MEDAN-Penanganan perkara dugaan narkotika yang menjerat Raja Ananta Sitorus (RAS) berbuntut pengaduan ke Propam Polda Sumatera Utara (Sumut). Ayah RAS bersama kuasa hukumnya melalui Kantor Hukum Tensen Law Firm melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, pelanggaran disiplin, hingga penyalahgunaan wewenang yang diduga melibatkan sejumlah personel Polres Tebingtinggi, Kamis (19/11).
Pengaduan tersebut tertuang dalam surat Nomor 002/LP-KEPP/TLF/XI/2026 tertanggal 19 November 2026, yang ditujukan kepada Kapolda Sumut cq Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut.
Dalam laporan itu, Tensen Law Firm bertindak sebagai kuasa hukum Raja Ananta Sitorus. Pengaduan berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana narkotika yang menjerat RAS. Dalam dokumen penyidikan, klien mereka disebut disangkakan melanggar Pasal 119 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Salah satu hal yang dipersoalkan pihak kuasa hukum adalah penyampaian informasi mengenai perkara RAS dalam konferensi pers Satresnarkoba Polres Tebingtinggi.
Mereka menilai penyebutan kliennya sebagai “pengedar narkotika” dalam konferensi pers yang kemudian disiarkan secara luas berpotensi menimbulkan stigma sosial, merugikan kehormatan, serta mencederai asas praduga tidak bersalah.
Selain itu, kuasa hukum mempertanyakan penyampaian informasi mengenai hasil laboratorium yang menurut pelapor belum diterima secara resmi. Mereka menilai informasi tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan dokumen dan fakta penyidikan agar tidak menimbulkan pemahaman keliru di tengah masyarakat.
Pihak kuasa hukum juga menyoroti penjelasan mengenai teknik pembelian terselubung atau undercover buy yang dinilai belum disampaikan secara utuh. Karena itu, mereka meminta Propam memeriksa kesesuaian prosedur dan kewenangan dalam pelaksanaan teknik penyidikan tersebut.
Sebagai dasar pengaduan, Tensen Law Firm merujuk Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sejumlah ketentuan yang diminta untuk diperiksa meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g, Pasal 7 huruf a, b, dan f, Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf d, serta Pasal 11 ayat (1) huruf b.
Melalui laporan tersebut, pihak pelapor meminta Propam Polda Sumut menerima, meregistrasi, dan menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya ke Propam Polda Sumut, Pahala Sitorus mengatakan laporan serupa juga telah disampaikan kepada Divisi Propam Polri di Mabes Polri yang sudah di terima surat tersebut.
Menurut Pahala, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik, disiplin, dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Kapolres Tebingtinggi AKBP Hotmartua Ambarita, Kanit berinisial IPDA Hadi, serta sejumlah personel Satresnarkoba lainnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai informasi pengaduan ke Propam Polda Sumut, Humas Polres Tebingtinggi AKP Muliyono mengaku belum mengetahuinya.
“Saya belum mengetahui terkait informasi laporan tersebut ke Propam Polda. Nanti saya cari informasi dan saya cek kembali,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pengaduan tersebut masih merupakan laporan dari pihak pelapor. Dugaan pelanggaran yang disampaikan belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran etik, disiplin, maupun penyalahgunaan wewenang. Perlu pemeriksaan dan klarifikasi dari Propam serta pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenaran materi pengaduan tersebut. (zan/azw)

