MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo angkat bicara terkait bentrok sejumlah pasukan Angkatan Udara (AU) dengan masyarakat Sari Rejo, Medan Polonia, yang mengakibatkan beberapa warga luka-luka, termasuk dua wartawan, Senin (15/8) lalu. Secara ksatria, Gatot selaku Panglima TNI memohon maaf atas perbuatan anak buahnya di lapangan, apalagi sampai melukai sejumlah orang.
Selain meminta maaf, Gatot juga mengaku telah membentuk tim investigasi. Tim akan mengkaji secara mendalam peristiwa yang terjadi, sehingga dapat diketahui apakah ada pelanggaran prosedur atau tidak yang dilakukan sejumlah aparat TNI itu.
“Atas kejadian di Medan, saya sebagai panglima TNI mohon maaf atas perbuatan yang kurang menyenangkan dari prajurit saya. Bagi TNI, tidak ada pelanggaran yang tidak dihukum. Tapi setiap hukuman harus berlandaskan hasil penyelidikan dan penyidikan,” kata Panglima di Jakarta, Kamis (18/8).
Gatot mengakui, peristiwa berawal dari kasus lahan. Di satu sisi, lahan yang menjadi objek sengketa itu dinilai merupakan milik negara. Di mana dalam hal ini diserahkan pada TNI untuk mengelolanya. Bahkan terhadap keabsahan kepemilikan, sudah memiliki kekuatan hukum. Namun di sisi lain, masyarakat juga mengklaim.
“Secara hukum kan sudah punya kita (TNI, Red), makanya dalam hal seperti ini masing-masing punya persepsi. TNI akan membangun rumah untuk prajurit, nah pada saat itu dicegah. Prajurit merasa memiliki, masyarakat juga merasa memiliki, emosi sama-sama, inilah yang kami cek,” ujar Gatot.
Meski demikian, Gatot menegaskan, apapun yang dilakukan kalau memang dalam peristiwa bentrok ada prosedur yang dilanggar, tetap harus dihukum.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo perlu segera membentuk tim investigasi yang bersifat netral. “Jadi penting dilakukan proses penyidikan dan penyelidikan dan (hasilnya ketika terbukti ada pelanggaran,red) di bawa ke ranah hukum,” ujar Politikus PDI Perjuangan tersebut, di Jakarta Selatan, Rabu (17/8).
Pembentukan tim investigasi dan penyelesaian kasus yang terjadi kata purnawirawan jenderal ini, sangat penting. Sehingga tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari. (gir)
