Warga menonton hasil hitung cepat (quick count) yang disiarkan melalui media televisi di Pasar Pondok Labu, Jakarta, Rabu (17/4). Perhitungan cepatan dari berbagai lembaga survei menjadi salah satu sumber informasi bagi warga sebelum rilis resmi yang di umumkan oleh KPU RI.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejumlah lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) akan menggelar konferensi pers, besok Sabtu (20/4). Dalam konferensi pers itu, mereka akan menjelaskan metodologi hitung cepat (quick count) di pemilu serentak 2019.
Ini dilakukan guna merespons keraguan yang dilayangkan oleh kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, akan validitas quick count. Anggota Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk menerangkan, anggota Persepi, di antaranya Indo Barometer, Charta Politika, Poltracking Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), serta lembaga lain akan menjelaskan mengenai metodologi hitung cepat.
“Besok di Hotel Morisey jam 12.00 WIB,” ujar Hamdi seperti dikutip dari JawaPos.com, Jumat (19/4).
Senada, Direktur SMRC Sirajudin Abas membenarkan rencana acara yang akan digelar besok itu. Dia tidak keberatan seandainya diminta untuk memaparkan metodologi sampai dengan proses pelaksanaan quick count di pilpres 2019.
“Semua lembaga anggota Persepi diminta menunjukkan bagaimana proses dan bagaimana datanya. Prosesnya sampelnya di mana saja, bagaimana proses pengambilan sampel, terus bagaimana datanya diproses dan ditampilkan. Jadi, metologi teknisnya akan kami jelaskan,” ujar Sirajudin.
BPN Tolak Datang
Menanggapi rencana tersebut, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade merespons datar-datar saja. Setelah meragukan validitas quick count yang ditayangkan sejumlah stasiun televisi, mereka mempersilakan lembaga-lembaga survei itu untuk menerangkan cara kerja mereka ke masyarakat.
Namun, setelah keraguan itu dijawab oleh Persepi, kini ada persoalan baru yang dibawa oleh BPN. Bukan lagi soal metodologi, melainkan soal donatur alias penyandang dana yang ada di balik lembaga-lembaga survei tersebut.
Dirinya meminta dalang di balik pemilik lembaga survei seperti Denny JA, Yunarto Wijaya, Hanta Yudha, Saiful Mujani, dan Burhanudin Muhtadi berani membuka sumber dana penelitian surveinya. Bagi dia, itu lebih penting ketimbang membeberkan metodologi survei ke masyarakat.
“Tanya survei ini duitnya dari mana selama berbulan-bulan ini. Kan miliaran. Apakah mungkin mereka keluarin duit sendiri miliaran? Tolong itu dijelaskan ke publik, kami tunggu ceritanya di Morrisey besok,” terangnya ketika dihubungi JawaPos.com.
Andre menegaskan, pihaknya tak akan datang ke acara Persepi, besok. Tapi yang pasti, lanjutnya, kubu penantang percaya pada real count yang dilakukan oleh internal mereka.
“Nggak lah, ngapain kami hadir. Kami udah ada real count, ngapain ngurusin quick count. Kami punya real count 60 persen data kami. Ngapain ngurus quick count orang,” pungkasnya.
Adapun Persepi merupakan sebuah wadah organisasi perhimpunan bagi lembaga survei di Indonesia. Setidaknya ada 29 lembaga survei di bawah payung Persepi, sebagai berikut:
1. Indo Barometer
2. Voxpol
3. Cyrus Network
4. LKPI (Sumatera Selatan)
5. Politicawave
6. Losta Institute (Yogyakarta)
7. Charta Politika
8. CSIS
9. Populi Center
10. Indikator Politik Indonesia
11. SMRC
12. Lembaga Survei Indonesia
13. Poltracking Indonesia
14. Indopolling Network
15. Pandawa Research
16. Haluoleo Institute (Sulawesi Tenggara)
17. Roda Tiga Konsultan
18. Indo Riset
19. Polmark Indonesia
20. Indo Consulting
21. CRC (Sulawesi Selatan)
22. Cirus Surveyors Group
23. Pedoman Research Communication
24. Indonesia Strategic Institute (Bandung)
25. Sand Analitik Indonesia
26. Indo Data
27. Parameter Konsultindo
28. Spektrum Politika (Padang)
29. Indekstat
(JPC)
