MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatera Utara Yahdi Khoir Harahap, mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk kembali merealisasikan Program Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Menurut Yahdi, program tersebut terbukti efektif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur daerah, khususnya yang selama ini terkendala kewenangan dan keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten/kota.
“Kalau yang paling menonjol saat reses itu memang infrastruktur. Banyak keluhan soal jalan penghubung kecamatan dan antar desa. Namun kewenangan itu berada di kabupaten/kota, sehingga kami anggota DPRD provinsi cukup kesulitan menanganinya,” ujar Yahdi, Kamis (19/2/2026).
Ia menjelaskan, aspirasi masyarakat yang paling dominan setiap masa reses berkaitan dengan kondisi jalan dan jembatan penghubung antarwilayah. Sementara itu, kewenangan pembangunan infrastruktur tersebut mayoritas berada di pemerintah kabupaten/kota.
Yahdi menilai, BKP menjadi solusi strategis karena bersumber dari APBD Provinsi, namun dialokasikan ke APBD kabupaten/kota melalui surat keputusan gubernur. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah provinsi tetap dapat membantu pembangunan daerah tanpa melanggar batas kewenangan.
“Dana berasal dari provinsi, tetapi pelaksanaannya di kabupaten/kota berdasarkan surat keputusan gubernur. Program ini sebelumnya berjalan dan sangat membantu,” katanya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut itu menambahkan, keberadaan BKP semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Sebagian dana yang dikembalikan pemerintah pusat kini lebih difokuskan pada penanganan serta mitigasi bencana.
Ia mengkhawatirkan, tanpa dukungan BKP, banyak infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan tidak tertangani secara berkelanjutan karena keterbatasan APBD kabupaten/kota.“Kalau hanya mengandalkan APBD kabupaten/kota, banyak jalan yang dari tahun ke tahun tidak tertangani,” tegasnya.
Yahdi mencontohkan keberhasilan program BKP di daerah pemilihannya, salah satunya pembangunan jembatan permanen sepanjang 19 meter yang menghubungkan Desa Sungai Beluru, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan dengan Desa Durian, Kecamatan Sungai Balai, Kabupaten Batubara.
Jembatan kayu yang telah berusia lebih dari 30 tahun itu sebelumnya kerap memicu kecelakaan. Melalui BKP dengan anggaran sekitar Rp1 miliar, jembatan tersebut kini berdiri permanen dan dapat dilalui kendaraan besar.“Masyarakat sangat terbantu, terutama untuk akses sekolah dan distribusi hasil pertanian,” tuturnya.
Selain itu, pembangunan jalan menuju kawasan wisata kebun jeruk di Desa Kandangan, Kabupaten Asahan, juga menjadi contoh dampak positif BKP. Dengan anggaran sekitar Rp1 miliar, jalan sepanjang 700 meter berhasil dibangun dan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. “Sekarang ribuan pengunjung datang ke sana. Ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat,” ungkapnya.
Yahdi mengatakan, BKP tidak hanya menyasar pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk renovasi sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya.
“BKP ini penting karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kami akan terus meyakinkan gubernur agar program ini dapat kembali berjalan,” pungkasnya. (map/ila)
