Rombongan karnaval Sigale-gale yang ikut memeriahkan Festival Danau Toba 2013 di Bukit Beta, Samosir, Sumut, Senin (9/9/2013).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pembicaraan seputar upaya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata berkelas internasional belakangan ini lebih dominan urusan infrastruktur dan kelembagaan. Seakan masalah pembangunan jalan tol, pengembangan jalan, Bandara Silangit, dan sejenisnya, dianggap sesuatu paling urgen. Juga ramai bicara soal Badan Otoritas Danau Toba.
Padahal, kata sosiolog Sabar Sitanggang, penyiapan aspek budaya merupakan hal terpenting. Sementara, aspek ini tidak banyak dibahas.
“Tidak pernah diulas bagaimana agar kemegahan Danau Toba nantinya tetap berada di atas pondasi kultur Batak,” ujar doktor lulusan Universitas Indonesia (UI) itu kepada JPNN , Jumat (19/2).
Dia mengingatkan, pengembangan Danau Toba sudah dipastikan akan mendatangkan investor-investor pemilik modal. Arus kapital, lanjutnya, akan mengalir ke kawasan sekitar Danau Toba, seperti pembangunan hotel-hotel.
“Sementara, di manapun, budaya selalu kalah dengan kapital, selalu tersingkir oleh para pemilik modal,” terang dia.
Dia memberi contoh ekstrem di wilayah DKI Jakarta. Di mana, warga Betawi tergeser di daerah-daerah pinggiran. Budaya asli Betawi pun tergerus. “Tanah-tanah dijual ke pemilik modal, dijadikan pusat-pusat perbelanjaan, hotel, dan sejenisnya, orang Betawi mulai tersingkirkan,” ulasnya lagi.
Dia mengingatkan agar hal tersebut tidak terjadi di tanah Batak. Caranya, apabila investor datang membutuhkan tanah di sekitar Danau Toba, maka jangan asal jual saja.
“Gunakan sistem bagi hasil, sistem share, misal di atas tanah itu akan dibangun hotel, maka pemilik tanah mendapatkan bagi hasil keuntungan. Dengan begitu, warga Batak tetap bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri,” urainya.
