan lemahnya pengawasan dari pimpinan institusi masing-masing. Dia menduga, ketidakberdayaan itu disinyalir karena para pimpinan dimaksud terkesan tak peduli terhadap perbuatan bawahannya.
“Kita minta setiap pimpinan untuk sadar, dan jangan lagi mau diperdaya. Sebab sesuai Undang-undang, baik di TNI maupun Polri jelas dilarang terlibat bisnis, apalagi bisnis itu ilegal atau melanggar ketentuan hukum berlaku. Jadi tidak hanya di Papua saja, oknum aparat di Medan pun harus dibongkar PPATK,” pungkas politisi Nasdem ini.
Ungkapan serupa juga dikatakan Ketua Komisi C DPRD Medan, A Hie. Menurut dia, PPATK diminta untuk lebih konsisten dalam membongkar setiap transaksi mencurigakan para aparatur negara termasuk di Sumatera Utara.
“Saya berharap PPATK agar lebih konsisten, tidak sekedar membongkar oknum aparat di Papua saja. Tapi dilakukan terhadap aparat penegak hukum lainnya,” tandasnya. (rul)
