MEDAN, SUMUTPOS.CO – Longgarnya pengawasan terhadap aturan peniadaan mudik Lebaran Idulfitri 1442 H/2021 terutama lokal antarkabupaten dan kota di Sumatera Utara seperti diakui para pemudik lokal, diamini pengamat sosial asal Universitas Sumatera Utara, Agus Suriyadi.
“Kalau kita amati fakta di lapangan ya memang seperti itu. Pemudik lokal yang ada disekitaran Sumut masih sangat longgar. Saya juga mengalami dan melihatnya. Hanya untuk wilayah perbatasan antar provinsi yang ketat,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Senin (17/5).
Menurut dia, yang perlu dikritisi bukan persoalan longgar atau ketatnya pelaksanaan kebijakan di lapangan. Tetapi pada taat azasnya masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. “Penyakit pemerintah kita di tingkat level pemerintahan manapun adalah seringkali kebijakan yang dibuat hanya bagus di atas kertas, tapi lemah pada saat implementasinya. Ini banyak faktor yang memengaruhi kenapa sering kali kebijakan tersebut tidak efektif,” katanya.
Faktor-faktor tersebut, sebut Agus, antara lain karena lemahnya sumberdaya manusia yang ada dalam menjalani kebijakan tersebut, faktor sosial budaya masyarakat yang juga tidak jarang mendukung, ditambah lagi suasana atau waktu untuk kebijakan yang dibuat tidak kondusif dengan kultur masyarakat Indonesia.
“Salah satunya ya kebijakan pelarangan mudik yang memang sudah menjadi tradisi masyarakat. Sehingga meski bangsa dalam kondisi force major seperti pandemi saat ini, suasana psikologis masyarakat cukup mempengaruhi,” pungkasnya.
Terpisah, Gubsu Edy Rahmayadi meminta seluruh lapisan masyarakat Sumut harus lebih waspada lagi agar tidak menjadi korban baru terpapar kasus Covid-19, pasca Lebaran tahun ini. Pasalnya kasus konfirmasi positif Covid-19 di Sumut, kembali melonjak tajam.
“Yang pastinya Covid-19 di Sumut saat ini meningkat,” ujar Edy Rahmayadi menjawab wartawan usai mengikuti Pengarahan Presiden RI, Joko Widodo kepada kepala daerah se Indonesia secara virtual, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Senin (17/5).
Rapat dihadiri Wagubsu Musa Rajekshah, Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa, Kapolda Sumut, dan Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Edy mengatakan pelonjakan kasus saat ini sebanyak 86 orang per hari. Padahal, Sumut sudah pernah rata-rata sebanyak 43 orang perhari.
“86 per hari saat ini. Kemarin itu sudah sampai ke 43 orang perhari. Berarti dua kali lipat meningkatnya ini. Kita pernah 192, tapi ini kalau didiamkan hari perhari naik terus. Ini yang harus kita jaga,” tegasnya.
Bahkan Presiden Jokowi dalam pengarahan itu menyebutkan Provinsi Sumut masuk dalam daftar 15 provinsi dengan jumlah kasus Covid-19 yang meningkat tajam saat ini. Karenanya presiden menekankan pentingnya penanganan bersama-sama dan menerapkan secara ketat protokol kesehatan.
Untuk itu, imbuh Edy, semua pihak harus bersama-sama proaktif mengendalikan Covid di Sumut. “Tak bisa hanya saya berteriak, Kapolda berteriak begitu. Termasuk wartawan, sosialisasikan kepada masyarakat tetap protokol kesehatan ini nomor satu. Kalau tak perlu keluar, tak usah keluar. Perhatikan benar ini, saya yakin kita landai kembali,” ungkapnya. (prn)
