30 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

F-PKS Usulkan Interpelasi

Pansus PSB Terjegal, F-PDS Ancam Tunda Pembahasan R-APBD 2012

MEDAN- Mengambangnya hasil rapat paripurna DPRD Medan terkait pembentukan Pansus Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2011 yang diwarnai kericuhan, dikhawatirkan bakal berdampak pada terjegalnya pembentukan pansus tersebut. Untuk mengantisipasi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PDS Paulus Sinulingga yang juga anggota Komisi B DPRD Medan akan mengusulkan agar paripurna pembahasan R-APBD 2012 ditunda hingga masalah PSB dituntaskan.

“Saya akan usulkan kepada Ketua Komisi B untuk menunda pembahasan APBD 2012, khususnya anggaran di Dinas Pendidikan Medan hingga kasus PSB tuntas. Penundaan itu tidak melanggar peraturan dan menjadi wewenang dewan,” kata Paulus Sinulinga di gedung dewan, Jumat (18/11) siang.

Dijelaskan Paulus, perselisihan antara Ketua DPRD Medan Amiruddin dengan Penasihat Fraksi PKS Muslim Maksum berpotensi mengaburkan upaya pembentukan Pansus PSB yang diusulkan beberapa fraksi tersebut. Menurut politisi PDS ini, indikasi tersebut sudah terlihat dengan lamanya Ketua DPRD memproses usulan pembentukan pansus tersebut dan rekomendasi Komisi B tentang pencopotan Kadisdik Medan Hasan Basri.

“Harus dipikirkan juga dampaknya bagi pembangunan, bila APBD ditunda pembahasannya. Otomatis, anggaran lainnya turut tertunda. Tapi, kalau tidak begini, besar kemungkinan masalah ini hilang dan muncul yang baru untuk PSB 2012,” terang Paulus.

Sementara Ketua Fraksi PKS Salman Alfarisi menegaskan, pihaknya tetap mengusulkan jadwal ulang pembentukan pansus tersebut di rapat Badan Musyawarah (Banmus). Menurutnya, keputusan dalam sidang tersebut cacat secara hukum.
“Kalau ini tidak tercapai, berarti kita akan menempuh hak interplasi minta pertanggungjawaban Wali Kota Medan secara langsung,” ujarnya.

Selain itu, Salman juga mengungkapkan, keputusan pada rapat tertutup saat paripurna diskor dipastikan tidak sah, karena hasil suara dilakukan secara ‘bisik-bisik’ antara sesama ketua fraksi. “Seharusnya one man one vote, karena harusnya ini disampaikan ke paripurna,” cetusnya.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Medan Amiruddin memastikan usulan pembentukan Pansus PSB akan tetap dilakukan. Karena, sidang paripurna yang berakhir ricuh tersebut dalam kondisi diskor. “Jadi keputusan belum final, masih ada peluang terbentuknya Pansus PSB,” terangnya.

Terkait masalah kericuhan antara dirinya dan Muslim Maksum, Amiruddin memastikan itu hal yang biasa dalam perpolitikan. Apalagi di dalam lembaga legislatif yang berasal dari partai politik berlainan. Jelas akan sering terjadi gesekan dan perselisihan.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Medan Roma P Simare-mare yang dikonfirmasi menjelaskan, rekomendasi pencopotan Kadisdik Medan Hasan Basri tetap harus dilakukan Wali Kota Medan. “Yang jelas, rekomendasi pencopotan Kadisdik Medan harus dilakukan Wali Kota Medan,” katanya singkat.(adl)

Pansus PSB Terjegal, F-PDS Ancam Tunda Pembahasan R-APBD 2012

MEDAN- Mengambangnya hasil rapat paripurna DPRD Medan terkait pembentukan Pansus Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2011 yang diwarnai kericuhan, dikhawatirkan bakal berdampak pada terjegalnya pembentukan pansus tersebut. Untuk mengantisipasi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PDS Paulus Sinulingga yang juga anggota Komisi B DPRD Medan akan mengusulkan agar paripurna pembahasan R-APBD 2012 ditunda hingga masalah PSB dituntaskan.

“Saya akan usulkan kepada Ketua Komisi B untuk menunda pembahasan APBD 2012, khususnya anggaran di Dinas Pendidikan Medan hingga kasus PSB tuntas. Penundaan itu tidak melanggar peraturan dan menjadi wewenang dewan,” kata Paulus Sinulinga di gedung dewan, Jumat (18/11) siang.

Dijelaskan Paulus, perselisihan antara Ketua DPRD Medan Amiruddin dengan Penasihat Fraksi PKS Muslim Maksum berpotensi mengaburkan upaya pembentukan Pansus PSB yang diusulkan beberapa fraksi tersebut. Menurut politisi PDS ini, indikasi tersebut sudah terlihat dengan lamanya Ketua DPRD memproses usulan pembentukan pansus tersebut dan rekomendasi Komisi B tentang pencopotan Kadisdik Medan Hasan Basri.

“Harus dipikirkan juga dampaknya bagi pembangunan, bila APBD ditunda pembahasannya. Otomatis, anggaran lainnya turut tertunda. Tapi, kalau tidak begini, besar kemungkinan masalah ini hilang dan muncul yang baru untuk PSB 2012,” terang Paulus.

Sementara Ketua Fraksi PKS Salman Alfarisi menegaskan, pihaknya tetap mengusulkan jadwal ulang pembentukan pansus tersebut di rapat Badan Musyawarah (Banmus). Menurutnya, keputusan dalam sidang tersebut cacat secara hukum.
“Kalau ini tidak tercapai, berarti kita akan menempuh hak interplasi minta pertanggungjawaban Wali Kota Medan secara langsung,” ujarnya.

Selain itu, Salman juga mengungkapkan, keputusan pada rapat tertutup saat paripurna diskor dipastikan tidak sah, karena hasil suara dilakukan secara ‘bisik-bisik’ antara sesama ketua fraksi. “Seharusnya one man one vote, karena harusnya ini disampaikan ke paripurna,” cetusnya.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Medan Amiruddin memastikan usulan pembentukan Pansus PSB akan tetap dilakukan. Karena, sidang paripurna yang berakhir ricuh tersebut dalam kondisi diskor. “Jadi keputusan belum final, masih ada peluang terbentuknya Pansus PSB,” terangnya.

Terkait masalah kericuhan antara dirinya dan Muslim Maksum, Amiruddin memastikan itu hal yang biasa dalam perpolitikan. Apalagi di dalam lembaga legislatif yang berasal dari partai politik berlainan. Jelas akan sering terjadi gesekan dan perselisihan.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Medan Roma P Simare-mare yang dikonfirmasi menjelaskan, rekomendasi pencopotan Kadisdik Medan Hasan Basri tetap harus dilakukan Wali Kota Medan. “Yang jelas, rekomendasi pencopotan Kadisdik Medan harus dilakukan Wali Kota Medan,” katanya singkat.(adl)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/