Perppu tersebut, kata Irwan, bisa menjadi alat yang kapan saja bisa dipakai penguasa pada siapa saja yang tidak disukai. “Pengertiannya kabur. Saya tidak tahu alat ukur apa yang digunakan untuk menyatakan salah satu ormas itu bersalah,” katanya.
Komisi A DPRDSU yang diwakili Syamsul Qadri Marpaung dan Brilian Moktar menerima perwakikan massa di ruang komisi. Syamsul mengatakan, semua aspirasi dari massa yang tergabung dalam FIB dan AMMBU telah dirangkum dan akan disampaikan ke DPR RI, presiden dan sekretaris negara sesuai permintaan massa.
“Perpuu ini sifatnya nasional maka kita sampaikan juga untuk tingkat nasional agar bisa diambil keputusan. Kalau dari PKS, jelas sikapnya menolak Perppu tersebut dan akan terus memperjuangkannya agar Perpuu itu dibatalkan. Mudah-mudahan DPR RI menolak Perppu tersebut dan diikuti dengan fraksi lainnya,” ungkapnya.
Sementara Brilian Moktar menegaskan, banyak kebijakan Presiden Jokowi yang tidak sejalan dengan PDI Perjuangan. Meskipun sebagai partai penguasa, ia menegaskan partai akan mengawasi kebijakan presiden.
“Negara ini negara hukum, hukum memiliki kekuatan tertinggi di negara ini. Kawan-kawan silahkan berjuang, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan bisa dikabulkan. Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pusat karena ini kebijakan pemerintah pusat,” ungkapnya. (dik/yaa)
Perppu tersebut, kata Irwan, bisa menjadi alat yang kapan saja bisa dipakai penguasa pada siapa saja yang tidak disukai. “Pengertiannya kabur. Saya tidak tahu alat ukur apa yang digunakan untuk menyatakan salah satu ormas itu bersalah,” katanya.
Komisi A DPRDSU yang diwakili Syamsul Qadri Marpaung dan Brilian Moktar menerima perwakikan massa di ruang komisi. Syamsul mengatakan, semua aspirasi dari massa yang tergabung dalam FIB dan AMMBU telah dirangkum dan akan disampaikan ke DPR RI, presiden dan sekretaris negara sesuai permintaan massa.
“Perpuu ini sifatnya nasional maka kita sampaikan juga untuk tingkat nasional agar bisa diambil keputusan. Kalau dari PKS, jelas sikapnya menolak Perppu tersebut dan akan terus memperjuangkannya agar Perpuu itu dibatalkan. Mudah-mudahan DPR RI menolak Perppu tersebut dan diikuti dengan fraksi lainnya,” ungkapnya.
Sementara Brilian Moktar menegaskan, banyak kebijakan Presiden Jokowi yang tidak sejalan dengan PDI Perjuangan. Meskipun sebagai partai penguasa, ia menegaskan partai akan mengawasi kebijakan presiden.
“Negara ini negara hukum, hukum memiliki kekuatan tertinggi di negara ini. Kawan-kawan silahkan berjuang, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan bisa dikabulkan. Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pusat karena ini kebijakan pemerintah pusat,” ungkapnya. (dik/yaa)
