Sesuai ketentuan tentang pemerintahan daerah, kata dia, setelah enam bulan men jabat gubernur, Edy Rahmayadi sudah dapat mengusulkan mutasi perangkat kerjanya ke Kementerian Dalam Negeri.
“Mungkin sekarang Gubsu masih mengamati secara seksama orang-orang yang dibawanya. Sembari juga mengevaluasi perangkat yang ada untuk bekerjasama dengannya hingga lima tahun mendatang,” ujarnya.
Waktu ditanya wartawan saat sidang paripurna di DPRD Sumut, Senin (17/9), Kepala BPKAD Setdaprovsu, Agus Tripriyono terkesan kurang nyaman untuk diwawancarai terkait kapan mengajukan Perubahan APBD Sumut 2018 ke legislatif. Setelah sebelumnya terkesan menutupi data realisasi pendapatan daerah (PAD), Agus malah mengarahkan agar wartawan menanyakan hal itu ke Sekdaprovsu, R Sabrina.
“Ah, paripurna kek gini kok wawancara. Memang belum kita serahkan, kalau alasannya tanya sama Sekda saja jangan sama saya. Itu di depan pimpinan lagi paripurna,” ujarnya sambil melanjutkan perbincangan dengan rekannya kepala OPD lain yang hadir di ruang paripurna.
Sikap yang terkesan tertutup ini ditujukan Agus Tripriyono memang mulai terlihat sejak berakhirnya jabatan Gubsu Erry Nuradi.
Seperti diketahui Agus Tripriyono merupakan salah satu pejabat dari Pemkab Kabupaten Sergai yang pindah ke Pemprovsu dan menjabat Kabiro Keuangan yang kini berganti nama OPD menjadi BPKAD. Berdasarkan informasi yang beredar paska terpilihnya Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah keberadaan Agus Tripriyono sebagai kepala BPKAD kian terancam.
Pasalnya, Agus Tripriyono merupakan salah satu pejabat yang “diimpor” dari Sergai karena Gubernur terdahulu Tengku Erry mempercayai kinerja dirinya saat di Kabupaten Sergai.
“Udah galau dia itu. Udah tau dia mungkin mau digeser jadi suka-suka hati dia kerja sekarang,” ujar salah seorang ASN Pemprovsu yang juga hadir di ruang paripurna yang enggan namanya dikorankan. (prn/han)
Sesuai ketentuan tentang pemerintahan daerah, kata dia, setelah enam bulan men jabat gubernur, Edy Rahmayadi sudah dapat mengusulkan mutasi perangkat kerjanya ke Kementerian Dalam Negeri.
“Mungkin sekarang Gubsu masih mengamati secara seksama orang-orang yang dibawanya. Sembari juga mengevaluasi perangkat yang ada untuk bekerjasama dengannya hingga lima tahun mendatang,” ujarnya.
Waktu ditanya wartawan saat sidang paripurna di DPRD Sumut, Senin (17/9), Kepala BPKAD Setdaprovsu, Agus Tripriyono terkesan kurang nyaman untuk diwawancarai terkait kapan mengajukan Perubahan APBD Sumut 2018 ke legislatif. Setelah sebelumnya terkesan menutupi data realisasi pendapatan daerah (PAD), Agus malah mengarahkan agar wartawan menanyakan hal itu ke Sekdaprovsu, R Sabrina.
“Ah, paripurna kek gini kok wawancara. Memang belum kita serahkan, kalau alasannya tanya sama Sekda saja jangan sama saya. Itu di depan pimpinan lagi paripurna,” ujarnya sambil melanjutkan perbincangan dengan rekannya kepala OPD lain yang hadir di ruang paripurna.
Sikap yang terkesan tertutup ini ditujukan Agus Tripriyono memang mulai terlihat sejak berakhirnya jabatan Gubsu Erry Nuradi.
Seperti diketahui Agus Tripriyono merupakan salah satu pejabat dari Pemkab Kabupaten Sergai yang pindah ke Pemprovsu dan menjabat Kabiro Keuangan yang kini berganti nama OPD menjadi BPKAD. Berdasarkan informasi yang beredar paska terpilihnya Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah keberadaan Agus Tripriyono sebagai kepala BPKAD kian terancam.
Pasalnya, Agus Tripriyono merupakan salah satu pejabat yang “diimpor” dari Sergai karena Gubernur terdahulu Tengku Erry mempercayai kinerja dirinya saat di Kabupaten Sergai.
“Udah galau dia itu. Udah tau dia mungkin mau digeser jadi suka-suka hati dia kerja sekarang,” ujar salah seorang ASN Pemprovsu yang juga hadir di ruang paripurna yang enggan namanya dikorankan. (prn/han)
