MEDAN-Hari ini, sekitar 15 ribu angkutan kota (angkot) dan angkutan desa (angdes) dari Kota Medan, Binjai dan Deliserdang akan menduduki kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) di Jalan Diponegoro.
Kedatangan para sopir dan pemilik angkutan untuk memboikot Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dalam rangka menolak rencana Pemerintah yang akan menghadirkan Bus Rapid Trans (BRT).
Ketua Kesatuan Sopir dan dan Pemilik Angkutan umum (Kesper), Israel Situmeang mengatakan langkah aksi mogok masal ini terpaksa dilakukan karena Pemerintah tidak bisa mengakomodir keinginan pihaknya.
Ia menyebutkan kedatangan BRT, secara perlahan akan mematikan pencarian para angkot karena trayeknya akan bersentuhan secara langsung.
Bukan hanya itu, ia kecewa dengan pemerintah karena Kesper maupun Oraganisasi Angkutan Darat (organda) tidak pernah dilibatkan dalam penetuan trayek yang akan dilalui BRT.
“Rencananya aksi ini akan mulai pukul 07.00 WIB,” ujar Israel Minggu (18/5).
Jika Gubernur tidak mampu mengakomodir kepentingan Kesper dan Organda maka aksi ini akan dilakukan selama dua hari. Bukan hanya itu, sopir juga akan meginap dihalaman kantor Gubernur itu.
“Selain aksi mogok, kita juga akan menginap di depan kantor Gubernur, “ katanya.
Sebenarnya, kata Israel, pihaknya tidak tega melakukan aksi tersebut karena diwaktu yang bersamaan siswa kelas 6 SD akan mengahadapi Ujian Nasional (UN).
Untuk itu dia berharap agar masyarakat mengerti dan dapat memaklumi apa yang akan dilakukan para supir. Aksi mogok masal ini juga sudah disampaikan kepada seluruh mandor sopir dan pemilik angkutan umum.
“Saya berharap sopir dan pemilik angkutan lain menepati janjinya untuk melakukan aksi mogok, “ ungkapnya.
Israel menambahkan, akan ada tim yang bekerja khusus untuk melakukan aksi sweeping guna memastikan seluruh angkutan tidak ada yang beroperasi satu pun. “Kita juga sudah ajak kepada pemilik taksi untuk bersama-sama melakukan aksi mogok masal ini, “ bebernya.
Senada, Ketua Organ Medan, Mont Gomery menyebutkan aksi ini dilakukan untuk menolak kedatangan BRT.
“Kita sudah sampaikan rencana aksi mogok ini sejak pekan lalu, namun sampai batas akhir tidak ada solusi yang ditawarkan Pemerintah,” katanya.
Ia mengaku titik kumpul para angkutan dan sopir yakni di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara. Gomery juga belum bisa memastikan apakah aksi itu akan berlangsung damai atau tidak.”Kalau itu tergantung situasi di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Sitompul salah seorang Supir angkot Mr X jurusan Amplas mengatakan dirinya sudah mendapatkan informasi tentang adanya rencana aksi mogok. Namun ia belum bisa memastikan apakah ikut ambil bagian dari aksi tersebut. “Keluarga saya butuh makan, kalau tidak narik mau dapat uang dari mana,” katanya.
Untuk itu dia akan melihat situasi dan kondisi esok hari, jika memungkinkan maka dirinya akan tetapi cari uang. “Tapi takutnya ada pula yang melakukan pemberhentian paksa, jadi semua serba salah,” sebutnya.
Sementara, berbagai komponen masyarakat termasuk buruh diimbau tidak lagi berunjuk rasa di lokasi-lokasi objek vital termasuk Kantor Gubernuran Sumut dan rumah dinas kepala daerah lainnya di Sumut. Hal itu merupakan salah satu kesimpulan Sosialisasi Peningkatan Profesionalisme Orgnisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Pekerja dalam Membangun Iklim Kondusif di Sumut, Sabtu (17/5).
Kegiatan yang digelar Badan Kesbangpol Linmas Sumut ini dibuka Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi diwakili Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM di Bina Graha Sumut di Medan, dihadiri kepala badan dan kantor Kesbangpol, Kadisnaker serta kepala Satpol PP kabupaten dan kota se-Sumut.
Tampil narasumber Direktur Kelembagaan dan Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Kemenakertrans RI Dra Haiyani Rumondang Batubara MA, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sumut Brigjen TNI Cucu Soemantri dan Kasubid Sosbud Poldasu AKBP Yusri Nasution.
Pada forum dengan moderator Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP dan juga dihadiri Kadisnakertrans Sumut Drs Bukit Tambunan ini, baik Kepala BIN, Direktur PHI dan Kasubbid Poldasu memaparkan masing-masing kompetensi mereka yang intinya mengemukakan pada era demokratisasi ini kegiatan unjukrasa termasuk buruh tidak ada masalah sepanjang dilakukan secara tertib.(dik/rud/azw)
