MEDAN- Setiap menjelang hari-hari besar keagamaan, peredaran barang kebutuhan pokok sangat meningkat seiring tingginya kebutuhan masyarakat akan hal itu, tidak terkecuali menjelang perayaan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013.
Menyikapi kondisi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus mengawasi secara ketat peredaran barang-barang import yang tidak berlabel.”Hal itu perlu dilakukan. Jangan sampai ada ditemukan barang kebutuhan pokok yang oplosan,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, A Hie, Selasa (18/12).
Politisi Partai Demokrat ini mengakui, momen hari-hari besar keagamaan selalu dimanfaatkan para spekulan untuk mencari keuntungan. Bukan hanya menimbun barang, tetapi juga menjual barang kebutuhan pokok yang tidak sesuai atau di bawah standar yang telah ditentukan. “Akibatnya, masyarakat dirugikan,” ujarnya.
Sekitar sepekan ke depan, sebut Bendahara Fraksi Partai Demokrat ini, umat Kristiani akan merayakan Natal. Hal ini, katanya, harus menjadi perhatian serius Disperindag dan BPOM untuk memastikan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat yang akan merayakan Natal benar-benar baik dan tidak oplosan.
Seperti saat Lebaran lalu, sebut A Hie, ditemukan tepung terigu oplosan di salah satu gudang di Jalan Kayu Putih Medan Deli, dimana tepung terigu tersebut dikemas menjadi bermerek Miraton. Ribuan ton tepung terigu tersebut tidak memiliki SNI dan izin dari BPOM. “Hingga kini kita tidak tahu bagaimana kejelasan kasus temuan itu. Makanya, kita minta kondisi ini jangan terulang lagi saat menjelang Natal ini,” ungkapnya.
Disisi lain, A Hie, juga meminta Disperindag dan BPOM mengawasi serta melakukan razia terhadap pengusaha pembuat bakso di Kota Medan, guna menghindari adanya bakso yang beredar di masyarakat mengandung daging babi seperti di Jakarta.
Menyikapi hal itu, Syahrizal Arif Kadisperindag Kota Medan menyampaikan menjelang Natal dan Tahun Baru ini, pihaknya terus melakukan monitoring terhadap 9 bahan pokok kebutuhan masyarakat, kemudian dilaporkan Ke Walikota Medan dan Kementerian Perindag RI.
”Terus kita lakukan monitoring, hasilnya dilaporkan ke walikota dan kementerian lah untuk harga pokok ini, “sebutnya.(gus)
